kecantikan

Hari-hari ini, gaduh soal kebijakan pemerintah yang bak &lsquo;esuk dhele, sore tempe&rsquo; masih terdengar. Kicau soal ini di media sosial pun ramai.
Bahkan, lebih kencang. Lalu, semuanya dikaitkan dengan isu paling sensitif. Membenturkan pada dua pihak. Yang sebetulnya bisa dihindari sejak awal.
Ya, hanya dalam waktu 3 pekan lebih sehari. Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) berubah.
Rencana PPKM Level 3 diumumkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.
Sekira 3 pekan lalu, Rabu (17/11), saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Antisipasi Potensi Peningkatan Kasus Covid-19 pada Libur Nataru. Muhadjir yang mengumumkan langsung hal tersebut. Secara daring.
Selama Libur Nataru, seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan dan ketentuan PPKM Level 3. Kebijakan ini bertujuan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus Covid-19 pascalibur Nataru.
Awalnya, menurut rencana, PPKM Level 3 akan diterapkan mulai Jumat (24/12) hingga Minggu (2/1).
Selasa (7/12), ketika masyarakat sebetulnya mulai menerima kebijakan itu, rencana PPKM Level 3 dibatalkan. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyampaikan hal tersebut. Lewat siaran pers.
Pemerintah, menurut Luhut, memutuskan untuk membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah.
Adapun, implementasi level PPKM selama Nataru akan tetap mengikuti asesmen situasi pandemi sesuai dengan yang berlaku saat ini. Akan tetapi, tentu saja dengan beberapa pengetatan.
Sontak saja gaduh menyeruak. Mempertanyakan keputusan pemerintah yang berubah tersebut. Tentu saja, disertai dengan tudingan sejumlah alasan di baliknya.
Repotnya, gaduh ini seperti sulit dibendung. Pada saat yang tidak tepat pula.
***
Keputusan pemerintah untuk tidak memberlakukan PPKM Level 3 secara serentak di Tanah Air selama periode libur Nataru cukup beralasan. Mari lihat beberapa data berikut ini.
Pertama, kasus konfirmasi harian secara nasional berada dalam tren penurunan sangat signifikan. Dari puncak kasus konfirmasi harian pada 15 Juli yang mencapai lebih dari 56.000 kasus, kini angkanya di bawah 200 kasus.
Begitu pula dengan kasus aktif yang juga turun sangat signifikan, lebih dari 98% bila dibandingkan antara periode yang sama.
Kedua, bila melihat kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di Jawa-Bali &amp; di luar Jawa-Bali, terlihat bahwa ada tren penurunan yang terjadi secara konsisten. Ini tentu sebuah kabar positif.
Ketiga, situasi jumlah kasus per kelompok provinsi, menurut data per 5 Desember, juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Setidaknya, hampir semua provinsi menunjukkan tren penurunan kasus aktif di atas 90%.
Indikator lainnya dapat terlihat dari angka positivity rate kasus positif Covid-19 harian yang kini tercatat sebesar 0,09%.
Tak heran kemudian pemerintah mengambil langkah untuk membatalkan kebijakan PPKM Level 3 yang sudah diumumkan sebelumnya. Situasi relatif terkendali. Meski masih ada ancaman lain, yakni varian baru Omicron.
Penyebaran varian ini memang kian meluas. Sejauh ini, Omicron telah terdeteksi di 44 negara. Per 5 Desember, telah ada lebih dari 700 kasus, dengan jumlah kasus tertinggi di Afrika Selatan, Inggris, dan Zimbabwe.
Di Tanah Air, kekhawatiran terhadap masuknya varian tersebut cukup tinggi, apalagi setelah terdeteksi tiga negara tetangga terdekat&mdash;Singapura, Malaysia, dan Australia&mdash;telah kedatangan varian tersebut.
Virus ini diklaim lebih mudah menular. Namun, kabar baiknya varian tersebut hanya menyebabkan penyakit ringan saja alias tanpa gejala.
Setidaknya ini yang terjadi di Afrika Selatan. Kendati kasus meningkat, jumlah kematian masih terkendali.
Tingkat hunian kamar di rumah sakit memang tinggi, tetapi jumlah pasien yang dirawat di unit gawat darurat cukup rendah mengingat sebagian besar pasien tidak tergantung pada ventilator oksigen.
Kabar lain yang juga menggembirakan adalah capaian vaksinasi. Per Selasa (12/8), tercatat lebih dari 100 juta warga Indonesia yang telah mendapatkan vaksin Covid-19 dosis lengkap. Itu berarti, sudah 49% dari total sasaran 208,2 juta orang yang harus divaksin.
Capaian tersebut juga menempatkan Indonesia di peringkat ke-5 negara dengan jumlah terbanyak vaksinasi Covid-19 dosis lengkap, setelah China, India, Amerika Serikat, dan Brazil, merujuk pada Our World in Data per 6 Desember 2021.
Beberapa gambaran di atas, lagi-lagi, kuat mengindikasikan bahwa penanganan kasus Covid-19 di Tanah Air dalam kondisi terkendali.
Oleh karena itu, sebagaimana kebijakan rem &amp; gas, maka inilah saatnya untuk menginjak pedal gas lebih kuat lagi, sehingga perekonomian pun melaju lebih kencang.
Apalagi, masa-masa sekarang ini menjadi momentum tepat untuk menggerakkan perekonomian. Masa liburan yang cukup panjang akan menggerakkan ekonomi masyarakat.
Belanja konsumen untuk sejumlah hal dipastikan meningkat. Efek berganda dari momentum ini pun akan membuat roda perekonomian berputar lebih kencang lagi.
Sejumlah industri, mulai dari pariwisata, transportasi, ritel, dan sektor penunjang lainnya dipastikan mereguk untung dari momen tersebut.
Akan tetapi, pedal gas tetap harus dipacu dengan hati-hati. Dalam kondisi ini, dengan ancaman yang masih mengadang di depan, jangan pula menginjak pedal gas hingga batas maksimal. Kewaspadaan dan hati-hatian harus tetap ada, mengingat pertaruhannya besar. Ancaman gelombang ketiga.
Kita pasti sudah belajar dari pengalaman sebelumnya. Lebih dari empat kali periode liburan, kita selalu berhadapan dengan kenaikan kasus dalam jumlah yang cukup signifikan. Lebih dari 40%.
Maka, prasyarat utama mutlak ditegakkan. Protokol kesehatan. Abai terhadap prokes hanya akan mengantarkan kita kembali ke jurang lonjakan kasus. Keluar dari jurang tersebut tentu butuh waktu dan biaya. Harga yang harus dibayar tentu jauh lebih mahal.
Oleh karena itu, ketika kebijakan PPKM Level 3 telah diputuskan untuk tidak diterapkan selama periode libur Nataru, maka perlu upaya keras untuk menjaga kasus tetap terkendali.
Masa liburan ini harus dikawal dengan ketat. Disiplin prokes harus ditegakkan. Jangan sampai kebablasan. Lalu, kita hanya gigit jari setelah kasus melonjak.
Ini menjadi tugas bersama. Pemerintah, pelaku usaha, masyarakat dan semua pihak yang terlibat.
***
Kembali ke soal kebijakan. Gaduh yang timbul hari-hari ini bukan salah mereka yang tak paham kondisi. Bisa jadi ini salah komunikasi.
Dalam kondisi ini, tentu semua paham. Situasi yang dihadapi masih belum pasti. Naik dan turun. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat pun tidak bisa berlaku umum. Selalu dinamis. Mengikuti perkembangan yang terjadi.
Situasi yang dihadapi sekarang jelas jauh berbeda dengan sebelumnya. Namun, pendekatan komunikasi yang tidak tepat justru telah menggiring masyarakat pada opini-opini tertentu.
Jadi, perlu penjelasan yang terus-menerus dilakukan untuk menggapai kesalahpahaman dan meletakkan kebijakan tersebut pada porsi yang benar dan utuh.
Ibarat ujian kenaikan kelas atau ujian akhir, para murid tentu saja membutuhkan ketenangan. Seorang yang memukul meja pada saat situasi di kelas sedang senyap dan tenang, tentu akan dilihat sebagai orang yang aneh. Kegaduhan yang sangat tidak diperlukan dan diharapkan.
Ya, inilah momentum ujian kenaikan kelas kita, untuk sampai pada jenjang yang lebih tinggi dari kondisi pandemi sebelumnya. Ujian ini harus kita lewati. Tidak terjebak dalam gaduh yang tidak perlu!

