Begini Rencana Besar Honda Masuk Pasar Mobil Hybrid dan Listrik

PT Honda Prospek Motor (HPM) saat ini juga turut serta dalam mengurangi emisi karbon. Rencananya, akan meluncurkan dua mobil berteknologi hybrid pada tahun 2023.

Yanita Petriella

22 Des 2022 - 17.27
A-
A+
Begini Rencana Besar Honda Masuk Pasar Mobil Hybrid dan Listrik

-

Bisnis, JAKARTA – Kampanye rendah emisi karbon terus digaungkan. Salah satu penyumbang emisi karbon yakni dari sektor otomotif sebesar 21 persen. Indonesia sendiri menjadi pasar kendaraan bermotor terbesar di Asean. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian sendiri, Indonesia menjadi market nomor 1 terbesar di Asean Tahun 2021 dengan penjualan mencapai 887.000 per unit. 

Diproyeksikan, jumlah kendaraan ICE (internal combustion engine) yang beredar pada tahun 2030 sebanyak 25,8 juta unit dan menghasilkan emisi 92,2 juta ton CO2. Dalam rangka dukungan pengurangan Emisi CO2, Kementerian Perindustrian mengeluarkan kebijakan pengembangan industri kendaraan bermotor emisi karbon rendah yang diatur dalam Permenperin No. 36 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah.

PT Honda Prospek Motor (HPM) saat ini juga turut serta dalam mengurangi emisi karbon. Rencananya, akan meluncurkan dua mobil berteknologi hybrid pada tahun 2023. Business Innovation and Sales & Marketing Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan HPM telah memiliki roadmap untuk menuju elektrifikasi sepenuhnya pada tahun 2040. Hal ini seiring dengan skenario target Net Zero Emission (NZE) dunia pada tahun 2050. 

Menurutnya, untuk menuju elektrifikasi tahun 2040 ini dilakukan bertahap dimana pada tahun depan dimulai dengan meluncurkan mobil hybrid. Mobil hybrid memiliki peran penting terhadap pengurangan emisi gas buang. Namun demikian, pihaknya enggan membeberkan lebih lanjut varian hybrid yang akan dikeluarkan. Pada gelaran GIIAS 2022, HPM sempat memperkenalkan mobil berteknologi hybrid yakni CR-V hybrid dan Accord hybrid. 
 
“Target kami secara global tahun 2040, tahun depan sudah ada planning dua model hybrid dan kemudian varian 'e' (kendaraan elektrifikasi) lainnya di tahun mendatang, termasuk produksi lokal juga akan kita keluarkan. Tapi belum bisa di disclose. Jadi semua itu tergantung dari demand dan infrastruktur yang ada, pastinya akan kita sesuaikan,” ujarnya menjawab Bisnis, Rabu (21/12/2022).

Meskipun berdasarkan road map elektrifikasi HPM dilakukan pada tahun 2040, namun Honda mengklaim produk mobil ICE-nya saat ini juga turut serta menekan emisi karbon. Dia mengklaim produk mobil Honda memiliki fuel consumption yang baik menghasilkan emisi rendah yakni di bawah 150 gram per kilometer. 

Dia menilai untuk mobil yang full battery atau listrik ini masih sangat mahal harganya bagi konsumen sehingga menjadi sebuah pertimbangan. Saat ini, mobil ICE dan hybrid menjadi pilihan untuk menuju elektrifikasi pada 2040. 

“ICE bisa karena fuel consumption yang baik menghasilkan emisi rendah. Emisi di bawah 150 gram per km pajaknya paling rendah. Seperti Honda WR-V sudah mendapatkan pajak terendah. Jadi memang ICE dan hybrid menjadi pilihan untuk menuju elektrifikasi karena juga berperan mengurangi emisi gas buang, sampai nanti benar-benar full battery,” tuturnya. 

Baca Juga: Honda Mulai Penjualan Stasiun Tukar Baterai

Billy menuturkan pihaknya terus mendukung wacana pemberian insentif dari pemerintah berupa subsidi Rp80 juta untuk mobil listrik dan Rp40 juta bagi mobil hybrid. Namun demikian, hingga saat ini belum ada detail petunjuk pelaksanaan subsidi atau insentif kendaraan listrik tersebut. Menurutnya, pemerintah memiliki banyak pertimbangan dalam memutuskan insentif pembelian kendaraan listrik. 

“Wacana ini sudah kita sampaikan ke prinsipal. Nanti kita lihat responsnya, karena wacana ini menarik apalagi tidak hanya untuk baterai EV (electronic vehicle) yang dapat insentif, tapi juga hybrid yang juga punya peran penting dalam pengurangan emisi gas buang. Kita mendukung apa yang diwacanakan tersebut. Kita juga masih menunggu juknisnya, tapi kami tetap berkomitmen untuk elektrifikasi. Kami sedang menunggu dari wacana subsidi ini ke depan seperti apa,” katanya.  

Dia menambahkan tidak menutup kemungkinan Honda akan menggunakan baterai buatan lokal untuk kendaraan elektrifikasinya.

