6 Harta yang Wajib Dilaporkan & Cara Bayar Denda Keterlambatan SPT Tahunan

Pelaporan SPT Tahunan hanya hingga akhir Maret 2024. Wajib pajak mesti memperhatikan cara bayar denda keterlambatan hingga harta apa saja yang wajib dilaporkan.

Tim Redaksi

5 Mar 2024 - 16.48
A-
A+
6 Harta yang Wajib Dilaporkan & Cara Bayar Denda Keterlambatan SPT Tahunan

Ilustrasi pelaporan pajak SPT Tahunan./BISNIS

Bisnis, JAKARTA - Pelaporan untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun 2024 paling lambat dilakukan pada 31 Maret.

SPT Tahunan ini bisa dilaporkan secara online, tanpa harus datang ke kantor pajak.

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU N0. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, SPT pajak penghasilan orang pribadi menjadi sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan pajak, penghasilan, hingga harta kekayaan. Indonesia sendiri menganut self-assessment, di mana semua wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftar, menghitung, menyetor dan melaporkan pajak secara mandiri. 

Namun apabila Wajib Pajak (WP) lupa melakukan pelaporan SPT Tahunan, akan dikenai sanksi berupa denda.

Melansir dari klikpajak.id, biaya denda akan diberikan kepada WP dalam jumlah tertentu tergantung syarat dan ketentuan.

Adapun denda yang akan diberikan kepada WP Pribadi adalah Rp100.000, sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Batas waktu penyampaian SPT untuk WP Pribadi adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Seseorang yang telat melaporkan pajak tahunan ini akan diberi pemberitahun melalui email dan surat. STP akan dikirim dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada WP di alamat yang dicantumkan WP dalam aplikasi pajak.

Untuk membayar denda tersebut, WP harus meminta kode billing melalui portal DJP dan melakukan pembayaran denda melalui bank persepsi atau kantor pos.

Denda ini harus dibayarkan maksimal 1 bulan sejak WP menerima STP. Apabila WP melebihi batas waktu pembayaran denda, akan dikenakan sanksi lagi satu kali.

Lantas bagaimana melakukan pengecekan terhadap keterlambatan denda akibat telat melaporkan SPT Tahunan?

Baca Juga : Negara Pengadopsi Pajak Minum Global Masih Minim 

Cara Cek dan Bayar Denda Keterlambatan SPT Tahunan

Cara melakukan pengecekan keterlambatan laporan SPT Tahunan dapat dilihat dari email dan surat keterlambatan yang dikirim secara resmi oleh Kantor Cabang Pajak (KCP) masing-masing.

Untuk melakukan pembayaran denda, WP bisa membayarkan secara online melalui DJP Online.

Baca Juga : 

Berikut cara membayar denda keterlambatan SPT Tahunan:

1. Buka aplikasi DJP Online atau situs DJP Online djponline.pajak.go.id

2. Login dengan mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), password dan kode keamanan (captcha).

3. Pilih menu “Bayar” dan klik “e-Billing”

4. Setelah itu isi form untuk mengajukan kode Billing. Kode tersebut akan digunakan untuk melakukan pembayaran

Baca Juga : Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi 

Batas lapor pajak 2024 untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) periode 2023 ditutup pada akhir Maret 2024. 

Bukan hanya sekadar melaporkan penghasilan rutin ataupun bukti potong, WP OP juga harus mengisi daftar harta yang dimiliki dalam SPT Tahunan. Setidaknya terdapat enam kategori harta yang WP wajib laporkan dalam SPT Tahunan. Keenam kategori tersebut meliputi harta kas dan setara kas, harta berbentuk piutang, investasi, alat transportasi, harta bergerak, dan harta tidak bergerak.

Per 28 Februari 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat telah ada 5,41 juta WP yang sudah menyampaikan laporan pajaknya. 

Hingga bulan lalu, DJP mencatat terdapat 73,2 juta Wajib Pajak (WP) yang perlu memadankan NIK dengan NPWP, di mana 61,5 juta diantaranya sudah padan. Masih terdapat sekitar 11,6 juta WP yang belum dipadankan karena memang sudah tidak akfit, sudah meinggal dunia, keluar dari Indonesia, ataupun memang tidak perlu dipadankan. 

Sementara DJP telah mengirimkan email blast kepada 25 juta WP sebagai pengingat masa pelaporan wajib pajak yang akan berakhir pada penghujung bulan ini bagi WP OP dan 30 April bagi WP Badan. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyampaikan, tidak semua WP dikirimkan email pengingat. 

“Dalam administrasi kami itu ada 73 juta [WP] ini ada profiling mereka, yang datanya lengkap, kepatuhannya juga, yang sudah jelas ada sekitar 11 juta sekian tidak perlu kita kirim email. Sebanyak 25 juta kita kirim email dulu,” ujarnya. 

Berikut daftar harta yang wajib dilaporkan dalan SPT Tahunan

1. Harta Kas dan Setara Kas

- Uang tunai 

- Tabungan 

- Giro

- Deposito

- Setara kas lainnya

2. Harta Piutang

- Piutang

- Piutang afiliasi

- Persediaan usaha

- Piutang lainnya 

Baca Juga : Lapor Pajak 2024 Akhir Maret, Ini Cara Isi SPT Tahunan dari HP 

3. Investasi

- Saham yang dibeli untuk dijual kembali 

- Saham

- Obligasi perusahaan 

- Obligasi pemerintah Indonesia (ORI, SBSN, dll)

- Surat utang lainnya 

- Reksadana 

- Instrument Derivatif 

- Penyertaan modal

- Investasi lainnya 

4. Alat Transportasi

- Sepeda 

- Sepeda motor

- Mobil 

- Alat transportasi lainnya 

Baca Juga : Kenaikan Cukai Tembakau Mulai Tak Efektif, Rokok Ilegal Merajalela 

5. Harta Bergerak

- Logam mulia (emas Batangan, emas perhiasan, logam mulia lainnya)

- Batu mulia (intan, berlian, dan lainnya)

- Barang seni dan antik

- Kapal pesiar, pesawat terbang, peralatan olah raga khusus 

- Perlatan elektronik, furnitur (PC, laptop, smartphone)

- Harta bergerak lainnya 

6. Harta Tidak Bergerak

- Tanah dan/ atau bangunan untuk tempat tinggal 

- Tanah dan/ atau bangunan untuk usaha (toko, pabrik, Gudang)

- Tanah atau lahan untuk usaha (pertanian, perkebunan)

- Harta tidak bergerak lainnya(Annasa Rizki Kamalina, Restu Wahyuning Asih)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.