Alasan Skema Power Wheeling Dicoret dari RUU EBT

Skema bisnis power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik dikeluarkan dari draf Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). Apa alasannya?

Rayful Mudassir

23 Des 2022 - 14.12
A-
A+
Alasan Skema Power Wheeling Dicoret dari RUU EBT

Bisnis, JAKARTA - Skema bisnis power wheeling atau pemanfaatan bersama jaringan listrik dikeluarkan dari draf Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menuturkan skema power wheeling sejatinya merupakan sewa jaringan dan telah diatur di dalam Undang-Undang (UU)  Ketenagalistrikan.

Skema ini sebenarnya dimaksudkan untuk mengakomodir kebutuhan listrik berbasis energi bersih perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia, seperti Amazon, dan Coca Cola.

"Kalau ada permintaan korporasi atau industri besar mau EBT, hari ini kan susah karena jaringannya PLN itu dikategorikan kotor karena EBT-nya baru 11 persen. Dianggap bersih kalau di atas 20 persen," katanya, Kamis (22/12/2022)

“Dia ingin dibangunkan energi baru terbarukan, mau masuk di indonesia, tanpa power wheeling nggak bisa itu. Maksud power wheeling, dibangun EBT ada permintaan wheel, pakai grid-nya PLN yang sudah ada, itu namanya power wheeling. PLN pun mendapatkan namanya toll fee,” imbuhnya.

Power wheeling pada prinsipnya merupakan pemanfaatan bersama jaringan transmisi oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik lainnya untuk menyalurkan daya dari pembangkit milik pihak tersebut di suatu tempat ke beban khusus pihak tersebut di tempat lain, dengan membayar sewa/biaya transmisi termasuk biaya keandalan.

Petugas memasang kabel tegangan tinggi di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/3/2020)./Bisnis-Dedi Gunawan

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Mulyanto menegaskan, pihaknya menolak wacana penggunaan bersama jaringan listrik PLN oleh independent power producer (IPP) atau perusahaan listrik swasta. Manuver itu, menurutnya, akan meliberalisasi sektor ketenagalistrikan nasional.

Dia menilai dengan penggunaan bersama jaringan listrik, maka penguasaan listrik oleh negara yang dimandatkan kepada PLN selaku perusahaan negara semakin berkurang.

"Dari sistem yang terintegrasi (bundling) dari produksi, transmisi dan distribusi dengan power wheeling ini menjadi semakin terpecah-pecah (unbundling) dan sebagian diserahkan ke pihak swasta,” kata Mulyanto seperti dikutip dari siaran pers DPR, Rabu (2/11/2022).

Mulyanto menambahkan konsep power wheeling semakin menerabas filosofi dasar pengelolaan listrik oleh negara. Padahal hal tersebut merupakan amanah konstitusi. 

“Ini masalah mendasar terkait filosofi pengelolaan ketenagalistrikan, sebagai cabang usaha penting dan strategis yang dikuasai negara, sesuai amanat konstitusi,” kata dia.

Belum lagi listrik dari program 35 Giga Watt sudah mulai masuk, maka tekanan terhadap PLN akan semakin besar.

“Dengan power wheeling, dimana EBT makin bertambah dan wajib diberikan akses kedalam jaringan PLN, maka tentu akan menambah tekanan pada PLN," tuturnya.

Oleh karena itu, dalam draft RUU EBET (Rancangan undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan) dari DPR RI tidak ada soal power wheeling. Pihaknya, tidak setuju dengan gagasan liberalisasi sektor kelistrikan ini.

“PKS minta Pemerintah untuk menghapus pasal terkait dengan power wheeling dan segera mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU EBET," ujarnya. (Widya Islamiati)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.