Bisnis, JAKARTA - Indonesia diprediksi mencatatkan jumlah pengangguran terbanyak kedua di Asia Tenggara pada 2023. Angka pengangguran RI hanya kalah dari Filipina.
Ketidakpastian ekonomi akibat pandemi Covid-19, perang Rusia-Ukraina, lonjakan inflasi, hingga suku bunga tinggi melanda dunia sejak tahun lalu. Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkat pengangguran, termasuk di negara-negara Asia Tenggara.
Dilansir dari dataindonesia.id, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan, Filipina menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi pada 2023. Persentasenya diproyeksikan mencapai 5,4 persen pada tahun ini.
Indonesia menyusul di urutan kedua dengan proyeksi tingkat pengangguran sebesar 5,3 persen. Kemudian, tingkat pengangguran di Malaysia diperkirakan sebesar 4,3 persen.
BACA JUGA: Badai PHK Masih Berlanjut, Diprediksi Sama Seperti 2022
IMF juga memperkirakan tingkat pengangguran di Vietnam sebesar 2,3 persen pada tahun ini. Setelahnya ada Singapura dengan tingkat pengangguran sebesar 2,1 persen.
Sementara itu, Thailand diprediksi memiliki tingkat pengangguran sebesar 1 persen. Persentase tersebut menjadi yang terendah di antara negara Asia Tenggara lainnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan pada Februari 2022 yang sebanyak 8,40 juta orang.
Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama setahun sebelumnya, jumlah pengangguran di Indonesia tercatat menurun. Pada Agustus 2021, jumlah pengangguran di Indonesia sebanyak 9,1 juta orang.
Jika dibandingkan dengan total angkatan kerja yang sebanyak 143,72 juta orang, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia terpantau sebesar 5,86 persen pada Agustus 2022.
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyebut, salah satu permasalahan yang paling muncul adalah digitalisasi, yang disebabkan berkurangnya penyerapan angkatan kerja dan sebabkan tingginya angka pengangguran.
“Digitalisasi ini sangat berpengaruh dari segi bonus demografi,” kata Shinta kepada wartawan beberapa waktu yang lalu.
Menurut Shinta, digitalisasi ini berperan banyak dalam banyaknya industri yang mulai menggunakan berbagai mesin berteknologi maju turut mengikis jumlah angkatan kerja yang terserap lapangan pekerjaan.
“Karena sekarang kita masuk era digitalisasi otomatisasi dan lain-lain kebutuhan tenaga kerja juga berkurang,” tambahnya.
Permasalahan kedua yang menyebabkan banyaknya pengangguran menurut Shinta adalah ketidaksesuaian antara latar belakang pendidikan angkatan kerja dengan jenis pekerjaan yang tersedia di lapangan kerja.
Lebih lanjut, Apindo memperkirakan jumlah karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tahun ini bakal menyamai realisasi 2022 yakni mencapai 1 juta orang.
“PHK tahun ini mungkin paling tidak angkanya sama dengan tahun lalu,” kata Shinta tambahnya.
Sepanjang 2022, setidaknya ada 1 juta karyawan yang tercatat kehilangan pekerjaannya berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan BPJS.
Sepanjang Januari hingga November tahun lalu BPJS mencatat, jumlah orang yang mencairkan bantuan Jaminan Hari Tua (JHT) dengan klaim menerima PHK adalah sebanyak 919.071 orang.
Shinta menilai penyebab badai PHK ini adalah kondisi perekonomian global yang masih ada dalam ketidakpastian. Salah satunya akibat perang Rusia - Ukraina yang masih terus berlanjut dan berdampak pada penurunan permintaan ekspor yang drastis pada industri padat karya.
Dia menuturkan hal tersebut membuat industri padat karya melakukan pemangkasan pekerja pada 2022. Kendati demikian saat ini geliat perekonomian sudah mulai meningkat.
“Kini kondisi ekonomi global tidak seburuk yg dikatakan sebelumnya jadi mungkin saja ada perbaikan-perbaikan terutama di ekonomi negara maju yang sudah mulai kelihatan,” tuturnya.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan data berbeda. Kementerian mengungkapkan sebanyak 25.114 pekerja di Indonesia menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022.
Berdasarkan data yang diterima Bisnis, Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah kasus PHK terbanyak yaitu mencapai 4.629 pekerja. Kemudian Banten dengan jumlah 3.703 orang, diikuti Jawa Timur 3.574 orang, Kalimantan Timur 3.082 orang, DKI Jakarta 1.655 orang, dan Kalimantan Selatan 1.199 orang. (Khadijah Shahnaz & Ni Luh Angela)