.jpg)
Bisnis, JAKARTA — Perubahan struktur industri hulu di dalam negeri menjadi kebutuhan mendesak saat ini, di tengah terus bergejolaknya harga serta kelancaran suplai bahan baku impor sebagai dampak tak langsung dari konflik geopolitik di kawasan Eropa Timur.
Perang antara Rusia dan Ukraina yang telah memasuki bulan kedua mulai berimbas terhadap memburuknya pasokan bahan baku bagi industri di Indonesia, tidak terkecuali sektor makanan dan minuman (mamin).
Terlebih, Ukraina merupakan pemasok gandum kedua terbesar ke Indonesia pada tahun lalu setelah Australia.
Melihat fenomena tersebut, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman mengatakan perlu penguatan struktur industri dalam negeri, khususnya di hulu.
Apalagi, industri mamin secara konsisten tumbuh bahkan pada masa pandemi. Jika tak dibarengi dengan kepastian pasokan bahan baku, maka industri akan selalu bergantung pada impor.
"Mengamankan sustainability bahan baku harus menjadi prioritas utama karena kita masih bergantung impor. Perbaikan ketersediaan bahan baku perlu didukung di hulu. Tidak bisa industri terus berkembang tanpa perbaikan di hulu," kata Adhi, medio pekan.
Sementara ini, untuk memastikan industri terus berputar, laju impor bahan baku diharapkan tak tertahan regulasi. Adhi juga memperingatkan, Rusia dan Ukraina memasok 30 persen kebutuhan gandum dunia.
Jika pasokan dari kedua negara sepenuhnya surut, banyak negara di dunia bakal memburu dan berebut sumber gandum.
"Pengurangan 30 persen tentunya akan menjadi kendala luar biasa yang harus diantisipasi, sehingga harga gandum lokal dan internasional beriringan dan kenaikannya cukup tinggi," ujarnya.
Berdasarkan data Asosiasi Produsen Terigu Indonesia (Aptindo), sumber utama gandum dalam negeri pada 2021 berasal dari Australia yang mencapai 4,48 juta ton atau 40,5 persen.
Adapun, impor gandum dari Ukraina mencapai 26,8 persen atau 3,07 juta ton, diikuti Kanada sebesar 17 persen atau 1,88 juta ton.
Selain tantangan bahan baku dari luar negeri, pelaku industri mamin dihadapkan pada kondisi terdesak untuk menaikkan harga jual produk akhir selepas Idulfitri, seiring dengan naiknya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10 persen menjadi 11 persen per 1 April 2022.
"Kami masih wait and see mau seperti apa, kemungkinan habis Lebaran kami review karena kenaikannya tidak hanya bahan baku tapi logistik juga naik lagi, baik lokal maupun internasional," kata Adhi.
Mengenai kenaikan tarif PPN, Adhi mengatakan yang akan banyak terdampak yakni perusahaan menengah kecil yang selama ini belum tertib administrasi perpajakannya.
Namun, bagi perusahaan yang tertib administrasinya, kenaikan tarif 1 persen kemungkinan tidak akan berpengaruh banyak lantaran pengusaha dapat mengompensasi antara PPN masukan dan keluaran.
PPN masukan yakni pajak yang dibayarkan ketika pengusaha melakukan pembelian atas barang kena pajak, sedangkan PPN keluaran merupakan pajak yang dikenakan saat pengusaha melakukan penjualan.
"Ini sebenarnya kesempatan buat semua pihak untuk menertibkan PPN masukan dan keluaran," katanya.
Namun, Adhi juga menggarisbawahi bahwa kenaikan tarif PPN diberlakukan pada saat yang sulit bagi industri yang tengah terbebani lonjakan harga bahan baku. Langkah kembali menaikkan harga jelang Lebaran tidak ditempuh demi menjaga momentum daya beli.
"Di tengah-tengah pandemi ini sebenarnya timing-nya agak berat karena kami baru naik harga di akhir tahun dan awal tahun. Kemudian terjadi perang Rusia-Ukraina pun harga bahan baku banyak yang naik, tetapi kami belum sempat menaikkan harga," jelasnya. (Reni Lestari)