AHY Tancap Gas 120 Juta Sertifikasi Tanah Sepanjang 2024

Dari 111 juta bidang tanah yang telah terdaftar, baru sebanyak 90,9 juta bidang tanah telah bersertifikat.

Alifian Asmaaysi

26 Mar 2024 - 13.22
A-
A+
AHY Tancap Gas 120 Juta Sertifikasi Tanah Sepanjang 2024

Ilustrasi sertifikasi tanah elektronik. /istimewa

Bisnis, JAKARTA – Hingga  Maret 2024, terdapat 111 juta bidang tanah yang terdaftar atau sekitar 88% dari target 126 juta. 

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan dari 111 juta bidang tanah yang telah terdaftar, baru sebanyak 90,9 juta bidang tanah telah bersertifikat.

“Tahun ini kami targetkan dapat mendaftarkan 9 juta bidang tanah,” ujarnya dikutip Selasa (26/3/2024). 

AHY memprediksi hingga akhir tahun, sebanyak 120 juta bidang tanah dapat terdaftar. Adapun sisanya, yakni sebanyak 6 juta sertifikasi tanah akan dikebut rampung pada 2025 guna mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebanyak 126 juta. 

“Insya Allah pada tahun 2025 ada tambahan 6 juta bidang tanah. Sehingga, total terdaftar mencapai 100% seusai target pemerintah,” katanya.

Baca Juga: Mengejar Target 126 Juta Sertifikasi Tanah Jelang Jokowi Lengser


Mengacu pada paparan Kementerian ATR/BPN, realisasi 111 juta bidang tanah tersebut merupakan akumulasi kinerja Kementerian ATR/BPN sejak tahun 2016 hingga 2023.

Rinciannya, hingga 2016 realisasi target 126 juta bidang tanah RI tercatat sebesar 36,5% atau sebesar 46 juta bidang tanah terdaftar dengan 46 juta bidang tanah tersertifikat.

Kemudian, pada periode 2017 – 2023, realisasi bidang tanah mencapai 51,5% dengan total sebanyak 65 juta bidang tanah terdaftar dan 44,9 juta tanah tersertifikat. 

Seiring dengan capaian kinerja tersebut, pendaftaran tanah itu diklaim turut mendongkrak economic value added (EVA) bagi negara dan masyarakat. Sejak ditetapkan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) pada 2017 – 2023 EVA yang telah dicapai sebesar Rp6.076 triliun.

“[EVA] itu terdiri dari pajak penghasilan (PPh), bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), penerimaan negara bukan pajak (PNBP), dan nilai hak tanggungan (HT),” tutur AHY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.