Bisnis, JAKARTA – Program penyenggaraan Formula E Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dituding "direcoki" pihak-pihak yang disebut sebagai tuyul-tuyul yang menghabiskan uang rakyat Jakarta.
Hal itu secara tidak langsung disampaikan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait langkah KPK mengusut dugaan korupsi pada program Formula E Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Juru Bicara DPP PSI Sigit Widodo mengatakan agar kasus Formula E dibuka sejelas-jelasnya.
"Buka semuanya secara terang-benderang dan tangkap tuyul-tuyul yang menghabiskan uang rakyat Jakarta,” kata Sigit dalam keterangan tertulis, Jumat (5/11/2021).
PSI juga menemukan kejanggalan terhadap komitmen biaya yang berubah-ubah, dan tanda bukti pembayaran biaya Formula E yang tidak disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta.
“Awalnya dibilang perlu Rp400 hingga Rp500 miliar per tahun, lalu berubah jadi Rp560 miliar untuk tiga tahun,” ujar Sigit.
Sigit menyebut, banyaknya kejanggalan tersebut membuat Fraksi PSI bersama Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta mengajukan hak interpelasi.
Menurutnya, Gubernur Anies Baswedan perlu membuka semuanya mengenai Formula E di depan Forum DPRD.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan batik biru) melihat mobil listrik di lintasan balap Formula E di Brooklyn, New York, Amerika Serikat./Antara/HO-Instagram - @aniesbaswedan
PSI berharap penyelidikan KPK bisa membuka semua hal yang menjadi tanda tanya pada rencana Forumula E, sehingga bisa mengedepankan azas praduga tidak bersalah.
“Tapi jika memang ada indikasi korupsi dalam kasus ini, KPK harus membukanya secara terang-benderang,” kata Sigit.
Royalti Paling Mahal
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyampaikan beberapa catatan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E terkait dugaan pemborosan pembiayaan.
“Royalti acara tersebut sangat mahal. Berdasarkan catatan saya, Jakarta paling mahal dibandingkan kota-kota lain,” kata Boyamin, Jumat (5/11/2021).
Boyamin menjelaskan KPK perlu menelisik besaran royalti tersebut. Apa yang membuat DKI Jakarta tidak bisa membayar seperti kota lain.
“Apakah BUMD ini tidak lakukan daya tawar yang cukup signifkan atau malah sengaja apa pun permintaan malah disetujui,” jelasnya.
Dugaan penyelewengan berikutnya adalah adanya beberapa pihak atau promotor yang berkecimpung dalam pelaksanaan Formula E. Boyamin menduga mereka mendapatkan beberapa konsesi.
“Apakah pihak ketiga ini justru juga akan menimbukan beban yang makin mahal atau royalti jadi mahal juga. KPK harus menelusuri pihak-pihak lain yang diduga berpartisiapsi ikut peran serta harga Formula E ini jadi mahal,” ucapnya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) dan Chief Championship Officer Formula E Alberto Longo dalam konferensi pers Jakarta E-Prix 2020 di Lapangan Monas, Jumat (20/9/2019)./Antara
Pada laman Pejabat Pengelola Informasi Dokumen (PPDIP) DKI Jakarta, Rabu (29/9/2021), disebutkan biaya komitmen yang dibayar pemerintah daerah hanya Rp560 miliar untuk tiga tahun. Bukan Rp2,3 triliun untuk lima tahun seperti yang beredar.
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku instansinya sedang meminta keterangan dan klarifikasi kepada beberapa pihak guna mengumpulkan bahan data dan keterangan ataupun informasi yang diperlukan tim penyelidik KPK terkait kasus Formula E.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi yang disampaikan masyarakat ihwal penyelenggaran Formula E di DKI Jakarta kepada KPK.
“Namun demikian, karena masih proses awal pengumpulan bahan keterangan, maka materi penyelidikan tidak bisa kami sampaikan saat ini,” kata Ali kepada wartawan, Kamis (4/11/2021).
Jakpro Siap Kooperatif
Direktur Pengelolaan Aset PT Jakpro sekaligus Managing Director Jakarta Eprix Gunung Kartiko memastikan pihaknya akan kooperatif terkait penyelidikan KPK atas rencana penyelenggaraan Formula E di Jakarta.
"Jakpro sangat kooperatif terhadap semua proses yang sedang berjalan. Sebagai informasi, semua rekomendasi dari BPK RI sudah dilaksanakan dengan baik dan dinyatakan selesai," katanya kepada awak media, Jumat (5/11/2021).
Kendati terganjal banyak kendala dan protes dari sejumlah pihak, Gunung menyampaikan persiapan penyelenggaraan gelaran balap mobil listrik tersebut tetap berjalan.
Pihaknya terus berkoordinasi dengan Formula E Operation (FEO) terkait segala hal yang menyangkut kesiapan teknis penyelenggaraan Formula E 2022 di Jakarta.
“Dalam proses kesiapan itu, akan ada proses persiapan bersama di Jakarta dengan waktu yang menyesuaikan. Kita memiliki sangat cukup waktu untuk menyiapkan semuanya, termasuk pilihan sirkuit dan segala teknis persiapan lainnya,” katanya. (Aprianus Doni Tolok, Nancy Junita, Jaffry Prabu Prakoso, Edi Suwiknyo)