Bisnis, JAKARTA - Anggaran bantuan sosial (bansos) yang terus melonjak di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serta-merta menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef), Esther Sri Astuti mengatakan, langkah populis pemerintah melalui bansos bukan menjadi solusi jangka panjang. Musababnya, dia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) sejak 2012 hingga 2023 angka kemiskinan hanya mampu turun sebesar 2,3%. Padahal anggaran bansos terus meningkat dari tahun ke tahun.
Pada 2009 di periode kedua masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bansos yang dikucurkan pemerintah tercatat hanya sekitar Rp17,7 triliun. Anggaran bansos pun melonjak di setiap tahun-tahun pemilu.
Misalnya, pada 2014 saat era pertama Joko Widodo (Jokowi) tercatat Rp78,3 triliun dan naik pada 2019 menjadi Rp194,76 triliun. Teranyar, pada 2024 ini pemerintah bahkan jor-joran mengalokasikan dana bansos hingga Rp496 triliun.