Aturan Lengkap THR 2023 Bagi ASN, Pensiunan, Pekerja atau Buruh

Pemerintah mengatur kebijakan tunjangan hari raya (THR) bagi ASN, TNI, Polri hingga pekerja/buruh. Kemenkeu menetapkan sejumlah aturan dalam pencarian tersebut, sementara itu Kemnaker memerinci pekerja yang berkah mendapatkan THR keagamaan pada tahun ini.

Rayful Mudassir

29 Mar 2023 - 13.53
A-
A+
Aturan Lengkap THR 2023 Bagi ASN, Pensiunan, Pekerja atau Buruh

Bisnis, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan pencarian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN), Prajurit TNI, dan Polri bakal dilakukan mulai H-10 Lebaran Idulfitri 1444 H/2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan THR untuk pegawai negeri dan aparatur negara lainnya akan mulai dicairkan pada H-10 Lebaran atau sekitar 4 April 2023.

"Pencairan THR direncanakan dimulai H-10 Idulfitri, dimana. Kira-kira tanggal 4 April 2023 sudah bisa dicairkan," katanya saat konferensi pers bersama Menpan RB Azwar Anas secara daring, Rabu (29/3/2023). 

Selain tunjangan untuk memperingati hari keagamaan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa untuk pencairan gaji ke-13 akan mulai pada pertengahan tahun atau Juni 2023. Adapun komponen pembayaran antara THR dan gaji-13 sama.

Melihat dari sisi komponen yang sama dengan THR, praktis gaji ke-13 akan terdiri dari pembayaran sebesar gaji/pensiunan pokok yang ditambah dengan tunjangan yang melekat pada gaji atau pensiunan pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, serta tunjangan jabatan struktural/fungsional/ tunjangan umum lainnya, 

"Seperti 2022, maka THR tahun ini juga ditambahkan komponen 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi yang memang mendapatkan tunjangan kinerja," kata Menkeu. 

Sementara itu, bagi ASN daerah di instansi Pemda, THR terdiri dari gaji/pensiunan pokok, tunjangan melekat dan 50 persen tunjangan kinerja juga diberikan bagi ASN daerah bagi instansi Pemda, dengan tetap memperhatikan kemampuan dari fiskal daerah dan sesuai dengan aturan undang-undang.

Bagi guru dan dosen yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja/tambahan penghasilan maka akan diberikan 50 persen tunjangan profesi guru serta 50 persen tunjangan profesi dosen.

Dengan demikian, pembayaran THR untuk ASN daerah dapat juga dimulai pada H-10. Sebab, tahun ini terdapat komponen baru dalam THR dan gaji ke-13, terutama bagi guru dan ASN daerah yang tidak menerima tukin daerah atau TPP.

"Ini pertama kali dilakukan, maka pemerintah pusat akan memberikan tambahan transfer ke Pemda diperkirakan total untuk 50 persen TPG tamsil yang anggarannya mencapai Rp2,1 triliun," jelasnya.

Di samping itu, gaji ke-13 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 15/2023  sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara termasuk tenaga pendidik dan pensiunan dalam pelayanan masyarakat dan upaya pemulihan ekonomi nasional. 

Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta Kementerian Dalam Negeri untuk menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah agar menyelesaikan penyusunan Perkada tentang pembayaran gaji ke-13 pada minggu ini. 

Adapun, kebijakan pembayaran gaji ke-13 dilakukan sebagai bantuan pendidikan, mengingat masa tahun ajaran baru akan mulai pada pertengahan tahun mendatang. 

“Pengaturan THR dalam PP No. 15/2023 juga mengatur mengenai pembayaran gaji ke-13 terutama pada saat ajaran baru yaitu membantu untuk belanja pendidikan putra putri keluarga ASN,”  tambahnya.

LEBIH BESAR

Sri Mulyani mengungkapkan komponen THR 2023 untuk PNS lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2020, sebagai respons terhadap penanganan pandemi, THR hanya diberikan kepada aparatur negara tertentu (pejabat di bawah eselon 2) serta pensiunan. Komponen THR dan gaji ke-13 hanya berupa gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan.

Pada 2021, THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara dan pensiunan meski pandemi masih meluas.. Komponen THR tahun itu meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, dan tunjangan jabatan.

Pada 2022, seiring ancaman Covid-19 yang mulai terkendali, komponen THR dan gaji ke-13 sama dengan 2021, namun berikan komponen berupa 50 persen tunjangan kinerja.

THR BAGI PEKERJA/BURUH

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah mengatur pencairan THR bagi pekerja maupun buruh berlangsung paling lambat H-7 Lebaran.

Dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/2/HK.04.00/III/2023, disebutkan bahwa tunjangan hari raya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

“Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6/2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh,” bunyi salinan Surat Edaran yang diterima Bisnis, Selasa (28/3/2023).

Berikut ini aturan lengkap THR 2023 karyawan swasta:

1. Penerima THR

- Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

- Pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

2. Besaran THR

- Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar 1 bulan upah.

- Bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional, sesuai dengan perhitungan masa kerja (bulan) dibagi 12 bulan, dikali 1 bulan upah.

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut:

- Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rala-rala upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

- Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

- Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Kemudian, bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR keagamaan, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.

Selanjutnya, bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana dimaksud dalam Permenaker No.5/2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, maka upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR keagamaan bagi pekerja/buruh menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.

3. Jadwal Pencairan

Terakhir, THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

4. Imbauan ke Gubernur

Dalam rangka memastikan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2023, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- mengupayakan agar perusahaan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota membayar THR Keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- mengimbau perusahaan agar membayar THR Keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR Keagamaan.

- Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR 2023, masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 di masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id; dan mengawasi pelaksanaan pemberian THR Keagamaan di wilayah masing-masing. (Annasa Rizki Kamalina & Ni Luh Angela)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.