BPH Migas Membarui Aturan Pembelian Solar dan Pertalite

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) membarui Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dalam volume dan periode tertentu kepada konsumen pengguna.

Stepanus I Nyoman A. Wahyudi

15 Okt 2023 - 17.48
A-
A+
BPH Migas Membarui Aturan Pembelian Solar dan Pertalite

Petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (SPBU) mengisi BBM kekendaraan bermotor di Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/8/2022). BPH Migas memperbolehkan saja badan usaha penyalur BBM di daerah untuk melakukan pembatasan penjualan Pertalite kepada masyarakat. Bisnis/Paulus Tandi Bone

Bisnis, JAKARTA — Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus melakukan pengaturan serta pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna mewujudkan penyaluran yang tepat sasaran dan volume sesuai dengan peruntukannya.

Salah satunya adalah dengan membarui Surat Rekomendasi untuk pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dalam volume dan periode tertentu kepada konsumen pengguna.

Aturan rekomendasi itu tertuang dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2/2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian JBT Solar dan JBKP Pertalite. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menerangkan bahwa regulasi itu nantinya bakal menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan terkait untuk untuk memperbaiki mekanisme distribusi JBT dan JBKP kepada konsumen pengguna. 

Baca juga: Tren Lonjakan Konsumsi, Impor BBM Mencapai 138 Juta Barel

“Aturan ini menjadi pedoman bagi stakeholder dalam pelaksanaan di lapangan,” kata Erika dalam keterangannya, dikutip Sabtu (14/10/2023). 

Dia menyebutkan bahwa beleid anyar tersebut memberikan penjelasan detail mengenai tahapan dan mekanisme penerbitan surat rekomendasi untuk pembelian Solar dan Pertalite. Pemanfaatan teknologi informasi juga berperan penting dalam proses penerbitan surat rekomendasi tersebut.

“Dalam pelaksanaan penerbitan surat rekomendasi akan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi, sehingga diharapkan memberikan kemudahan bagi stakeholder dalam penerbitan surat rekomendasi tersebut,” tuturnya.

Baca juga: Napas Tambahan Proyek Jargas, dari Insentif Harga Gas—Dana APBN

Adapun, Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menjelaskan bahwa perbaikan aturan terkait surat rekomendasi tersebut merupakan evaluasi atas aturan yang sebelumnya. “Peraturan ini merupakan penyempurnaan, revisi yang komprehensif, yang tujuan akhirnya untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan akses energi,” tuturnya.


Sejumlah poin-poin yang menjadi perubahan peraturan surat rekomendasi tersebut, imbuhnya, antara lain, memberikan fleksibilitas bagi konsumen pengguna, yaitu memiliki masa berlaku selama 3 bulan untuk konsumen pengguna di luar usaha perikanan dan maksimal 3 bulan untuk usaha perikanan. Selain itu, pengurusan dan pengambilannya bisa diwakilkan kepada salah satu konsumen pengguna yang termasuk dalam daftar kolektif dengan memberikan surat kuasa yang sah.

Senada, Anggota Komite BPH Migas Harya Adityawarman menjelaskan bahwa peraturan baru tersebut bertujuan untuk memberikan petunjuk teknis penerbitan surat rekomendasi pembelian JBT dan JBKP.

“Selain itu, peraturan ini untuk menjamin tertib pelaksanaan penerbitan, pelaporan, monitoring, dan evaluasi surat rekomendasi untuk pembelian JBT atau JBKP, dan mewujudkan penyediaan dan pendsitribusian JBT dan JBKP yang tepat sasaran dan tepat volume,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady Bradjanto Tri Putro menambahkan adanya kode unik yang digunakan dalam penomoran surat rekomendasi, sehingga tidak ada nomor surat rekomendasi yang sama. “Diharapkan tidak ada duplikasi surat rekomendasi,” tuturnya.

Baca juga: Kala Inflasi Dibakar Bahan Bakar, BBM dan LPG Subsidi Dijaga

Sebagaimana diketahui, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baru-baru ini mengungkap kasus penyelewengan dan penyalahgunaan 501.730 liter BBM subsidi jenis Pertalite.

Tak hanya mengungkap kasus penyelewengan Pertalite, Bareskrim Polri dalam 6 bulan terakhir juga berhasil mengamankan barang bukti Solar subsidi sebanyak 717.850 liter dan LPG subsidi sebanyak 118.504 tabung.

Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) mencatat adanya peningkatan permintaan BBM dan LPG 3 kg pada paruh kedua tahun ini seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. 

Tren peningkatan konsumsi BBM dan LPG bersubsidi tersebut diproyeksikan bahkan akan mengakibatkan over kuota dari alokasi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.


“Dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, salah satu dampaknya adalah demand BBM subsidi dan LPG subsidi merangkak naik, sehingga tahun ini kami prediksi untuk Solar akan melebihi kuota dari 16 juta kiloliter [kl] menjadi 18 juta kl. Begitu juga dengan LPG dari 8 juta metrik ton naik menjadi 8,28 juta metrik ton,” kata Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, belum lama ini.

Terlebih, lanjutnya, pemerintah juga tidak kunjung meneken revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 yang sejatinya menjadi pedoman dalam penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Rencananya, revisi Perpres tersebut akan mengatur lebih detail ihwal syarat dan target penerima BBM subsidi.

Untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi, baik Pertalite maupun Solar, Pertamina terus meningkatkan pemantauan digital untuk setiap transaksi pembelian. Dengan transaksi digital di SPBU, setidaknya relatif dapat memonitor penyaluran subsidi agar tepat sasaran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Ibeth Nurbaiti
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.