Bisnis properti

properti

perumahan

BP Tapera

Tapera

Bisnis, JAKARTA &ndash; Program wajib tabungan perumahan rakyat (Tapera) rupanya tidak hanya untuk warga negara indonesia saja.&nbsp;Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja di perusahaan swasta wajib menjadi peserta tapera. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.&nbsp;Komisioner Badan Pengelola Tapera (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho mengatakan syarat WNA wajib menjadi peserta tapera yakni yang sudah bekerja di Indonesia setidaknya selama 6 bulan.&nbsp;Menurutnya, WNA wajib mengikuti tabungan Tapera untuk memberikan keadilan. Pasalnya, para WNA ini sudah bekerja di Indonesia.&nbsp;&ldquo;Kan ada syaratnya juga itu, yang sudah kerja 6 bulan sekurang-kurangnya. Tapi kan mereka melakukan pekerjaan di sini. Menghasilkan di sini, enggak fair dong,&rdquo; ujarnya dikutip (2/6/2024).&nbsp;Jika mengacu kepada aturan tapera, maka iuran WNA hanya bisa dimanfaatkan sebagai tabungan, bukan untuk pembiayaan perumahan. Pasalnya, WNA tidak boleh membeli hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).&nbsp;&ldquo;WNA hanya berhak memiliki Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai untuk satuan rumah susun. Artinya jika mengacu kepada aturan tapera, maka iuran WNA hanya bisa dimanfaatkan sebagai tabungan, bukan untuk pembiayaan perumahan,&rdquo; katanya.&nbsp;Nantinya, tabungan tersebut bisa diambil ketika WNA mengundurkan diri dari perusahaan dan pulang ke negaranya. Selain WNA, peserta pekerja mandiri juga bisa mengambil uang iurannya, tetapi saat mereka sudah berusia 58 tahun.&ldquo;Selama melaporkan bahwa mereka sudah mau meninggalkan Indonesia ya kita balikin uangnya. Kita bayarkan kembali<span style="color: rgb(65, 65, 65); font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255); text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; float: none; display: inline !important;" id="isPasted">,&rdquo; ucapnya.&nbsp;Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Bambang Eka Jaya menuturkan meskipun mengikuti tapera, warga negara asing tidak dapat membeli hunian MBR. Hunian yang dimiliki warga asing memiliki ketentuan batasan harga.&ldquo;Jadi warga negara asing ini hanya menabung tapera, tidak bisa mengunakan dan nanti dikembalikan setelah mereka selesai,&rdquo; tuturnya.&nbsp;Baca Juga:&nbsp;<a href="https://bisnisindonesia.id/article/pantang-mundur-pemerintah-jalankan-program-tapera-demi-atasi-backlog-hunian" style="box-sizing: border-box; border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgba(229,231,235,var(--tw-border-opacity)); border-image: initial; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; --tw-rotate: 0; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-transform: translateX(var(--tw-translate-x)) translateY(var(--tw-translate-y)) rotate(var(--tw-rotate)) skewX(var(--tw-skew-x)) skewY(var(--tw-skew-y)) scaleX(var(--tw-scale-x)) scaleY(var(--tw-scale-y)); --tw-border-opacity: 1; --tw-ring-inset: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59,130,246,.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-blur: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-brightness: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-contrast: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-grayscale: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-hue-rotate: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-invert: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-saturate: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-sepia: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-drop-shadow: var(--tw-empty,/*!*/ /*!*/); --tw-filter: var(--tw-blur) var(--tw-brightness) var(--tw-contrast) var(--tw-grayscale) var(--tw-hue-rotate) var(--tw-invert) var(--tw-saturate) var(--tw-sepia) var(--tw-drop-shadow); color: inherit; text-decoration: inherit;" target="_blank">Pantang Mundur Pemerintah Jalankan Program Tapera Demi Atasi Backlog Hunian</a><img src="https://assets.bisnisindonesia.id/2024/06/02/1717311001855-15-1717180989770-74-Screenshot-89.jpeg" style="width: 300px;" class="fr-fic fr-dib"> Di sisi lain, Pemerintah melonggarkan kebijakan kepemilikan properti warga negara asing (WNA). Untuk diketahui, selama ini orang asing hanya diperbolehkan memiliki hunian yang hanya yang berada di atas tanah hak pakai dan wajib memiliki Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas).&nbsp;Namun, nantinya orang asing bisa memiliki hunian dengan cukup melampirkan dokumen keimigrasian berupa visa, paspor, atau izin tinggal. Orang asing ini diberikan hak kepemilikan satuan rumah susun (sarusun/apartemen) yang berdiri di atas hak guna bangunan selain hak pakai sebagaimana diatur sebelumnya. Sarusun di atas tanah Hak Guna Bangunan (HGB) dibangun di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, kawasan industri, dan kawasan ekonomi lainnya.&nbsp;Adapun aturan terkait kepemilikan hunian orang asing itu diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.&nbsp;Selain itu, regulasi lainnya yang telah diterbitkan adalah Keputusan Menteri ATR/KBPN No.1241 /SK-HK.02/IX/2022 Tahun 2022 Perolehan dan Harga Rumah Tinggal/Hunian Orang Asing.&nbsp;Beleid mengenai hunian orang asing sebelumnya diatur dalam PP No. 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.Warga asing yang dapat memiliki hunian untuk rumah tapak diberikan hak pakai dengan total jangka waktu 80 tahun (pemberian, perpanjangan dan pembaruan). Adapun, kategori rumah mewah yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, asing diizinkan memiliki satu bidang tanah per orang/keluarga, atau tanahnya paling luas 2.000 meter persegi. Namun tak menutup kemungkinan dapat diberikan lebih dari 1 bidang tanah luasannya lebih dari 2.000 meter persegi dengan izin menteri.Adapun, kriteria rumah susun yang dapat dimiliki oleh warga asing merupakan hunian komersial. Rumah susun diberikan hak milik atas satuan rumah susun di atas tanah hak pakai atau hak guna bangunan atas tanah negara, tanah HPL, atau hak milik.Pemerintah pun memberikan batasan minimal untuk harga rumah tapak berada di rentang harga Rp1 miliar hingga Rp5 miliar, sedangkan untuk apartemen berada di rentang Rp1 miliar hingga Rp3 miliar sesuai dengan lokasi.&nbsp;Batasan harga ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebelum adanya UUCK di mana untuk rumah tapak diatur harganya berada di rentang Rp1 miliar hingga Rp10 miliar, sedangkan untuk rusun dikenakan harga Rp750 juta hingga Rp3 miliar.&nbsp;

