Berbagai Aroma Perlakuan Tak Seimbang untuk Starlink Elon Musk

Pengusaha telekomunikasi mencatat ada keistimewaan yang diberikan pemerintah kepada Starlink. Mereka ingin ada perlakuan yang sama.

Leo Dwi Jatmiko

1 Jun 2024 - 14.12
A-
A+
Berbagai Aroma Perlakuan Tak Seimbang untuk Starlink Elon Musk

Perangkat Starlink. /Dok. Starlink

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah diminta menghadirkan arena pertarungan yang sama atau equal playing field kepada Starlink milik Elon Musk. Hal itu karena pengusaha mencium adanya lapangan pertarungan yang tidak seimbang.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Marwan O. Baasir mengatakan bahwa saat ini beban regulator yang ditanggung oleh perusahaan telekomunikasi cukup besar. 

Berdasarkan data asosiasi yang mewadahi kepentingan operator telekomunikasi di seluruh dunia, GSMA, rasio biaya spektrum frekuensi tahunan dibandingkan dengan pendapatan seluler di Indonesia sebesar 12,2%.

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rasio di kawasan Asia Pasifik dan global yang masing-masing sebesar 8,7% dan 7%

GSMA memperkirakan rasio tersebut akan meningkat mencapai 20% pada 2030, yang berdampak keberlanjutan bisnis operator seluler. 

Perusahaan telekomunikasi Indonesia juga dibebankan oleh sejumlah peraturan dalam pelaksanaan tata kelola, komitmen, dan berbagai kewajiban saat memberikan layanan telekomunikasi kepada masyarakat. 

Undang-undang telekomunikasi mewajibkan operator untuk membangun jaringan di daerah-daerah yang secara bisnis mungkin kurang menguntungkan.

Operator juga diwajibkan untuk menjaga kualitas minimum layanan yang membuat mereka harus terus berinvestasi dalam meningkatkan kapasitas. Ada sanksi dari regulator jika kualitas layanan tidak sesuai standar.

Perusahaan telekomunikasi juga memiliki kewajiban pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang berdampak pada pembukaan lapangan pekerjaan hingga multiple effect ke berbagai industri. 

Baca juga: Usulan Mustahil Agar Izin Starlink Dibekukan

Sementara Starlink, seluruhnya dikelola di luar negeri. Hingga saat ini mereja juga masih belum diketahui layanan purna jual hingga kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Starlink harus menyiapkan layanan purna jual seperti membangun customer service, kantor dan lain sebagainya, sebagai tempat pengaduan jika pelanggan mengalami gangguan.  

“Ini menjadi perhatian. Secara overall kami berharap regulator menerapkan hal yang sama. Kalau tadi disampaikan tidak ada karpet merah, maka semuanya karpet sama. Pasarnya sama. Pasarnya adalah pasar internet. Teknologinya saja berbeda,” kata Marwan, Jumat (31/5/2024)

Peraturan yang Melekat dengan Pemain Telekomunikasi

No

Undang-undang

Peraturan

1

UU ITE

-Tata kelola PSE

-Moderasi Konten

-Penyelenggara Sistem Elektronik Privat

2

UU PDP

-Penerapan prinsip dalam pemrosesan data 

-Crossborder data transfer

3

UU PNBP

-Biaya Hak Penyelenggaraan

-USO

-Biaya Hak Penggunaan Spektrum

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Sigit Jatiputro mengatakan perusahaan satelit juga wajib membayar biaya hak penggunaan frekuensi (BHP) frekuensi kepada pemerintah. Peraturan terbaru mengenai BHP frekuensi satelit, baik GSO ataupun NGSO, termuat dalam Peraturan Pemerintah no.43/2023.

Dalam peraturan tersebut BHP satelit dihitung berdasarkan lebar frekuensi uplink dan downlink dikalikan dengan jumlah satelit. Jumlah satelit GEO untuk seluruh layanan hanya satu maka pengalinya satu. 

Jika melihat satelit LEO milik Elon Musk, jumlahnya mencapai ratusan. Namun, uniknya jumlah pengalinya juga cuma satu. 

Baca juga: Starlink Elon Musk Masuk RI, Pengusaha Ingin Lapangan Persaingan yang Seimbang

“Saya tidak tahu dasarnya apa. Segitu banyak satelit LEO mau ratusan atau ribuan, tetap dihitung satu satelit. Peraturan itu keluar November 2023 padahal kapasitasnya bisa bertambah. Sementara itu di GEO tidak bisa bertambah,” kata Sigit. 

Sigit mengatakan pemerintah perlu mematangkan lagi peraturan tersebut dengan mempertimbangkan basis perhitungan per satelit, per generasi, atau per kapasitas. 

Menurutnya dengan hanya menarik BHP dari satu satelit LEO, maka negara kehilangan potensi pendapatan. 

“Itu menurut saya, jika dihitung dengan cara lama maka pendapatan pemerintah besar banget dari SpaceX. Ketika diubah sedikit jadi menyusut banget. Saya tidak tahu kenapa?” kata Sigit. 

Perbedaan lainnya dari sisi regulasi, menurut Sigit, adalah pembatasan zona. Dahulu zonasinya adalah untuk backhaul atau terbatas untuk base transceiver station (BTS) sehingga tidak menimbulkan dilematis.

Namun, pada pertengahan tahun ini, peraturan landing rights berubah menjadi tanpa batas. 

“Sehingga Starlink bisa seperti internet ritel. Bisa semuanya. Kapan perubahannya terjadi dan apakah ada perubahan itu? kami di asosiasi tidak tahu. Sosialisasi terhadap landing yang baru itu harusnya ada,” kata Sigit. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.