Belanja Bantuan Sosial APBN, Dipuji Tapi Masih Rawan Dikorupsi

Sebagai instrumen fiskal, belanja bantuan sosial dialokasikan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 menetapkan sejumlah arah kebijakan belanja bantuan sosial.

Saeno

26 Mei 2023 - 19.56
A-
A+
Belanja Bantuan Sosial APBN, Dipuji Tapi Masih Rawan Dikorupsi

Ilustrasi -Bantuan sosial. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 menetapkan sejumlah arah kebijakan belanja bantuan sosial./Antara

Bisnis, JAKARTA – Bantuan sosial merupakan salah satu belanja pemerintah yang dialokasikan dalam APBN. Sebagai instrumen fiskal, belanja bantuan sosial dialokasikan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024 menetapkan sejumlah arah kebijakan belanja bantuan sosial.

Pertama, untuk tahun depan, pemerintah berencana meningkatkan efektivitas bansos melalui perbaikan akurasi basis data pensasaran program. Hal itu antara lain dilakukan melalui pemutakhiran data sesuai tata kelola yang baik.

Kedua, memperluas cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas dan pekerja informal.

Ketiga, memperkuat skema (perlindungan sosial) perlinsos yang adaptif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Saeno
company-logo

Lanjutkan Membaca

Belanja Bantuan Sosial APBN, Dipuji Tapi Masih Rawan Dikorupsi

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.