Syarat WNA wajib menjadi peserta tapera yakni yang sudah bekerja di Indonesia setidaknya selama 6 bulan. 

Alasan di Balik Warga Asing di Indonesia Wajib Mengikuti Simpanan Tapera

Pusat Koperasi Credit Union Indonesia (Puskopcuina) meraih penghargaan dunia atas inovasinya dalam digitalisasi layanan keuangan dan memudahkan masyarakat dalam penjualan produk usaha.

Dunia Akui Digitalisasi Pusat Koperasi CU Indonesia

Mobil berteknologi hibrida listrik tampaknya masih akan terus melaju kencang meski pemerintah berencana menaikkan tarif pajaknya. Hal ini tampak semakin beragamnya pilihan model baru di GIIAS 2024.

Mobil Hibrida Melawan Tekanan Pasar

Bagi pencari properti yang ingin memiliki rumah di tengah kota dapat menjadikan rumah seken di Jakarta sebagai opsi hunian. Hal ini karena opsi harga hunian bervariasi menjangkau kelas menengah dan menengah-atas.

Menerka Prospek Pasar Rumah Seken di Jakarta Setelah Ibu Kota Pindah

Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan mundur sebagai calon presiden dari Partai Demokrat untuk Pilpres 2024.

Joe Biden Resmi Mundur dari Pilpres AS 2024

Kinerja pasar saham yang tidak baik membuat investor beralih ke kripto. Beberapa sekuritas merevisi target IHSG.

Tren Investasi di Pasar Modal Mulai Beralih ke Kripto

Daya tarik investasi hulu migas di Indonesia cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Skor Investment Attractiveness Index menempatkan Indonesia di peringkat 56 dari 86 negara.