Anies VS Ditjen Pajak Soal Pengusaha Ditekan Jika Danai Kampanye

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan tanggapan atas dugaan yang disampaikan Bakal Calon Presiden Anies Baswedan yang menyebut ada tekanan dari alat negara ke konglomerat jika bantu pembiayaan kampanye Anies.

Rinaldi Azka

20 Sep 2023 - 16.46
A-
A+
Anies VS Ditjen Pajak Soal Pengusaha Ditekan Jika Danai Kampanye

Anies Baswedan saat diperiksa KPK./ANTARA

Bisnis, JAKARTA - Bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku para konglomerat besar takut membantu dirinya dalam ajang Pilpres 2024 karena akan diintimidasi oleh alat negara. Sebaliknya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membantah rumor dari Anies tersebut.

Anies sebelumnya mengatakan banyak pengusaha yang membantunya, namun hanya pengusaha ukuran menengah. Sementara pengusaha besar alias konglomerat tidak mau mendekati.

"[Para konglomerat] takut karena kami mengalami pengusaha-pengusaha yang berinteraksi, bertemu, setelah itu mereka akan mengalami pemeriksaan pajak, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain-lain," jelas Anies dalam acara Mata Najwa: 3 Bacapres Bicara Gagasan seperti yang disiarkan kanal YouTube Universitas Gadjah Mada, Selasa (19/9/2023).

Dia mengklaim, sudah ada contoh pengusaha di Jawa Barat dan Jawa Timur yang membantu relawannya serta acara-acara di daerah. Meski demikian, lanjutnya, perusahaan-perusahaan mereka langsung diperiksa.

Baca Juga : Dirjen Imigrasi Blak-Blakan Soal Golden Visa 

"Katanya [pemeriksaan] random [acak] tapi 10 perusahaan miliknya diperiksa pajaknya. Itu yang katanya random," ujar Anies.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak tahu menahu siapa pejabat yang memerintahkan alat negara itu untuk melakukan 'intimidasi' kepada para pengusaha yang coba mendukungnya itu.

Bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum PKB sekaligus Cawapres Muhaimin Iskandar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023). Bisnis/Surya Dua Artha Simanjuntak

Anies pun mempertanyakan pejabat yang memerintahkan alat negara tersebut untuk melakukan ‘intimidasi’ kepada para pengusaha yang ingin bekerja sama dengan dirinya di ajang lima tahunan itu. 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pun memberikan pernyataan terkait pengakuan Bakal Calon Presiden Anies Baswedan yang mengaku para pengusaha besar takut membantu dirinya dalam ajang Pilpres 2024 karena akan diintimidasi oleh alat negara, yakni pemeriksaan pajak. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menekankan bahwa DJP dalam melakukan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan senantiasa bersikap profesional serta menjunjung tinggi integritas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : Strategi Indonesia Menempatkan Diri Antara G7 dan BRICS  

Dwi menyampaikan bahwa pada dasarnya DJP memang melakukan pemeriksaan pajak setidaknya untuk empat hal. 

“Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian pajak (restitusi) dan pengujian kepatuhan Wajib Pajak menggunakan analisis risiko berdasarkan data pihak ketiga yang diterima oleh DJP [Compliance Risk Management],” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (20/9/2023). 

Selain itu, juga pemeriksaan yang dilakukan tidak didasarkan pada alasan subjektif tertentu. Sementara sebelum dilakukan Pemeriksaan, DJP menyampaikan imbauan untuk memberikan kesempatan agar Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT dan menyetorkan kekurangan pajaknya ke kas negara.(Annasa Rizki Kamalina, Surya Artha Simanjuntak)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.