Aturan Baru OJK soal Kontak Darurat Pinjol

Banyak asyarakat yang sering menjadi kontak darurat pinjaman online (pinjol), tanpa persetujuan. Kini, OJK membuat aturan baru khusus kontak darurat pinjol ini.

Redaksi

15 Nov 2023 - 15.18
A-
A+
Aturan Baru OJK soal Kontak Darurat Pinjol

Seorang pegawai mencari informasi tentang pinjaman online di salah satu perkantoran, Jakarta, Senin (14/8/2023).BISNIS/HIMAWAN

Bisnis, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penggunaan kontak darurat pada platform financial technology peer to peer (fintech P2P) lending atau pinjaman online (pinjol). 

Melalui SEOJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi  (LPBTI), regulator mewanti-wanti agar pinjol dalam mengakses kontak darurat hanya untuk mengkonfirmasi keberadaan debitur apabila tidak dapat dihubungi. 

“Kontak darurat bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat,” tulis OJK dikutip dari SEOJK Nomor 19 Tahun 2023, Selasa (14/11/2023). 

Penyelenggara maupun penerima dana tidak bisa asal mencantumkan kontak darurat. Sebelum menetapkan kontak darurat, platform fintech P2P lending harus melakukan konfirmasi dan mendapatkan persetujuan dari pemilik data kontak darurat. 

Baca Juga : Persaingan Ketat, Beban Promosi Bank Digital Membengkak 

Lebih lanjut, regulator menjelaskan penyelenggara pertama-tama mengonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh penerima dana. Kemudian,  mengonfirmasi hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan penerima dana yang mengajukan kontak darurat. 

Penyelenggara juga perlu menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan kontak darurat kepada pemilik data kontak darurat dan menjelaskan risiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat.

“Penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat,” tulis OJK. 

Kasus terkait dengan teror penagihan ke nomor darurat biasanya berkaitan dengan pinjol ilegal. Tidak sedikit yang mendapatkan telepon tagihan dari pinjol, meskipun mereka tidak pernah meminjam uang. Aturan regulator tersebut dapat mencegah kejadian tersebut pada pinjol legal atau yang berizin OJK.

Baca Juga : Roadmap Pinjol Baru dari OJK Bakal Lebih Lindungi Konsumen 

BUNGA BARU PINJOL

Melalui SEOJK yang sama, OJK juga mengatur mengenai batas maksimum bunga dan denda keterlambatan layanan pinjaman online.

Dalam SE OJK itu diatur bahwa penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum manfaat ekonomi pendanaan dalam memfasilitasi pendanaan.

Manfaat ekonomi yang dikenakan oleh penyelenggara adalah tingkat imbal hasil, termasuk bunga/margin/bagi hasil.

Selain itu, terdapat biaya administrasi/biaya komisi/fee platform/ujrah yang setara dengan biaya dimaksud; dan biaya lainnya, selain denda keterlambatan, bea meterai, dan pajak.

KeteranganTahun 2024Tahun 2025Tahun 2026 dan selanjutnya
Bunga Pendanaan Produktif0,1% per hari0,1% per hari0,067% per hari
Bunga Pendanaan Konsumtif0,3% per hari0,2% per hari0,1% per hari
Denda Keterlambatan Pendanaan Produktif0,1% per hari0,1% per hari0,067% per hari
Denda Keterlambatan Pendanaan Konsumtif0,3% per hari0,2% per hari0,1% per hari

"Untuk melindungi kepentingan konsumen, OJK juga mengatur bahwa seluruh manfaat ekonomi dan denda keterlambatan yang dapat dikenakan tidak dapat melebihi 100% dari nilai pendanaan yang tercantum dalam perjanjian pendanaan," tulis OJK dalam akun Instagram @ojkindonesia, Selasa (14/11/2023).

Batas maksimum manfaat ekonomi atau bunga dan denda keterlambatan pinjol berlaku secara bertahap mulai 1 Januari 2024.

Bagi nasabah yang telah meminjam dana di pinjol dan telah menandatangani perjanjian pendanaan sebelum SEOJK tersebut berlaku, tetap dikenaikan bunga dan denda keterlambatan sesuai dengan perjanjian sampai dengan berakhirnya perjanjian pendanaan.

Sementara, untuk perjanjian pendanaan yang telah ditandatangani sebelum SEOJK berlaku , diperlukan perubahan setelah berlakunya SEOJK ini. "Perubahan atas perjanjian pendanaan tersebut harus memenuhi ketentuan dalam Surat Edaran OJK," tambah OJK.(Annisa Sulistyo Rini, Pernita Hestin Untari)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.