Bisnis, JAKARTA – Sektor perumahan rupanya menjadi isu seksi yang diusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemerintahan periode 2024 – 2029 mendatang.
Apalagi saat ini, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam mengentaskan angka backlog perumahan yang mencapai 12,7 juta hunian berdasarkan data Susenas BPS pada 2021. Diperkirakan angka backlog setiap tahunnya mengalami penambahan mencapai 700.000 hingga 800.000 kepala keluarga baru.
Terlebih, pemerintah menargetkan dapat mengentaskan permasalahan kepemilikan hunian atau zero backlog pada Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Untuk mencapai target tahun 2045 ini tentu perlu terobosan. Jika tidak, tahun 2045, pada saat Indonesia Emas, 100 tahun Indonesia merdeka, jumlah backlog diperkirakan dapat mencapai 25 juta unit atau 25 juta kepala keluarga tidak memiliki rumah.
Berbagai cara dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan angka backlog perumahan mulai dari program Sejuta Rumah, skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), rumah susun (rusun) dan rumah khusus (rusus) melalui Kementerian PUPR, dan lain sebagainya.
Sejak tahun 2010, pemerintah telah mengalokasikan investasi pemerintah untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp108,5 triliun yang disalurkan melalui dana bergulir maupun Penyertaan Modal Negara (PMN). Dari total Rp108, 5 triliun tersebut, Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp79,77 triliun sepanjang 2010 hingga 2022 untuk program subsidi kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema FLPP. Kucuran dana tersebut dimaksudkan untuk membantu pembiayaan perumahan kepada MBR sehingga dapat mengatasi persoalan backlog perumahan.
Dalam rentang 2010 hingga Juli 2023, program FLPP telah mendukung kepemilikan rumah sebanyak 1.289.748 unit rumah yang tersebar di seluruh Indonesia. Penerima manfaat program FLPP ini didominasi oleh pekerja swasta dengan porsi 77 persen, diikuti ASN 9 persen, wiraswasta 7 persen, TNI/polri 4 persen, dan sisanya 3 persen dari sektor lainnya.
Sepanjang tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan investasi dalam APBN untuk mendukung program FLPP kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) sebesar Rp19,48 triliun dan PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF sebesar Rp1,53 triliun.
Pemerintah pun telah berupaya selama sembilan tahun terakhir melakukan percepatan pembangunan perumahan bagi seluruh masyarakat melalui Program Sejuta Rumah (PSR). Adapun mulai dari 2015 hingga Juli tahun 2023, angka PSR mencapai 7,98 juta unit.
Oleh karena itu, penyelesaian masalah perumahan rakyat ini menjadi concern bagi tiga pasangan capres dan cawapres di dalam visi misinya baik itu pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo–Mahfud MD.
Baca Juga: Mencari Jalan Keluar Pengentasan Angka Backlog 12,7 Juta Rumah
Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka
Pasangan Prabowo–Gibran mencanangkan visi misi berupa 8 misi asta cita, 8 program hasil terbaik cepat, dan 17 program prioritas. Mengenai janji penyediaan rumah murah, diketahui merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat. Di dalamnya tertulis melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan.
Tak hanya itu, penyediaan rumah murah juga termasuk dalam 17 program prioritas pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu. Program prioritas itu menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa serta rakyat yang membutuhkan.
Rencananya, pasangan Probowo–Gibran bakal membangun dan merenovasi sebanyak 40 rumah per desa atau kelurahan per tahun yang akan dicapai sebanyak 3 juta unit rumah setiap tahunnya dimulai tahun kedua dengan komposisi 2 juta unit rumah di perdesaan dan 1 juta unit rumah di perkotaan.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo–Gibran, Panangian Simanungkalit mengatakan perumahan menjadi salah satu sektor dari 17 program prioritas yaki menjamin hidup berkualitas terjangkau sanitasi baik untuk masyarakat perdesaan dan perkotaan yang membutuhkan.
Selain itu, perumahan juga masuk dalam 8 program hasil terbaik cepat (best result fast) yang akan dilakukan dalam periode 2024 hingga 2029.
