Bisnis, JAKARTA – BP Tapera secara resmi memulai tugasnya seiring dengan pengalihan pengelolaan dana subsidi dengan skema FLPP dari Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam penandatanganan tripartit pengalihan pengelolaan dana FLPP, Direktur Utama PPDPP Arief Sabaruddin mengemukakan layanan FLPP secara resmi sejak Jumat (24/12/2021) beralih ke BP Tapera sebagai amanat UU No. 4/2016 dan PP No. 25/2020 yang ditindaklanjuti PMK No. 111/2021.
Penandatanganan peresmian tersebut dilakukan antara PPDPP, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan 48 bank yang menjadi mitra penyalur Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Menurut Arief, PPDPP mulai melakukan transfer dana subsidi dengan skema FLPP kepada BP Tapera pada 22 Desember 2021 sehingga transfer dana tahap pertama telah selesai dilakukan.
“Dari hasil transfer itu, PPDPP wajib melakukan tanda tangan berita acara serah terima yang akan ditandatangani hari ini. Setelah itu, kami wajib mengalihkan hak dan kewajiban dari PPDPP bersama dengan perbankan ke BP Tapera," ucapnya sebagaimana ditulis Antara.
Selanjutnya PPDP akan membuat laporan keuangan penutup dan melakukan transfer sisa dana FLPP kepada BP Tapera dari hasil rekonsiliasi bersama 48 perbankan.
"Kami diamanatkan untuk mengalihkan seluruh SOP atau tata laksana dan tata kelola dalam rangka penyaluran FLPP ke BP Tapera, dan itu sudah kami tandatangani dan serahkan ke BP Tapera," kata Arief.
Sepanjang Januari sampai 31 Oktober 2021, PPDPP menyalurkan dana subsidi FLPP senilai Rp19,55 triliun atau setara dengan 178.728 unit rumah, yang menjadi capaian tertinggi tahunan PPDPP. Unit rumah yang mendapatkan subsidi FLPP ini setara 113 persen dari target PPDPP.
"Total penyaluran FLPP yang dilakukan PPDPP sejak 2010 hingga penghujung 31 Oktober 2021, PPDPP berhasil menyalurkan FLPP sebesar Rp75,17 triliun untuk 943.583 unit rumah subsidi," ucapnya.
SALURKAN RP23 TRILIUN
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Adi Setianto menargetkan penyaluran dana subsidi dengan skema FLPP hingga Rp23 triliun pada 2022.
"Untuk 2022 kami ditargetkan menyalurkan pembiayaan kredit perumahan rakyat [KPR] FLPP 200.000 unit rumah atau sekitar Rp23 triliun," kata Adi.
Dia mengutarakan akan terus bersinergi dengan bank penyalur, pengembang, dan lembaga pembiayaan hingga pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas layanan penyaluran dana FLPP. Dengan demikian, semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat FLPP.
Menurutnya, antusiasme masyarakat terhadap program KPR bersubsidi sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kementerian PUPR, total penyaluran dana FLPP dari 2010 sampai 2021 mencapai Rp75,1 triliun untuk 943.583 unit rumah.
"Melihat animo masyarakat terhadap rumah subsidi khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih tinggi," ucap Adi.
Setelah pengelolaan dana FLPP resmi dialihkan kepada BP Tapera, saat ini pihaknya pun mengelola dua program sekaligus yaitu program Tapera untuk aparatur sipil negara (ASN) dan program FLPP untuk masyarakat umu berpenghasilan rendah.
"Ini gerbang awal kami untuk meningkatkan nilai sebagai lembaga yang dapat memberi solusi pembiayaan rumah pertama dengan dana terjangkau, serta konsolidasi pembiayaan perumahan oleh pemerintah," paparnya.