Bisnis, JAKARTA — Sekitar 783 unit bangunan diproyeksikan bakal terdampak oleh pembangunan buffer zone atau area penyangga di kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang milik PT Pertamina (Persero) atau Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara.
Jumlah bangunan yang diproyeksikan terdampak pembangunan buffer zone tersebut dihitung berdasarkan kajian PT Sucofindo dengan lebar sekitar 52,5 meter dari tembok depo.
Baca juga: Urgensi Buffer Zone TBBM Plumpang Sebelum Menjadi Bom Waktu
Kendati rencana pembangunan buffer zone itu sudah lebih luas ketimbang yang disampaikan sebelumnya oleh PT Pertamina (Persero) selebar 50 meter, tetapi angka tersebut jauh lebih kecil dibandingkan dengan rerata standar internasional yang seharusnya 500 meter dari permukiman warga.
Namun, menurut Menteri BUMN Erick Thohir, rencana pembangunan buffer zone selebar 52,5 meter untuk Depo Plumpang yang telah beroperasi sejak 1974 itu sudah sesuai dengan standar NFPA 30, yakni kode cairan mudah terbakar yang diterbitkan National Fire Protection Association (NFPA) bahwa jarak aman mininimum yakni 52,5 meter.
Baca juga: Sejarah Permukiman Dekat TBBM Plumpang Pertamina di Tanah Merah
Dalam materi paparan Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/2023), terungkap bahwa buffer zone yang rencananya akan dibangun selebar 52,5 meter itu sebagai tindak lanjut jangka pendek atas insiden kebakaran TBBM Plumpang, Jakarta Utara pada awal Maret 2023 lalu.
“Buffer zone ini emang kita harus melakukan secepatnya, ini pun hanya 52,5 meter, rata-rata internasional itu 500 [meter], kata Erick saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Sementara itu, kebutuhan pendanaan untuk pembangunan kawasan penyangga itu ditaksir mencapai Rp368 miliar. “Karena sangat berhimpit, buffer zone ini akan ada kanal air supaya tentu mengurangi kalau sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Erick.
Hanya saja, tdaik dijelaskan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan buffer zone dan relokasi TBBM Plumpang dilakukan secara tertutup.
Baca juga: Kebakaran Terminal BBM Plumpang dan Catatan Kelam HSSE Pertamina
Seperti diberitakan sebelumnya, lahan Plumpang dibeli Pertamina dari PT Mastraco lewat Akta Perubahan Nomor 36/1971 tertanggal 8 April 1971. Saat itu, luas lahan yang dibeli mencapai mencapai 1.534.510 meter persegi dengan nilai Rp514,06 juta.
Pertamina mengantongi SK Pemberian Hak dari Menteri Dalam Negeri Nomor SK 190/HGB/DA/76 tertanggal 5 Juni 1976 yang mengamanatkan lahan itu digunakan sebagai keperluan pembangunan instalasi minyak.
Baca juga: Kebakaran TBBM Plumpang, Tata Ulang Objek Vital BUMN Mencuat
“Kalau dilihat masyarakat mulai mendekat di akhir tahun 1980-an dan hari ini bisa terlihat begitu padat sampai rumah-rumah masyarakat menempel di dinding pembatas di terminal Plumpang,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI, Jakarta, Rabu (15/3/2023).
Saat ini, luas lahan yang dikuasai Pertamina sebagai wilayah operasi Depo atau operasional hanya di kisaran 71,9 hektare (ha). Sementara itu, lambat laun, penghuni tanpa hak (PTH) menguasai lahan yang sebelumnya dibebaskan Pertamina mencapai 81,6 ha.
Permukiman warga pascakebakaran kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang milik PT Pertamina (Persero) atau Depo Pertamina Plumpang, Koja, Jakarta Utara pada Jumat (3/3/2023) malam. /JIBI-Nabil Syarifuddin Al Faruq.
Adapun, hasil inventaris PT Surveyor Indonesia pada 2017 lalu, memperlihatkan lahan yang dikuasai PTH itu sudah dihuni oleh 34.707 orang dengan 9.234 kepala keluarga (KK).
Di sisi lain, total kapasitas tangki penyimpanan BBM di Depo Plumpang sebesar 324.535 kiloliter (kl), dengan suplai utama dari Terminal BBM Balongan melalui pipa penyalur sepanjang 210 kilometer. Kapasitas tangki itu mengambil bagian sekitar 15 persen dari kebutuhan BBM nasional saat ini.
Untuk diketahui, TBBM Plumpang saat ini memiliki peran yang cukup vital dalam distribusi BBM dan liquefied petroleum gas atau LPG. Hal tersebut membuat gangguan operasional yang terjadi di fasilitas tersebut bisa langsung berujung kepada terganggunya ketahanan energi nasional.
Hingga kini, TBBM Plumpang melayani pendistribusian BBM ke 19 kabupaten/kota, sedangkan untuk pasokan LPG dikirimkan ke 22 kabupaten/kota. Totalnya, fasilitas di Jakarta Utara itu mengambil porsi 15 persen dari total distribusi BBM secara nasional. (Nyoman Ary Wahyudi)