“Kalau kemungkinan sih pasti ya bisa dilakukan, yang penting kan ada melakukan pengujian, pengetesan, development, semua. Kalau semua bisa dipenuhi, kenapa enggak? Semua kemungkinan kita pelajari, mana paling efisien, mana paling efektif,” ucap Billy.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku rencana pemerintah terkait subsidi pembelian mobil dan sepeda motor listrik diperlukan untuk memacu pertumbuhan industri kendaraan listrik. Menurutnya, dengan pemberian insentif industri mobil listrik, motor listrik, maka negara bisa berkembang sehingga dapat mendongkrak pemasukan pajak dan PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak).

“Yang paling penting akan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya karena ini akan mendorong industri pendukung lainnya. Kita harus lihat beli sekarang hampir semua negara melakukan pemberian insentif, ini dilakukan dengan kalkulasi dan kajian serta mempelajari negara-negara lain terutamanya di Eropa yang sudah melakukan, ujarnya di Istana Negara, Rabu (21/12/2022).

Namun demikian, insentif untuk angkutan umum selama produksinya berada di dalam negeri akan berbeda jumlahnya. Nanti kalau sudah ada hitung-hitungannya final keputusan ini, final betul baru akan kita sampaikan, katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan kebijakan insentif kendaraan listrik tengah dilakukan oleh semua negara.

“Karena kuncinya adalah energi transisi dan energi transisi pengguna yang terbesar adalah sektor otomotif dan sektor otomotif ini negara Eropa semuanya memberikan insentif dan insentif itu didesain ada caping price kendaraan, tuturnya. 

Pemberian insentif untuk pembelian mobil listrik karena pemerintah mengetahui harga mobil listrik jauh lebih mahal dari mobil biasa atau sekitar 30 persen lebih tinggi.

“Negara kompetitor kita paling dekat Thailand pun memberikan subsidi yang sama. Kita juga butuh market pengembangan pasar supaya jumlah mobil listrik itu bisa mencapai minimal 20 persen di tahun 2025 atau sejumlah 400.000 unit,” ucapnya. 

Lebih jauh, Airlangga mengatakan bahwa insentif yang akan diberikan itu tidak sama dengan subsidi bahan bakar minyak. Rencananya, anggaran untuk insentif kendaraan listrik ini senilai Rp5 triliun. 

Baca Juga: Honda Targetkan Ekspor Mobil Capai 30.000 Pada Tahun Depan

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang menambahkan rencana pemberian subsidi kendaraan listrik saat ini dalam tahap finalisasi di level pemerintahan. “Pemerintah sekarang sedang melakukan finalisasi terhadap pemberian insentif bagi pembelian motor atau mobil listrik, ujarnya. 

Kendati demikian, efektivitas dari insentif yang akan disalurkan pada tahun depan adalah sebuah tantangan. Menurutnya, langkah itu perlu diambil dalam rangka mendorong program hilirisasi di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan benchmarking atas kebijakan insentif serupa yang bertujuan mendongkrak pertumbuhan manufaktur di negara-negara lain, khususnya negara kompetitor.

“Insentif harus investor friendly, harus market friendly dan yang paling penting, kami harus bisa melakukan benchmarking terhadap negara lain. Kebijakan insentif apa saja yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan manufaktur di masing-masing negara,” ucapnya.   

Perihal insentif kendaraan listrik mencuat ketika Agus menyatakan pemerintah bakal memberikan subsidi sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik BEV, Rp40 juta untuk model HEV, dan Rp8 juta untuk pembelian motor listrik pada 2023, serta Rp5 juta untuk sepeda motor konversi.

“Jumlah dari subsidinya ini akan kami hitung, tapi kira-kira untuk pembelian mobil listrik akan diberikan insentif sebesar Rp80 juta, untuk pembelian mobil listrik berbasis hybrid akan diberikan insentif Rp40 juta,” tuturnya. 

Sementara untuk motor listrik, Agus memerinci akan diberikan insentif senilai Rp8 juta, sedangkan insentif untuk motor konversi menjadi motor listrik sebesar Rp5 juta. Dia juga menekankan bahwa subsidi diberikan kepada pembeli mobil atau motor listrik dari produsen yang memiliki pabrik di Indonesia.

Terkait dengan hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dikabarkan tengah memperhitungkan pemberian insentif ini akan masuk dalam perhitungan anggaran pendapatan belanja dan belanja negara atau APBN 2023.

“Seperti yang sudah saya sampaikan kita akan menghitung. Pertama, kita dukung untuk pembangunan industrinya, kita menghitung dari struktur insentif yang diberikan dampaknya ke APBN kita karena itu dimasukkan ke 2023,” ucapnya.

Dia menambahkan besaran insentif itu masih belum final karena masih dalam pembahasan internal pemerintah dan DPR. Namun, rencana pemerintah menyalurkan subsidi untuk pembelian kendaraan listrik dan hybrid pada 2023 mendatang tersandung di Banggar DPR RI. 

“Akan diselesaikan di internal pemerintah dan DPR,” katanya. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyatakan rencana pemerintah memberikan subsidi untuk kendaraan listrik tidak ada dalam APBN 2023.

“Jika subsidi ini akan direalisasikan dalam bentuk uang tunai untuk pembelian mobil dan motor listrik, dan jika direalisasikan tahun depan, maka kami tegaskan tidak ada alokasi APBN 2023 untuk dukungan kebijakan tersebut,” ujarnya. (Yanita Petriella/Akbar Evandio/Rahmad Fauzan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Yanita Petriella

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.