Ada 6.500 Karyawan Terdampak usai Perusahaan Tekstil PHK Massal

Jelang akhir 2023, kekhawatiran pekerja buruh semakin meningkat karena dihantui ancaman PHK yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Afiffah Rahmah Nurdifa

3 Nov 2023 - 12.55
A-
A+
Ada 6.500 Karyawan Terdampak usai Perusahaan Tekstil PHK Massal

Proses penjahitan produk tekstil di pabrik PT Pan Brothers Tbk. /panbrotherstbk.com

Bisnis, JAKARTA – Kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) semakin terperosok yang dibuktikan dengan berlanjutnya fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) di pabrik-pabrik tekstil di penghujung tahun 2023. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengatakan kondisi tersebut dipicu permintaan produk TPT terus melemah karena pasar domestik yang dibanjiri barang-barang impor. 

"Data kami sejak Januari sampai dengan Oktober 2023, ada 7 perusahaan TPT melakukan perumahan dan PHK dengan total jumlah 6.500-an yang tersebar di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah dan ini masih terus update bisa bertambah," kata Ristadi kepada Bisnis, Kamis (2/11/2023). 

Baca juga: Pelaku Industri Rokok Menolak Diatur dalam RPP Kesehatan

Kendati demikian, Ristadi tidak dapat memberikan detail perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK massal lantaran banyak yang keberatan untuk diekspose karena menyangkut kepercayaan perbankan dan pembeli.

Jelang akhir 2023, pekerja buruh disebut semakin meningkat kekhawatirannya karena dihantui ancaman PHK yang dapat terjadi kapan saja. Sebab, menurut dia, fenomena ini telah terjadi sejak akhir 2020.


Sejumlah karyawan tengah memproduksi pakaian jadi di salah satu pabrik produsen dan eksportir garmen di Bandung, Jawa Barat. Bisnis/Rachman

"Masalah utama yang sudah kami ketahui adalah banyaknya barang TPT impor legal dan ilegal menguasai pasar domestik," ujarnya. 

Hal ini membuat produk-produk TPT orientasi lokal menumpuk di gudang karena tidak laku dan kalah bersaing dengan harga barang impor di pasar. Kondisi ini pun akhirnya memicu tersendatnya arus keuangan pada perusahaan TPT.

Dia berharap pemerintah serius untuk memberantas impor ilegal barang TPT dan membatasi impor legal. Di sisi lain, pihaknya juga mengharapkan kebijakan komprehensif untuk industri TPT agar dapat bangkit kembali.

"Kebijakan pembatasan impor terbaru belum banyak berpengaruh. Saya prediksi paling cepat 6 bulan ke depan baru ada pengaruh itu pun jika ada law enforcement secara serius," pungkasnya.

Baca juga: Sektor Jasa-Digitalisasi Mempercepat Fenomena Deindustrialisasi

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah menggodok revisi Permendag No. 25/2022 terkait tata niaga impor, termasuk pengawasan dari border ke post border. Pemerintah meyakini pengetatan arus masuk barang impor dapat melindungi industi dalam negeri, sehingga produktivitasnya kembali terpacu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.