“Program infrastruktur desa dan kelurahan, bantuan langsung tunai, dan menjamin ketersediaan rumah murah bersanitasi baik bagi yang membutuhkan rumah khususnya kalangan milenial dan gen Z masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujarnya, Kamis (16/11/2023).
Pasangan Prabowo–Gibran berjanji akan fokus dalam menyelesaikan persoalan hunian bagi masyarakat Indonesia terutama kalangan MBR. Bahkan, pasangan capres–cawapres ini sudah memiliki beberapa program konkret untuk memberikan akses pada masyarakat pedesaan dan perkotaan yang membutuhkan rumah.
Selain akan mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal, Prabowo–Gibran juga membidik untuk membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 2 juta rumah mulai tahun kedua.
Untuk mengurangi angka backlog, Prabowo–Gibran berjanji akan membangun 500.000 unit rumah tapak dan 500.000 unit hunian vertikal berupa rumah susun milik (rusunami) dan rumah susun sewa (rusunawa) di perkotaan.
Agar dapat merealisasikan target pembangunan 1 juta hunian di perkotaan dan 2 juta rumah di perdesaan, Prabowo–Gibran berkomitmen untuk menaikkan anggaran dalam pengentasan backlog perumahan. Adapun untuk merealisasikan target di sektor perumahan diproyeksikan membutuhkan anggaran senilai Rp101 triliun per tahun.
Anggaran tersebut akan berasal sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menilai pemasukan APBN itu memiliki potensi dari pendapatan non pajak yang selama ini belum optimal.
Pembangunan termasuk renovasi 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta hunian di perkotaan tersebut akan mampu menyerap tenaga kerja untuk sekitar 4,6 juta. Hal ini pada akhirnya akan memacu pertumbuhan ekonomi nasional.
“Keberpihakan Prabowo–Gibran ke desa itu sesuatu yang tidak pernah jadi perhatian pembangunan selama ini. Jadi, pembangunan harus dimulai dari desa termasuk di sektor perumahan. Jadi tidak hanya membangun hunian baru tetapi juga merenovasi dan meningkatkan sanitasi masyarakat baik di perdesaan maupun di perkotaan,” kata Panangian.
Baca Juga: Asa Pengentasan Masalah Backlog Rumah di Tangan Pemerintah Baru
Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar
Sementara itu, pasangan Anies Baswedan–Muhaimin Iskandar (Cak Imin) akan memberikan kemudahan akses hunian. Hal itu dilakukan dengan menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan termasuk anak muda dan pekerja informal.
Kemudian, menyediakan program KPR bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk anak muda yang belum memiliki rumah; serta menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau. Anies-Cak imin juga memiliki agenda khusus yang berisi manfaat bagi 28 kelompok masyarakat, atau disebut dengan 28 simpul kesejahteraan.
Salah satunya bagi kelompok generasi Z dan milenial, yaitu dengan menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota yang tersambung dengan transportasi umum. Pasangan ini juga akan melanjutkan program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi untuk MBR termasuk untuk anak muda yang belum memiliki rumah.
Anies–Cak Imin menargetkan berkurangnya angka backlog kepemilikan rumah di Indonesia berkurang menjadi 8 juta unit pada 2029. Target tersebut Merujuk sumber data dari Kementerian PUPR, pasangan ini memaparkan data backlog kepemilikan rumah dalam lima tahun terakhir yaitu sebanyak 12,16 juta unit tahun 2018, 12,14 juta unit di tahun 2019, sebanyak12,47 juta unit di tahun 2020, sebanyak 12,71 juta unit tahun 2021, dan sebanyak 10,5 juta unit di tahun 2022.
Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menegaskan pihaknya akan memberi kemudahan akses kredit kepemilikan rumah (KPR) untuk semua lapisan masyarakat. Dia menginginkan suku bunga KPR yang lebih terjangkau. Dia juga ingin mekanisme pembiayaan perumahan memudahkan masyarakat dalam memiliki rumah. Tak hanya itu, dia juga ingin pekerja di sektor informal maupun pekerja independen terfasilitasi KPR.
