Alasan Kemenkeu Blokir Anggaran Rp50 Triliun

Sebagaimana diketahui, pemerintah pada tahun ini kembali menerapkan kebijakan automatic adjustment, yaitu sebesar 5% dari total pagu anggaran K/L ateu secara total mencapai Rp50,14 triliun.

Maria Elena

20 Mar 2024 - 15.23
A-
A+
Alasan Kemenkeu Blokir Anggaran Rp50 Triliun

Ilustrasi anggaran belanja keuangan./BISNIS-BIO

Bisnis, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan alasan atas pemblokiran anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) hingga Rp50 triliun sebagai bagian dari upaya penghematan bukan refocusing anggaran.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta menyampaikan bahwa penerapan automatic adjustment atau blokir anggaran di kementerian/lembaga (K/L) bukan untuk refocusing anggaran.

Dalam hal ini, anggaran K/L yang diblokir sementara tidak dialihkan ke Bendahara Umum Negara ataupun ke K/L lainnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah pada tahun ini kembali menerapkan kebijakan automatic adjustment, yaitu sebesar 5% dari total pagu anggaran K/L ateu secara total mencapai Rp50,14 triliun.

Isa menjelaskan, kebijakan ini diterapkan agar K/L bisa berhemat dan kemudian dapat menyusun belanja yang benar-benar merupakan prioritas atau penting. 

Baca Juga: Noda di Tengah Upaya Mendongkrak Ekspor 


Automatic Adjustment itu artinya meminta K/L untuk berhemat dengan 5% anggarannya dan nanti apabila dalam perjalanan ada kebutuhan lain untuk prioritas lain, maka mereka akan menggunakan itu,” katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Selasa (19/3/2024).

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa kebijakan automatic adjustment dipastikan tidak akan mengganggu belanja prioritas dari masing-masing K/L.

Dia menjelaskan, jika dilihat secara historis, anggaran belanja kementerian dan lembaga biasanya hanya terserap 95% secara rata-rata dari total alokasi atau pagu yang telah ditetapkan.

Baca Juga : Remuknya Penerimaan Pajak, Potret Malaise Ekonomi Negeri 

Oleh karena itu, anggaran yang diblokir sementara merupakan anggaran dari pos yang tidak mendesak.

“Jadi, 5% itu dilihat dari track record-nya, ada di bagian yang tidak akan mempengaruhi prioritas [belanja] K/L itu,” kata Sri Mulyani.

Kebijakan ini, imbuhnya, untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi, yang dikhawatirkan dapat mengganggu perekonomian di dalam negeri atau digunakan untuk belanja yang mendesak.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.