Alasan Sri Mulyani Bebaskan Pajak Barang Mewah Mobil Listrik

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meneken beleid pembebasan pajak barang mewah mobil listrik tersebut per 15 Februari 2024.

Annasa Rizki Kamalina

27 Feb 2024 - 11.11
A-
A+
Alasan Sri Mulyani Bebaskan Pajak Barang Mewah Mobil Listrik

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjajal mobil listrik KIA EV6 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 di ICE BSD, Kamis (1182022) - BISNISKhadijah Shahnaz.jpg

Bisnis, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali memberikan pembebasan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.

Dalam regulasi awal, PPnBM mobil listrik semula 15%, pada 2024 kembali ditetapkan 0%.

Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/2024 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu tang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang meneken beleid tersebut per 15 Februari 2024.

Dalam beleid itu, pemerintah memberikan insentif berupa PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100% dari PPnBM terutang diberikan atas impor KBLBB roda empat completely built-up (CBU) tertentu.

Selain itu juga untuk penyerahan KBLBB roda empat completely knocked-down (CKD) tertentu oleh pelaku usaha.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Dwi Astuti mengatakan bahwa pemberian insentif ini dilatarbelakangi adanya program pemerintah terkait peralihan dari energi fosil ke energi listrik.

“Pemberian insentif PPnBM DTP bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan industri otomotif nasional serta mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (26/2/2024).

Baca Juga: 

Insentif Fiskal Kembali Ditabur, Pasar Mobil Listrik Makin Subur

Daftar Mobil Listrik Terbaik versi IIMS 2023, Ada Esemka Bima EV!

Pasar Melambat, Wuling Binguo EV Melaju Cepat

Dirinya memberikan contoh, PT Mobil Listrik melakukan impor KBLBB roda empat CBU tertentu dengan nilai impor Rp30 miliar pada bulan Februari 2024. Atas impor tersebut, terutang PPN 11% (Rp3,3 miliar) dan PPnBM 15% (Rp4,5 miliar).

“Dengan demikian, PT Mobil Listrik hanya membayar sebesar Rp3.300.000.000. Apabila PPnBM atas impor KBLBB tersebut tidak diberikan insentif PPnBM DTP, maka PT. Mobil Listrik akan membayar harga impor sebesar Rp7,8 miliar.”

Adapun, insentif ini bukanlah barang baru. Pemerintah sudah memberikan insentif kendaraan listrik ini sejak 2021.

Mengacu Laporan Belanja Perpajakan 2022, estimasi belanja pajak untuk PPnBM mobil listrik senilai Rp390 miliar sepanjang 2022.

Sementara itu, untuk proyeksi penyaluran insentif PPnBM 0% dengan asumsi produksi mobil listrik periode 2023-2025, diperkirakan akan meningkat menjadi Rp1,2 triliun pada 2023.   

Seiring dengan penambahan jumlah mobil listrik tersebut, DJP memproyeksikan penyaluran insentif akan meningkat tiga kali lipat pada 2024 menjadi Rp3,6 triliun, dan 3,96 triliun pada 2025.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Fatkhul Maskur

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.