AS Segera Sahkan UU yang Paksa Divestasi TikTok

Larangan TikTok di Amerika Serikat (AS) tinggal selangkah lagi setelah Senat AS meloloskan RUU yang akan mewajibkan pemilik TikTok, ByteDance, untuk menjual saham penyedia layanan vido singkat ini.

Aprianto Cahyo

24 Apr 2024 - 16.06
A-
A+
AS Segera Sahkan UU yang Paksa Divestasi TikTok

Ilustrasi logo TikTok dan Bendera Amerika Serikat. REUTERS

Bisnis, JAKARTA - Larangan TikTok di Amerika Serikat (AS) tinggal selangkah lagi setelah Senat AS meloloskan RUU yang akan mewajibkan pemilik TikTok, ByteDance, untuk menjual saham penyedia layanan vido singkat ini.

RUU ini hanya tinggal menunggu persetujuan dari Presiden AS Joe Biden untuk disahkan. RUU tersebut, yang disahkan oleh DPR AS pada Sabtu pekan lalu, didorong oleh kekhawatiran bahwa China dapat mengakses data warga AS atau mensurvei mereka dengan aplikasi tersebut.

Biden mengatakan bahwa ia akan menandatanganinya dan mengesahkan menjadi UU pada hari Rabu.

Dalam RUU tersebut pemilik TikTok di China, ByteDance diminta untuk mendivestasi aset TikTok di AS dengan waktu yang diberikan selama enam bulan atau TikTok akan dilarang eksis di AS.

Para Pejabat AS juga mengingatkan pemerintah China punya kendali atas manajemen TikTok. Adanya UU ini berarti ByteDance sebagai induk TikTok harus menjual aplikasi ke entitas yang memuaskan pemerintah AS. 

Aturan ini sebagai bentuk keresahan pemerintah AS terhadap potensi penggunaan data sensitif dan penyebaran misinformasi dari rekomendasi konten TikTok. 

Senator dari Partai Republik Marco Rubio mengatakan RUU ini akan mengakhiri keleluasaan China, khususnya Partai Komunis, mengendalikan TikTok, yang menjadi aplikasi paling populer di AS.

"Undang-undang baru akan mengharuskan pemiliknya yang berasal dari China untuk menjual aplikasi tersebut. Ini adalah langkah yang bagus untuk Amerika,” ungkap Rubio seperti dikutip Reuters.

TikTok tidak segera berkomentar, tetapi pada akhir pekan mereka mengatakan kepada karyawannya bahwa mereka akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mencoba memblokir undang-undang tersebut.

"Kami akan terus berjuang, karena undang-undang ini merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hak-hak Amandemen Pertama dari 170 juta orang Amerika yang menggunakan TikTok... Ini adalah awal, bukan akhir dari proses panjang ini," kata TikTok dalam surel kepada karyawannya.

Pemblokiran TikTok bukanlah yang pertama karena sudah pernah terjadi di India pada 2020, pasar terbesar bagi ByteDance. Adapun otoritas di negara-negara seperti Uni Eropa, Inggris, Prancis, dan Selandia Baru telah melarang aplikasi ini digunakan pada peralatan pemerintah. 

Bahkan, Menteri Dalam Negeri Taiwan mengatakan bahwa TikTok adalah produk yang berbahaya dan dapat mengancam keamanan nasional. 

Di sisi lain, keputusan Senat AS dapat memicu tindakan hukum dari ByteDance. Penyelesaian masalah ini mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, dan selama periode tersebut aplikasi tersebut mungkin akan terus berfungsi bagi konsumen AS.

"Ini akan menjadi kekacauan besar," kata Anupam Chander, peneliti tamu di Institute for Rebooting Social Media di Harvard dan pakar regulasi global teknologi baru, dikutip The New York Times. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.