Bisnis, JAKARTA — Aktivitas investasi dan bisnis pangkalan data diyakini sanggup bertumbuh dua digit pada 2022, ditopang oleh kehadiran segmen baru dalam pangsa pasar data center di Indonesia.
Sekjen Asosiasi Penyelenggara Data Center Indonesia (IDPRO) Teddy Sukardi mengatakan penyewa baru dari segmen layanan publik dan penyiaran akan mulai ramai menggunakan layanan pangkalan data pada tahun ini.
Sementara itu, perusahaan dagang-el dan perbankan, yang selama ini telah menggunakan layanan pangkalan data, akan menambah kapasitas dan berkembang.
Dengan tambahan tersebut, bisnis pangkalan data pada 2022 diperkirakan tetap sehat dengan pertumbuhan dua digit dibandingkan dengan 2021.
“Pertumbuhan data center dua digit hampir pasti pada tahun depan karena ini termasuk sektor yang pertumbuhannya sehat,” kata Teddy saat dihubungi, baru-baru ini.
Dia juga memperkirakan harga layanan sewa kapasitas peladen (server) pada tahun depan akan makin terjangkau.
Persaingan akan mengarah pada kualitas layanan. Pangkalan data yang paling andal dan aman akan banyak digunakan.
“Tuntutan keandalan layanan pangkalan data pada tahun depan akan makin tinggi. Biaya penempatan server akan makin terjangkau,” kata Teddy.
Dari sisi korporasi, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) berencana untuk terus mengembangkan bisnis pangkalan data yang dimiliki pada tahun ini.
Belum lama ini, Telkom mengambil alih saham PT Sigma Tata Sadaya dengan nilai transaksi mencapai Rp2,1 triliun.
Nilai tersebut terdiri atas Rp1,2 triliun dalam bentuk setoran uang tunai, sedangkan Rp856 miliar dalam bentuk lain yang mencakup tanah seluas 65.178 meter persegi senilai Rp 158 miliar dan bangunan serta perangkat hyperscale data center (HDC) yang masih tahap konstruksi seluas 27.665,20 meter persegi senilai Rp 697 miliar.
Direktur Strategic Portfolio Telkom Budi Setyawan Wijaya menjelaskan transaksi yang dilakukan pada 27 Desember 2021 tersebut merupakan upaya konsolidasi data center di TelkomGroup.
“Sehingga diharapkan Telkom dapat lebih fokus dalam peningkatan kapabilitas dan value bisnis Data Center yang lebih optimal di masa mendatang,” kata Budi.
JARINGAN KONEKTIVITAS
Lain korporasi, PT Mora Telematika Indonesia (Moratelindo) lebih mempertimbangkan ketersediaan jaringan konektivitas yang andal untuk membangun pangkalan data 1.000 MW di Cikarang, Jawa Barat.
Jika tidak ada halangan, Moratelindo bersama dengan PT Smartfren Telecom Tbk. (FREN) dan perusahaan lainnya akan memulai pembangunan pangkalan data pada 2022.
CEO Moratelindo Galumbang Menak mengatakan jaringan konektivitas memiliki peran penting dalam pembangunan pangkalan data.
Salah satu pertimbangan dipilihnya Cikarang sebagai pangkalan data hasil kolaborasi Smartfren dan Group 42, karena daerah tersebut memiliki rute jaringan konektivitas serat optik yang berlapis atau multiple.
“Di Deltamas kami sudah membangun jaringan multiple route (robas),” ujar Galumbang.
Dengan kehadiran rute jaringan serat optik yang berlapis, maka pangkalan data akan makin andal. Rute berlapis untuk mengantisipasi jika terjadi gangguan pada salah satu rute.
Sekedar informasi Moratelindo dan Smartfren akan berkolaborasi dengan APS dan G42 sebagai mitra strategis untuk membangun pangkalan data 1.000 MW. Rencananya pembangunan akan dilakukan secara bertahap dan dimulai pada 2022.
Untuk lokasi, pangkalan data tersebut rencananya dibangun di Deltamas, Jawa Barat dan di Kalimantan Timur.
Sebelumnya, Galumbang memperkirakan pangkalan data 1.000 MegaWatt (WM) oleh Smartfren, G42 dan PT Amara Padma Sehati (APS) diperkirakan memakan biaya US$8 miliar atau Rp114,96 triliun (Kurs Rp14.375).
Berdasarkan perhitungannya, untuk 1 megawatt, umumnya menghabiskan biaya sekitar US$8 juta. Artinya, jika pangkalan data nantinya memiliki kapasitas 1.000MW, maka nilai investasi yang digelontorkan sekitar US$8 miliar atau sekitar Rp114,96 triliun (kurs Rp14.375).
Namun, hingga saat ini belum diketahui nilai pastinya. “Anggap lah per MegaWatt US$8 juta, maka nilainya US$8 miliar,” kata Galumbang.
Galumbang mengatakan pangkalan data yang dibangun nanti merupakan pangkalan data terbesar, bahkan melebih pangkalan data yang berada di Singapura.
Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys mengatakan perseroan melakukan perencanaan yang komprehensif untuk sebelum membangunn pangkalan data. Perseroan ingin agar pembangunan dilakukan secepat mungkin.
