7 Solusi Industri Hadapi Dampak Gejolak Timur Tengah

Eskalasi geopolitik di wilayah Timur Tengah perlu diwaspadai karena berpengaruh terhadap Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Redaksi

19 Apr 2024 - 20.23
A-
A+
7 Solusi Industri Hadapi Dampak Gejolak Timur Tengah

Pengapalan mobil Toyota Indonesia ke pasar dunia. Timur Tengah merupakan salah satu pasar utamanya. - Foto BID

Bisnis, JAKARTA – Kementerian Perindustrian menyiapkan kebijakan cerdas (smart policy) untuk memitigasi pengaruh gelojak politik dunia, terutama di Timur Tengah, terhadap sektor manufaktur di dalam negeri. Ada tujuh solusi yang sedang dirumuskan pemerintah.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah terus memantau situasi Timur Tengah yang semakin memanas dengan adanya konflik Iran dan Israel, baru-baru ini. Eskalasi geopolitik di wilayah tersebut diwaspadai karena berpengaruh terhadap Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya.

Konflik yang terjadi diperkirakan berdampak pada setidaknya tiga hal, yaitu peningkatan harga energi, peningkatan biaya logistik, dan penguatan nilai tukar Dollar Amerika Serikat (USD). Hal tersebut merupakan konsekuensi menjadi bagian dari perekonomian dan rantai pasok global.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menganalisis dan menyiapkan smart policy untuk memitigasi pengaruh terhadap sektor manufaktur di dalam negeri. Kemenperin juga akan segera melakukan koordinasi dengan para pelaku industri. 

“Saat ini, Kemenperin berupaya memetakan solusi-solusi untuk mengamankan sektor industri dari dampak konflik yang tengah terjadi,” Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Baca juga:

Membuat Wangi Papua Nugini

Menangkap Cuan Alkes di Arab Health 2024

Setidaknya terdapat tujuh solusi yang dirumuskan Kemenperin.

Pertama, insentif impor bahan baku industri dari Timur Tengah.

Hal ini mengingat adanya kemungkinan terganggunya suplai bahan baku bagi industri dalam negeri, terutama pada industri produsen kimia hulu yang mengimpor sebagian besar naphtha dan bahan baku kimia lainnya dari kawasan tersebut. 

Kedua, relaksasi impor bahan baku tertentu.

Hal ini juga dibutuhkan untuk kemudahan memperoleh bahan baku, mengingat negara-negara lain juga berlomba mendapatkan pasokan alternatif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya.

Ketiga, mempercepat langkah-langkah pendalaman, penguatan, maupun penyebaran struktur industri untuk memacu program substitusi impor. 

Solusi ini perlu didukung dengan memperketat ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk mengantisipasi excess trade diversion dari negara lain ke Indonesia. Artinya, kementerian dan lembaga pemerinah harus lebih disiplin dalam pengadaan belanja barang dan jasa dengan menggunakan Produk Dalam Negeri.

Keempat, memastikan keberlanjutan implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Menperin menambahkan, saat ini merupakan momen yang tepat bagi sektor industri untuk mendapatkan kepastian keberlanjutan implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Adanya risiko peningkatan harga energi dapat berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas dan daya saing subsektor industri. Karenanya, kebijakan HGBT sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing produksi.

Kelima, mengusulkan peningkatan penggunaan mata uang lokal (local currency transaction) untuk transaksi bilateral yang dilakukan oleh pelaku usaha di Indonesia dan negara mitra. Dengan kata lain, nasabah Indonesia dan nasabah mitra dapat membayar atau menerima pembayaran dalam mata uang lokal tanpa melalui mata uang USD. 

“Langkah ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap hard currencies, terutama USD, mengingat skala ekonomi dan volume perdagangan antar negara Asia terus meningkat, juga untuk meningkatkan stabilitas nilai tukar Rupiah,” jelas Menperin.

Keenam, upaya memperbaiki performa sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan sektor industri. 

Sepanjang triwulan I – 2024, terjadi peningkatan pada indeks biaya logistik dunia yang merupakan dampak dari konflik Israel-Palestina. Kenaikan biaya logistik yang semakin tinggi akan tergantung pada ekskalasi konflik yang mungkin terjadi selanjutnya. 

Sementara itu, saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-63 dunia dan ke-6 di ASEAN untuk Logistics Performance Index (LPI), jauh di bawah Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Artinya, biaya dan waktu penanganan logistik di Indonesia jauh lebih mahal dan lama bila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia maupun di kawasan ASEAN.

Ketujuh, kemudahan kredit.

Rasio pinjaman produktif di Indonesia yang masih lebih rendah dibandingkan pinjaman konsumtif juga menunjukkan perlunya mempermudah sektor industri untuk memperoleh kredit. 

Bila melihat kondisi di China, kredit lebih banyak mengalir ke produksi dibandingkan ke konsumsi. Menperin berharap, rasio kredit di Indonesia juga dapat bergeser dan didominasi oleh kredit produksi, sehingga sektor industri bisa semakin berkembang.

Namun demikian, Agus meyakinkan bahwa kondisi saat ini masih tenang dan terkontrol. “Pelaku usaha tidak perlu mengkhawatirkan kondisi tersebut. Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang kuat dan Pemerintah berupaya menyiapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk menjaga sektor industri,” pungkasnya. (Nanda Silvia Okti Koto)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Fatkhul Maskur

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.