Bisnis, JAKARTA — Pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) yang berasal dari kelapa sawit, yakni biodiesel menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak.
Di tengah kian tingginya harga energi fosil dan terganggunya ketersediaan suplai energi dunia dampak ketegangan geopolitik akibat konflik Rusia dan Ukraina, Presiden Joko Widodo, dalam Rapat Kabinet Paripurna (6/12/2022), memberi arahan agar persentase pencampuran BBN jenis biodiesel ke dalam bahan bakar minyak Solar ditingkatkan menjadi 35 persen atau B35.
Baca juga: Lampu Hijau, Program Biodiesel B40 Siap Melaju
Sejalan dengan itu, pemerintah menetapkan alokasi biodiesel untuk mendukung implementasi B35 pada 2023 sebesar 13,15 juta kiloliter (KL), atau meningkat sekitar 19 persen dibandingkan dengan alokasi 2021 sebesar 11,02 juta KL.
Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), peningkatan alokasi biodiesel B35 pada 2023 menjadi 13,15 juta KL tersebut mengacu pada proyeksi penyaluran Biosolar 2022 sebesar 36,47 juta KL, serta asumsi pertumbuhan permintaan sebesar 3 persen.
Baca juga: Menggantang Dampak Maju Mundur Program Mandatori Biodiesel
Dengan demikian, penjualan Biosolar pada tahun depan untuk kebutuhan di dalam negeri diperkirakan akan mencapai angka 37,56 juta KL.
“Pemerintah terus melanjutkan program mandatori biodiesel atau program B30, dan pada tahun 2023 rencananya akan ditingkatkan menjadi B35 dengan target alokasi sebesar 13,15 juta KL,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam Bisnis Indonesia Business Challenge 2023, Kamis (15/12/2022).
Dia menjelaskan bahwa realisasi program mandatori B30 yang telah dilaksanakan sejak 2020 tersebut telah mencapai 9,6 juta KL. Sementara itu, target untuk 2025 sudah ditentukan kurang lebih 11,6 juta KL.
Untuk diketahui, program uji coba B35 sebagai transisi menuju B40 dilakukan untuk menaikkan harga tandan buah segar (TBS) yang anjlok pada pertengahan tahun ini. Selain untuk menekan impor Solar, percepatan uji coba B35 itu diharapkan ikut meningkatkan serapan TBS domestik untuk menyesuaikan harga di tingkat petani yang tertahan rendah.
Baca juga: Agresivitas Program Biodiesel, Bikin Negara Untung atau Buntung?
Program pengembangan B35 dan B40 juga memberikan angin segar kepada pelaku usaha minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Tanah Air karena diyakini bisa menyeimbangkan neraca stok dan permintaan CPO di dalam negeri.
Adapun, Kementerian ESDM menetapkan alokasi Biodiesel untuk tahun depan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 205.K/EK.05/DJE/2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Penetapan Badan Usaha Bahan Bakar Minyak dan Badan Usaha Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel serta Alokasi Besaran Volume untuk Pencampuran Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Minyak Solar Periode Januari—Desember 2023.
Baca juga: Ujian Konsistensi Pemerintah Mempercantik Investasi Panas Bumi
Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi memaparkan bahwa penyaluran program Biodiesel 2023 nantinya didukung oleh 21 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dengan kapasitas terpasang sebesar 16,65 juta KL.
“Peningkatan pencampuran biodiesel menjadi B35 telah melalui serangkaian uji, baik yang dilakukan di laboratorium, maupun melalui pelaksanaan uji jalan B40,” tutur Agung.
Dari kegiatan uji jalan yang telah berlangsung sejak Juli 2022—akhir Desember 2022, lanjutnya, secara umum memberikan gambaran performa yang baik. Selain itu, implementasi B35 juga sudah mempertimbangkan kesiapan BU BBN dan BU BBM, baik dari aspek kesiapan pasokan, distribusi, maupun infrastruktur penunjang.
Sejalan dengan peningkatan persentase campuran Biodiesel menjadi B35, telah dilakukan perbaikan mutu Biodiesel melalui Keputusan Dirjen EBTKE Nomor: 195.K/EK.05/DJE/2022 tanggal 9 Desember 2022 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri.
Baca juga: SKK Migas Aktifkan 800 Sumur 2022, Aset Tidur Kembali Bangun
Hal itu dilakukan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa peningkatan persentase tersebut tidak menganggu kinerja dari mesin diesel. Pemerintah berharap agar penyaluran Biodiesel pada 2023 dapat dilakukan dengan lebih efisien dan meminimalkan terjadinya keterlambatan atau gagal supply (B0).
Adapun, sejumlah upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hal tersebut di antaranya adalah mengupayakan agar setiap tiap titik serah minimal ada 2 BU BBN yang mensuplai, pemilihan BU BBN dan BU BBM berdasarkan optimalisasi rute sehingga ongkos angkut menjadi efisien dengan bantuan aplikasi GAMS.
Baca juga: Mengamankan Pasokan Gas Industri Pupuk Nasional Tanpa Impor
Tak hanya itu, juga disiapkan formula Harga Indeks Pasar (HIP) Biodiesel yang lebih mencerminkan keadilan dan kondisi riil di lapangan serta membuat aplikasi pengawasan distribusi BBN secara online untuk mempermudah mitigasi jika terjadi potensi B0 di titik serah.
Dikutip dari laman resmi Kementerian ESDM, mandatori pemanfaatan biodiesel sejak 1 September 2013 ditingkatkan menjadi B10. Dengan kebijakan tersebut, realisasi implementasi mandatori biodiesel pada 2014 mencapai 1,84 juta kl atau mengalami peningkatan sebesar 75 persen dibandingkan dengan capaian mandatori biodiesel 2013.
Kemudian, pada 2015 pemerintah resmi meluncurkan mandatori B15 dalam rangka mendukung kebijakan ekonomi makro dan menghemat devisa negara melalui pengurangan impor BBM.
Hingga akhirnya pada 2018 mandatori biodiesel tak lagi hanya untuk sektor yang disubsidi (public service obligation/PSO) dan pembangkit listrik PT PLN (Persero), tetapi juga diperluas untuk kereta api dan sektor non-PSO.
Pemerintah bahkan telah menargetkan adanya fasilitas produksi B100 atau 100 persen bahan bakar nabati di dalam negeri pada 2022. Berbagai inovasi dan kesiapan teknologi pun terus dilakukan.
Dengan menggunakan katalis yang dikembangkan oleh Institute Teknologi Bandung, uji coba sudah dilakukan di kilang PT Pertamina (Persero). Harapannya, tidak lama lagi Indonesia bisa masuk ke skala produksi sehingga tujuan akhir bisa mengurangi impor BBM dapat segera terwujud.
Terlebih, potensi kelapa sawit yang melimpah di dalam negeri berpotensi menjadikan Indonesia sebagai produsen bahan bakar berbasis kelapa sawit terbesar di dunia. Dengan demikian, masalah utama pengembangan biodiesel selama ini yang disebut-sebut karena tidak adanya kepastian pasokan stok dan harga CPO serta keekonomian pengembangan bahan bakar nabati tersebut, semestinya dapat dicarikan solusinya bersama seluruh pihak terkait.