Alasan Chevron Hengkang dari Myanmar

Chevron Corp, perusahaan migas asal Amerika Serikat secara resmi telah hengkang dari Myanmar usai kudeta militer pada 2021. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh perusahaan asal Prancis dan Australia sebagai langkah membatasi keuntungan bagi junta yang berkuasa.

Nindya Aldila

13 Feb 2023 - 14.27
A-
A+
Alasan Chevron Hengkang dari Myanmar

Chevron/Reuters

Bisnis, JAKARTA - Chevron Corp, perusahaan migas asal Amerika Serikat secara resmi telah hengkang dari Myanmar usai kudeta militer pada 2021. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh perusahaan asal Prancis dan Australia sebagai langkah membatasi keuntungan bagi junta yang berkuasa.

Chevron telah menjual seluruh asetnya kepada perusahaan asal Kanada, MTI. Hal itu mengikuti langkah perusahaan migas asing lainnya seperti TotalEnergies asal Prancis pada Juli tahun lalu, seperti dilaporkan Bisnis.com yang melansir Reuters pada Senin (13/2/2023).

Pada Jumat, Chevron mengatakan telah setuju untuk melepas 41,1 persen saham di Proyek Yadana kepada anak usaha MTI dengan nilai yang tidak disebutkan. Yadana diketahui memproduksi gas alam untuk keperluan domestik dan ekspor ke Thailand.

Hengkangnya Chevron mengikuti strategi bisnis selama setahun terakhir untuk mengurangi hasil penjualan yang menguntungkan pemerintah militer Myanmar. Perusahaan minyak yang dikendalikan oleh pemerintah Myanmar, MOGE, merupakan bagian dari perusahaan patungan tersebut.

Sebelum menjual sahamnya di Lapangan Gas Yadana, Chevron untuk sementara meningkatkan partisipasi sahamnya di proyek tersebut dari 28 persen menjadi 41 persen dengan mengakuisisi saham dari TotalEnergies.

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kendali atas perusahaan patungan tersebut dan mengurangi keuntungan yang dapat diperoleh MOGE dari transaksi atau dari aset tersebut di masa mendatang.

Lapangan gas offshore Yadana di Myanmar (PTTEP)


Pemerintah militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar pada tahun 2021 setelah menuduh adanya kecurangan dalam pemilihan umum yang dimenangkan oleh partai peraih Nobel Aung San Suu Kyi.

Penarikan diri juga dilakukan Woodside Petroleum asal Australia. Perusahaan mengatakan tidak bisa bekerja di negara seiring dengan kudeta militer dan rezim yang berkuasa melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta kekerasan terhadap warga sipil.  

Dalam sebuah dokumen yang ditelusuri oleh lembaga non profit Distributed Denial of Secrets, kelompok aktivis Justice For Myanmar, organisasi jurnalisme investigasi Finance Uncovered, dan The Guardian, ditemukan bahwa kontraktor migas asal AS, Inggris, dan Irlandia meraih laba jutaan dolar dari proyek di Myanmar, bahkan setelah kudeta.

Dalam laporan The Guardian pada 1 Februari 2023, perusahaan-perusahaan ini meraup keuntungan bersama direktur pelaksana dan wakil direktur pelaksana MOGE. Mereka meneruskan operasinya meski kudeta terjadi dan ada peringatan dari Kementerian Luar Negeri AS pada Januari 2022.

Anak perusahaan minyak raksasa AS Halliburton Myanmar Energy Services yang berbasis di Singapura melaporkan laba sebelum pajak sebesar US$6,3 juta di Myanmar pada tahun berjalan hingga September 2021. Artinya, mereka menelan keuntungan setelah junta berkuasa selama 8 bulan.

Selain itu, Perusahaan minyak Baker Hughes yang kantor cabanganya ada di Yangon melaporkan laba sebelum pajak senilai US$2,64 juta selama 6 bulan.

Begitupula dengan Diamond Offshore Drilling dan Schlumberger Logelco, perusahaan pengeboran lepas pantai AS yang melaporkan pendapatan masing-masing US$37 juta dan US$51,7 juta pada September 2021 di Myanmar.

Semua korporasi tersebut menyediakan jasa bagi MOGE yang merupakan pemegang saham terbesar di mayoritas proyek migas di Myanmar. Junta militer sebagai pemegang kekuasaan negara itu saat ini, menjadi pihak yang paling diuntungkan.

 

RUSIA LEBIH CEPAT

Berbeda dengan perusahaan migas asing di Myanmar, penguasa migas yang beroperasi di Rusia lebih cepat memutuskan hengkang setelah perang di Ukraina pecah.

BP, Shell, ExxonMobil dan pemain besar lainnya tanggap dalam merespons invasi Rusia. Bahkan, BP mengumumkan mundur dari Rusia hanya 3 hari setelah invasi dilakukan.

Berdasarkan laporan Nikkei Asia, keluarnya korporasi migas Barat dari Myanmar ini seharunya lebih mudah dilakukan, mengingat peringkat negara ini di jajaran produksi gas menempati urutan ke-33.

Produksi gas Myanmar hanya 2,8 persen dari total yang dilakukan Rusia. Apalagi, Myanmar hanya mengekspor gas ke Thailand dan China.

Peneliti di ISEAS-Yusof Ishak Institute of Singapore Moe Thuzar mengatakan lambatnya perusahaan menarik diri dari Myanmar mungkin karena mereka melihat masalah politiknya sebagai urusan internal.

"Sedangkan invasi Rusia ke Ukraina adalah pelanggaran yang jelas terhadap negara. kedaulatan," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.