Bisnis, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali melaporkan bahwa kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 15 Maret 2024 tetap solid dengan surplus mencapai Rp22,8 triliun.
“Posisi APBN masih surplus Rp22,8 triliun atau 0,1% dari PDB, dengan keseimbangan primer juga surplus Rp132,1 triliun,” tuturnya dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Maret, Senin (25/3/2024).
Bendahara Negara menjelaskan hingga periode tersebut tercermin dari pendapatan negara yang mencapai Rp493,2 triliun atau 17,6% dari target.
Sri Mulyani tidak menampik bahwa pendapatan negara pada periode ini jauh lebih rendah dari periode yang sama di tahun-tahun sebelumnya.
Pasalnya pertumbuhan penerimaan tahun ini terkontraksi sebesar 5,4% secara tahunan (Year-on-Year/YoY).
Berbanding terbalik, dia mengatakan belanja negara justru melonjak hingga 18,1% pada periode ini atau senilai Rp470,3 triliun.
Secara perinci, belanja pemeirntah pusat sampai dengan 15 Maret 2024 mencapai Rp328,9 triliun atau 13,3% dari pagu. Angka ini juga tumbuh 17% dari realisasi tahun lalu.
Di mana belanja untuk Kementerian/Lembaga (K/L) menjadi yang terbesar, yakni senilai Rp165,4 triliun yang dipengaruhi oleh penyaluran bansos dan pelaksanaan Pemilu 2024.
“Belanja K/L dipengaruhi oleh belanja bansos dan pelaksanaan pemilu yang memang front loading di depan,” jelasnya.
Untuk belanja non K/L mencapai 163,4 triliun atau 11,9% dari target dan tumbuh 10,4% (yoy). Penyaluran transfer ke daerah (TKD) juga sudah dilaksanakan Rp141,4 triliun, naik 20,5% dari tahun lalu.
Secara umum, keseimbangan primer dalam postur APBN ini tercatat masih surplus Rp132,1 triliun. Sama halnya dengan surplus APBN yang menyempit, surplus keseimbangan primer juga menipis dari tahun lalu yang mencapai Rp213 triliun.
Baca Juga : Aturan Bawa Barang dari Luar Negeri dari Bea Cukai Tuai Polemik
Penerimaan Turun
Kemenkeu mencatat realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp342,88 triliun. Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi tersebut telah mencapai 17,24% dari target APBN. Dia menjelaskan, penerimaan pajak hingga 15 Maret 2024 tersebut mencatat sedikit perlambatan dikarenakan penurunan harga komoditas secara signifikan pada 2023, yang akibatnya baru dirasakan tahun ini.
“Karena harga komoditas yang menurun mulai dari tahun lalu. Ini berarti perusahaan-perusahaan dalam hal ini meminta restitusi karena pembayaran masanya lebih tinggi dibandingkan apa yang akan mereka laporkan pada April nanti, sehingga memang kalau dari sisi dengan restitusi netonya kita mengalami tekanan penerimaan pajak,” katanya.
Oleh karenanya, Sri Mulyani menyampaikan bahwa jika diluar restitusi, penerimaan pajak hingga 15 Maret 2024 masih tumbuh 5,74% secara bruto.
Baca Juga : Musim Paceklik Penerimaan Negara
“Kita lihat harga komoditas akan menjelaskan penerimaan pajak terutama karena tahun lalu menurun dan mulai terealisasi 2024 ini pembayarannya dan untuk penurunan PPN dalam negeri dan PPh terutama yang migas juga mengalami penurunan karena harga migas korektif dibandingkan tahun sebelumnya,” jelasnya.
Dia merincikan, realisasi penerimaan PPh nonmigas hingga 15 Maret 2024 tercatat sebesar Rp203,92 triliun atau mencapai 19,18 dari target. Realisasi untuk penerimaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tercatat sebesar Rp121,92 triliun atau 15,3% dari target.
Sementara itu, penerimaan PPh migas terealisasi sebesar Rp14,48 triliun, serta realisasi penerimaan PBB dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp2,56 triliun.(Maria Elena, Annasa Rizki Kamalina)