Bisnis, JAKARTA — Langkah Kemenparekraf mengembalikan sisa anggaran pemulihan ekonomi nasional atau (PEN) bidang pariwisata senilai Rp188,41 miliar ke Kementerian Keuangan dinilai tidak tepat oleh DPR.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Putra Nababan beralasan anggaran PEN pariwisata itu relatif besar untuk tidak disalurkan secara optimal kepada industri pariwisata dan ekonomi kreatif di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional hingga akhir tahun ini.
Dia juga mempertanyakan alasan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengembalikan anggaran PEN itu lewat surat Menparekraf Nomor B/KU/07/00/637/M-K/2021 yang disahkan pada tanggal 26 November 2021.
Dia khawatir langkah itu diambil berkaitan dengan sejumlah program PEN subsektor pariwisata yang tidak matang seperti pemulihan industri film.
“Pengembalian ini di tengah kebutuhan yang sangat tinggi baik pelaku ekonomi kreatif dan pariwisata, tidak selayaknya dana sebesar ini tidak terserap,” ujarnya saat raker realisasi APBN 2021, Kamis (9/12/2021).
Dia meminta Sandi memberikan penjelasan lebih lanjut ihwal minimnya serapan anggaran pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif hingga akhir tahun ini.
Menurutnya, serapan anggaran yang relatif rendah turut memengaruhi kinerja pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif yang bergerak stagnan dari situasi tahun 2020.
“Capaian 2020 dan target 2021 ini masih belum menggembirakan karena belum ada lompatan, kalau kita bandingkan nilai tambah ekonomi kreatif jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara ini belum ada lompatan bahkan di beberapa poin ada penurunan,” kata dia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam kunjungannya ke Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (18/9/2021)./Antara
Sebelumnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengembalikan sisa anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN BA BUN bidang pariwisata sebesar Rp188,41 miliar kepada Kementerian Keuangan.
Pengembalian sisa anggaran itu disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno saat menghadiri rapat kerja atau Raker dengan Komisi X DPR RI ihwal realisasi APBN Tahun Anggaran 2021 yang disiarkan secara daring, Kamis (9/12/2021).
“Dengan memperhatikan berbagai tantangan di lapangan dalam perencanaan implementasi kegiatan PEN ini, sisa anggaran PEN sebesar Rp188,41 miliar akan dikembalikan kepada Kementerian Keuangan,” kata Sandi.
Adapun, pengembalian sisa anggaran PEN yang tidak terserap optimal hingga akhir tahun ini tertuang dalam Surat Menparekraf Nomor B/KU/07/00/637/M-K/2021 yang disahkan pada tanggal 26 November 2021 lalu.
“Akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan karena [serapan PEN] tidak terlaksana secara optimal,” kata dia.
Berdasarkan pemaparan Kemenparekraf ihwal realisasi PEN BA BUN hingga 7 Desember 2021 di Komisi X, realisasi pembayaran baru mencapai RP175,81 miliar atau sebesar 25,82 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan mencapai Rp681,01 miliar.
Di sisi lain, realisasi fisik PEN BA BUN hingga tanggal 7 Desember 2021 mencapai Rp393,01 miliar atau sebesar 57,71 persen dari pagu anggaran.
Sandi mengatakan kementeriannya menargetkan serapan anggaran PEN untuk bidang pariwisata dan ekonomi kreatif itu dapat mencapai Rp492,6 miliar atau mencapai 72,35 persen hingga akhir tahun ini.
Berdasarkan akun realisasi pembayaran atau penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D), program BPUP dengan pagu anggaran mencapai Rp45,88 miliar hanya mampu terserap sebesar 187,13 juta atau 0,41 persen.
Selanjutnya, program BBI dengan anggaran Rp200 miliar hanya mampu terserap 0,21 persen sebesar Rp428,3 juta. Sementara itu, program staycation dengan anggaran Rp183,49 miliar tidak terserap sama sekali alias nihil.
Dari sisi realisasi fisik, program BPUP mencatatkan serapan anggaran mencapai 5,64 persen atau sebesar Rp2,59 miliar.
Program BBI berhasil menyerap anggaran mencapai 2,91 persen atau sebesar Rp5,81 miliar dan program staycation berhasil menyerap anggaran mencapai 85,30 persen sebesar Rp156,52 miliar.
PENGUSAHA KECEWA
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum Association of The Indonesian Tours And Travel Agencies (Asita) Asita Budijanto menyayangkan serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN BA BUN bidang pariwisata tidak terserap optimal hingga akhir tahun ini.
“Sangat disayangkan kalau PEN pariwisata tahun ini tidak terserap maksimal mengingat masih banyak kegiatan kepariwisataan terutama promosi yang tidak terlaksana di masa-masa menjelang berakhirnya pandemi ini,” ujarnya melalui pesan tertulis, Kamis (9/12/2021).
Budijanto berharap anggaran pariwisata tahun depan tidak terpotong akibat serapan anggaran yang tidak optimal tahun ini. Dia mengatakan industri pariwisata khususnya biro perjalanan wisata membutuhkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan minat wisatawan pelesir di Tanah Air.
Dengan demikian, dia meminta, prioritas kebijakan anggaran dan bantuan pariwisata diarahkan pada pengembangan destinasi, penguatan promosi hingga peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
“Sektor yang perlu diprioritaskan termasuk pengembangan destinasi, penguatan promosi dan sumber daya manusia pariwisata,” tuturnya.
Adapun, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menilai Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gagal ihwal penyaluran bantuan modal kerja kepada pelaku usaha di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional hingga akhir tahun ini.
Maulana beralasan anggaran program bantuan pemerintah untuk usaha pariwisata atau BPUP yang sempat dialokasikan sebanyak Rp1,3 triliun belakangan menyusut di kisaran Rp40 miliar. Adapun, alokasi anggaran itu mesti dibagi kepada 10 ribu unit usaha pariwisata.
“Program bantuan pemerintah gagal dan juga bantuan wisatanya, alokasi anggaran dari Rp1,3 triliun lalu turun ke Rp40 miliar dan itu dibagi untuk 10 ribu usaha, yang terdaftar hanya usaha kecil,” kata Maulana melalui sambungan telepon, Kamis (9/12/2021).
Maulana menyesalkan program yang sempat digaungkan dengan optimis oleh pemerintah belakangan justru tidak optimal tersalurkan ke industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Banyak sebenarnya harapan dari pelaku usaha untuk mendapatkan itu di tengah dinamika yang sekarang cukup sulit. Kami berharap tahun depan modal kerja itu bisa direalisasikan,” kata dia.
Ihwal modal kerja itu, dia meminta, syarat untuk dapat menerima akses permodalan itu dipermudah. Selain itu, bunga pinjaman dapat ditekan di bawah sembilan persen untuk memperluas akses pada modal kerja tersebut.
“Kita berharap dari sisi industri pariwisata itu bisa mendapat modal kerja, kalau industri itu akan ada pergerakan ke arah mulai bangkit yang dibutuhkan itu modal kerja,” tuturnya.