“Mereka yang bekerja di sektor informal, non formal, dan independen karena kelompok ini yang merasakan dampak sulit punya rumah. Jadi meningkatkan akses KPR pada semua, itu yang ingin kita lakukan,” ucapnya.
Anies menuturkan untuk mewujudkan rencana kemudahan di bidang perumahan tersebut, akan ada 2 program yakni KPR 5% dan tepat serta KPR untuk pekerja informal dan independen.
Menurutnya, perlu dilakukan reformasi KPR agar bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan bisa menurunkan angka backlog atau kesenjangan antara kebutuhan rumah dan jumlah rumah yang tersedia.
Dari data yang dimiliki oleh Anies, backlog di Indonesia mencapai 12,7 juta. Adapun rincian backlog tersebut antara lainnya 2,9 juta di Jabodetabek, Bandung 650.000 unit, Medan 570.000, Surabaya 450.000, Semarang 220.000, Yogyakarta dan sekitarnya sekitar 850.000 unit. Ditambah lagi, adanya keluarga baru tiap tahunnya sekitar 900.000 keluarga.
Melalui sejumlah program tersebut, dia berharap dapat mencapai visi 2 juta hunian yang terintegrasi di Indonesia nantinya. Untuk mengentaskan permasalahan perumahan di Indonesia, dia berjanji untuk membuat kementerian ataupun badan yang berfokus pada perumahan dan perkotaan.
“Kalau selama sering jadi pertanyaan kapan punya rumah? Nah kita ingin tiap keluarga punya rumah, itu misi kita,” tutur Anies.
Baca Juga: Membedah Komitmen Capres-Cawapres Atasi Masalah Backlog Hunian
Ganjar Pranowo–Mahfud MD
Terpisah, pasangan Ganjar Pranowo–Mahfud MD dalam visi dan misinya memiliki program aksi yang salah satunya yakni Rumah Kita sebanyak 10 juta hunian. Program tersebut merupakan pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa yang disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum.
Program Rumah Kita ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah. Di samping itu, pasangan Ganjar–Mahfud juga akan menjalan program aksi yaitu tempat tinggal–tempat kerja–trotoar–transportasi publik atau program 4T terintegrasi. Program ini akan menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki.
Lalu, program aksi lainnya yang terkait yakni Kampung Sehat yakni memperbaiki kampung kumuh di desa dan kota,dengan hunian layak, sanitasi sehat, air minum dan air bersih, fasilitas umum dan sosial memadai, dan ruang terbuka hijau yang mencukupi.
Anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar–Mahfud, Heru Dewanto menegaskan filosofi sektor perumahan selalu berkaitan dengan konteks perkotaan dan lingkungan hidup. Menurutnya, TPN Ganjar – Machfud sudah mewacanakan untuk membuat kementerian yang akan mengurus perumahan, perkotaan dan lingkungan hidup.
“Kita melihat sektor perumahan itu penting dan harus ada politic will yang kuat. Di dalamnya juga ada politik anggaran dan juga ekosistem yang kuat, dan kita paham bahwa masalah untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah terkendala pembiayaan, bukan hanya bunga rendah tapi pembiayaan jangka panjang,” ujarnya.
Adapun program yang diusung berupa 2 juta rumah per tahun dan KPR dengan bunga yang rendah. Menurutnya, program tersebut bukan hanya sekedar program membangun rumah tetapi juga termasuk merenovasi rumah yang belum memenuhi standard WHO. Program ini juga membawa filosofi bahwa rumah merupakan basis untuk membangun keluarga yang sehat untuk menciptakan manusia unggul.
“Rencananya, sumber anggaran untuk program ini bukan hanya APBN tetapi akan terdapat tambahan anggaran lainnya di luar APBN. Sekarang anggaran untuk perumahan enggak sampai 1,5%, sekitar Rp20 triliun, ini enggak cukup dan kami akan kaji kenaikannya,” kata Heru.
Selain itu, Ganjar juga memiliki program untuk menyediakan KPR dengan bunga rendah dan dalam jangka waktu yang lama. Namun untuk jangka waktu KPR tersebut tengah dalam kajian termasuk kriteria penerima KPR.