Bisnis, JAKARTA – Masalah perumahan di Indonesia tak kunjung tuntas. Saat ini data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunjukkan bahwa backlog—kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan—hunian layak mencapai 12,75 juta unit.
Jumlah itu sebenarnya telah memperlihatkan penurunan apabila dibandingkan dengan sekitar satu dekade lalu yang pernah menyentuh 14 juta unit.
Data mengenai jumlah backlog ini memang bervariasi, tetapi angka dari pemerintah tentu merupakan yang paling layak dijadikan ukuran resmi. Terlepas dari munculnya angka yang berbeda, tetap jelas bahwa backlog itu sangat besar dan perealisasian Program Sejuta Rumah harus digenjot.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah, termasuk dengan mendirikan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), BUMN yang didirikan pada 2005 di bawah Kementerian Keuangan, yang mengemban tugas sebagai special mission vehicles (SMV) untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan.
SMF memiliki kontribusi penting dalam menyediakan dana menengah panjang bagi pembiayaan perumahan melalui kegiatan sekuritisasi dan pembiayaan. Kini SMF fokus memperkuat perannya sebagai SMV agent of development dalam menjalankan perluasan mandat dari pemerintah untuk dapat mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan, baik dari sisi supply maupun demand.
Pada salah satu webinar belum lama ini, Heliantopo, Direktur Sekuritisasi dan Pembiayaan PT SMF, mengungkapkan bahwa perusahaan yang dipimpinnya untuk tahun ini siap untuk mendukung setidaknya 25% dari total rumah yang akan dibiayai dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang disalurkan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Menurut Nostra Tarigan, Deputi Komisioner bidang Hukum dan Administrasi BP Tapera, lembaga tersebut sepanjang 2022 ini ditugaskan untuk menyalurkan dana FLPP sekitar Rp23 triliun yang akan membiayai pembelian rumah bersubsidi sebanyak 200.000 unit.
Akan tetapi, kata Tarigan, pihaknya akan mencoba berupaya agar dengan dana sebesar Rp23 triliun itu, pemilikan rumah yang dibiayai melalui FLPP mencapai 226.000 unit.
Dia tidak memerinci bagaimana langkah persisnya sehingga dana itu dapat dimaksimalkan sehingga angka 200.000 unit berkembang menjadi dapat membiayai 226.000 unit. Namun, BP tapera memang dimungkinkan untuk mengembangkan dana tersebut di berbagai produk investasi sehingga pernyataan tarigan itu memang masuk akal.
Selain dari langkah BP Tapera itu sendiri, dukungan dari SMF tentu merupakan hal yang signifikan. Apalagi Heliantopo telah menyatakan bahwa sekitar 25% dari angka 226.000 unit itu bisa mendapatkan dukungan pembiayaan dari PT SMF.
Sinergi SMF & PPDPP
Sepanjang 2021 PT SMF berhasil mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dana tersebut merupakan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan pemerintah kepada SMF sebesar Rp2,25 triliun pada 2021.
Seluruh dana PMN sebesar Rp2,5 triliun pada 2021 tersebut di-blended dengan dana dari penerbitan surat utang, kemudian total dananya seluruhnya digunakan untuk mendukung program KPR FLPP dalam memenuhi target subsidi pembiayaan KPR FLPP bagi 157.500 unit rumah pada 2021 bagi MBR.
Program itu merupakan sinergi SMF dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU PPDPP) Kementrian PUPR yang hingga tahun lalu masih ditugaskan menyalurkan dana FLPP dan mulai 2022 ini dialihkan ke BP Tapera.
SMF tahun lalu menyediakan 25% dari porsi penyaluran dana KPR FLPP sedangkan 75% porsi lainya disediakan oleh BLU PPDPP.
Pada tahun 2021, penyaluran dana KPR FLPP mencapai Rp24,19 triliun untuk 178.828 unit rumah, di mana porsi PPDPP (75%) sebesar Rp19,58 triliun, yang terdiri dari dana APBN sebesar Rp16,62 trilun dan pengembalian pokok sebesar Rp2,96 triliun, dan porsi SMF (25%) sebesar Rp4,62 triliun.
Dukungan dan kolaborasi pada Program KPR FLPP merupakan wujud peran SMF sebagai fiscal tools Kementerian Keuangan dalam meringankan beban fiskal pemerintah dengan membiayai porsi 25% pendanaan KPR FLPP, sehingga pemerintah hanya menyediakan 75% dari total pendanaan FLPP dari semula yang sebesar 90%.
Merujuk hasil penelitian yang diinisiasi oleh SMF yang bekerja sama dengan International Center for Applied Finance and Economics (InterCAFE) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor, peran dan fungsi SMF dalam mendukung peningkatan kapasitas penyaluran pembiayaan perumahan yang berkesinambungan memiliki andil terhadap kinerja makro ekonomi.
Setiap penyaluran dana Rp1 triliun dari SMF akan berkontribusi terhadap pembentukan PDB, peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar Rp1,17 triliun, serta mendorong penyerapan tenaga kerja.
Kerja bersama untuk menuntaskan backlog perumahan memang merupakan jalan panjang. Program Sejuta Rumah bukan hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga harus ditopang oleh semua pemangku kepentingan terutama kalangan pengembang.
Oleh sebab itu, dalam upaya merealisasikannya, kita berharap tidak ada lagi kendala terutama yang berkaitan dengan perizinan, seperti yang baru saja terjadi dengan tidak mulusnya pengalihan perizinan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) lantaran hampir semua pemerintah daerah belum menerbitkan Perda PBG.