Hanya dalam waktu 3 pekan lebih sehari, kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) berubah.

BERANDA : Soal Gaduh Yang Tak Perlu…

Menghadapi pasar yang melesu, kalangan pabrikan atau agen pemegang merek punya strategi beragam untuk tetap menjaga perfoma penjualannya.

Siasat Pabrikan Truk Menghadapi Pasar Lesu

Bank Indonesia memastikan industri perbankan nasional dalam kondisi yang stabil meski suku bunga acuan kembali dinaikkan pada RDG April 2024. Meski demikian, data OJK menunjukkan adanya gejala pelemahan kinerja bank pada awal tahun ini.

Menakar Dampak Naiknya BI Rate pada Bisnis Bank

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, salah satu target RPJMN yakni kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi mencapai 13% pada tahun ini. 

Jurus Kemenperin Perluas Pasar Ekspor Non Migas RI

Meskipun pendapatannya masih bertumbuh, laba bersih TLKM tertekan pada kuartal pertama 2024 akibat peningkatan sejumlah beban. Meski begitu, sejumlah analis masih merekomendasikan beli terhadap saham TLKM.

Laba TLKM Tertekan di Kuartal Pertama 2024, Simak Rekomendasi Sahamnya

Kebijakan bank sentral menaikkan suku bunga tentu memberi dampak ke berbagai sektor. Kebijakan tersebut akan menghambat keinginan ekspansi dunia usaha yang pada kuartal I/2024 cukup bergairah karena semakin mahalnya akses pembiayaan perbankan.

Dampak Kenaikan BI Rate Jadi 6,25%, Ini Sektor Paling Terpukul

Apabila terjerat pinjol ilegal, penting untuk segera melunasi utang. Selanjutnya, jangan gali lubang tutup lubang.