“Dengan perencanaan komprehensif sehingga dapat segera dilaksanakan," ungkapnya.
Ilustrasi data center/Flickr
Terpisah, PT Dwi Tunggal Putra (DTP) fokus dalam meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan pangkalan data disaster recovery Area 31 di Cimanggis, Jawa Barat. Pangkalan data ini rencananya resmi beroperasi pada Maret 2022.
Chief Commercial Officer Dwi Tunggal Putra Edi Sugianto mengatakan perseroan akan terus melakukan ekspansi untuk memperluas bisnis pangkalan data.
“Fasilitas area 31 bisa mencapai 10 megawatt dan kapasitas rack bisa mencapai 1.200 rack,” kata Edi.
Pembangunan Area 31, kata Edi, akan dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama, Dwi Tunggal Putra akan membangun pangkalan data Area 31 untuk 600 rack, dengan tenaga yang tersedia sekitar 1,5 megawatt—3 megawatt.
Area 31 rencananya akan beroperasi pada Maret 2022. Dengan tambahan Area 31, Dwi Tunggal Putra total mengoperasikan 6 pangkalan data.
Edi menuturkan Area 31 rencananya digunakan sebagai pangkalan data cadangan untuk antisipasi kebencanaan atau data center disaster recovery.
“Disaster recovery jaraknya harus 25 kilometer - 30 kilometer dari pangkalan data inti. Di sana juga sudah ada dukungan infrastruktur,” kata Edi.
Edi mengatakan bisnis pangkalan data akan terus berkembang. Sejak 2003, Dwi Tunggal Putra melihat kebutuhan terhadap kapasitas terus bertambah.
Dalam menarik perusahaan lain untuk bergabung, Dwi Tunggal Putra selalu menawarkan layanan pangkalan data dengan konsep cost efisien.
“Kami menawarkan pangkalan data dengan kualitas yang baik dengan harga yang bersahabat. Layanan kami juga sangat fleksibel,” kata Edi.
PROYEK NEGARA
Tidak hanya berbagai proyek pangkalan data swasta, proyek sejenis yang dibangun pemerintah pun terus berprogres pada tahun ini.
Hal itu tecermin dari pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang telah memasuki tahap lelang. Pemerintah menargetkan pada akhir 2023, PDN di Jawa Barat sudah mulai beroperasi.
Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi mengatakan saat ini pemerintah sedang melakukan lelang Pusat Data Nasional untuk wilayah Bekasi, Jawa Barat.
Pemerintah melakukan lelang untuk mencari perusahaan yang dapat terlibat dalam pembangunan dan operasional Pusat Data Nasional.
Dedy belum dapat memberitahu perusahaan mana saja yang terlibat dalam lelang Pusat Data Nasional. Hanya saja, dia memastikan peserta lelang harus perusahaan data center tier IV.
“Jadi pada tahun ini (2022) PDN masuk dalam tahap konsolidasi dan lelang, sedangkan kuartal I-IV 2023 adalah tahap pembangunan. Kami harapkan pada 2023 akhir sudah bisa beroperasi,” kata Dedy.
Dedy mengatakan pemerintah menargetkan membangun pangkalan data di empat wilayah yaitu Batam, Jawa Barat, Kalimantan Timur (Ibu kota negara baru), dan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Sekadar informasi, dalam membangun pangkalan data, sebuah perusahaan akan merujuk pada standar TIA-942, yaitu sebuah petunjuk membangun pangkalan data berbasis performa yang dikehendaki oleh proses bisnis.
TIA-942 membagi menjadi empat kriteria tier. Dalam setiap tier perusahaan pangkalan data harus memenuhi syarat dan standar yang ditentukan.
Pada tier I, pangkalan data harus memiliki 1 jalur energi yang mendukung operasional dan pendingin dengan tingkat ketersediaan layanan 99,671 persen.
Kemudian di tier II, perangkat yang ada di tier I dikalikan dua atau dibangun sistem serupa dengan lokasi yang berbeda sebagai jaringan cadangan sehingga tingkat ketersediaan jaringan menjadi 99,741 persen.
Setelah itu, untuk tier III, perusahaan pangkalan data harus memiliki banyak jalur energi dan satu mesin pendingin aktif beserta sistem cadangannya, dengan tingkat ketersediaan layanan 99,982 persen.
Terakhir, tier IV, perusahaan pangkalan data harus memiliki beberapa jalur energi, beberapa sistem pendingin, sistem cadangan yang siap siaga dan komitmen bahwa sistem dapat berjalan tanpa berhenti meski ada kerusakan. Pada tier IV ini tingkat ketersediaan layanan adalah 99,999 persen.
Pusat Data Nasional merupakan sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung.
Proyek ini akan mengonsolidasikan data yang tersebar pada 2.700 data center dan ruang server di seluruh Indonesia ke dalam PDN. Lalu, tetapkan data pemerintah dengan menetapkan walidata atas data pemerintah tersebut.
Kemudian, walidata menentukan standar data berdasarkan berbagai pertimbangan serta menetapkan policy data. Terakhir, walidata tersebut memastikan data pemerintah sudah sesuai.
Dengan demikian, pemanfaatan data sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.