Alasan Sri Mulyani 3 Kali Blokir Anggaran Kementerian Sampai Rp50 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah melakukan pemblokiran sementara anggaran K/L sebanyak tiga kali. Bukan karena dipotong bantuan sosial (bansos), melainkan karena kebiasaan di kementerian terkait.

Annasa Rizki Kamalina

15 Feb 2024 - 16.00
A-
A+
Alasan Sri Mulyani 3 Kali Blokir Anggaran Kementerian Sampai Rp50 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu serentak 2024 di TPS 73, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu (14/2/2024)./Bisnis-Maria Elena

Bisnis, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata sudah pernah memberlakukan pemblokiran anggaran sementara atau automatic adjustment pada 3 kali tahun anggaran. Alasan utamanya, karena memang belanja kementerian dan lembaga (K/L) yang jarang tercapai sesuai target.

Pada 2024, anggaran yang diblokir atau terkena kebijakan automatic adjustment senilai Rp50,14 triliun. Pada 2022, nilainya sebesar Rp39,71 triliun, dan pada 2023 menjadi Rp50,23 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa diberlakukannya kembali blokir anggaran sementara tidak akan mengganggu belanja prioritas (K/L).

Hal ini disampaikan Sri Mulyani di TPS 73 Pondok Aren, Tangerang Selatan, usai menyalurkan hak suaranya pada Pemilu serentak 2024.

Dia menjelaskan, jika dilihat secara historis, anggaran belanja kementerian dan lembaga biasanya hanya terserap 95% secara rata-rata dari total alokasi atau pagu yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, anggaran yang diblokir sementara merupakan anggaran dari pos yang tidak mendesak.

Sebagaimana diketahui, blokir anggaran sementara diberlakukan pada seluruh K/L sebesar 5% dari total pagu atau secara total mencapai Rp50,14 triliun.

“Jadi, 5% itu dilihat dari track record-nya, ada di bagian yang tidak akan mempengaruhi prioritas [belanja] K/L itu,” kata Sri Mulyani, Rabu (14/2/2024).

Baca Juga : Usai Nyoblos, Sri Mulyani Buka-bukaan soal Blokir Anggaran Kementerian Rp50,14 Triliun 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyatakan, automatic adjustment merupakan mekanisme yang telah berlangsung dalam 4 tahun terakhir atau sejak pandemi Covid-19.

Blokir anggaran sementara yang kembali dilanjutkan pada tahun ini, imbuhnya, dianggap sebagai mekanisme untuk mempertajam seluruh anggaran kementerian dan lembaga (K/L).

Kebijakan ini untuk mengantisipasi gejolak yang terjadi, yang dapat mengganggu perekonomian di dalam negeri atau digunakan untuk belanja yang mendesak.

Baca Juga : Shadow Economy di Tengah Pesta Demokrasi 

Pada tahun lalu misalnya, anggaran dari automatic adjustment digunakan untuk melakukan perbaikan jalan di daerah, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 3/2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Sri Mulyani menambahkan jika situasi perekonomian membaik dan ketidakpastian global mereda, juga belanja prioritas pemerintah sudah diamankan, maka K/L akan bisa kembali menggunakan anggaran yang diblokir sementara tersebut.

“Seperti tahun lalu, kalau situasinya membaik, ketidakpastian dan prioritas sudah semua diamankan sesuai program pembangunan pemerintah, maka kemudian kita akan sampaikan ke K/L,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.