Bisnis, JAKARTA - BPJS Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK membidik dana kelolaan sebesar Rp 542,4 triliun. Nilai tersebut meningkat Rp 56 triliun atau 11,5 persen dari Desember 2020 sebesar Rp 486,38 triliun.
Adapun realisasi pencapaian dana investasi pada Maret 2021 telah mencapai Rp 490,7 triliun. Itu berarti terdapat peningkatan dana kelolaan sebesar Rp 4,39 triliun atau 7,79 persen dari akhir tahun lalu.
Untuk mengejar target tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan perlu menghimpun Rp 51,6 triliun. Dengan begitu, lembaga tersebut harus mendapatkan dana kelolaan rata-rata Rp 17,2 triliun setiap kuartalnya.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo optimistis mampu mencapai target dana kelolaan tahun ini. Apalagi kondisi perekonomian mulai pulih meskipun pandemi Covid-19 belum usai.
Untuk mencapai target dana kelolaan, BPJS Ketenagakerjaan bakal menggenjot jumlah peserta. Menurut Anggoro, peningkatan jumlah kepesertaan menjadi salah satu faktor penting dalam meraih pertumbuhan dana kelolaan.
Apalagi menurut data yang ada, terdapat 128,45 juta orang angkatan kerja di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 90 juta orang memenuhi kriteria untuk menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.
Namun, hanya 48,64 juta pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, hanya 27,8 juta orang yang berstatus aktif.
Itu berarti, peserta aktif hanya mencapai 35,3 persen dari total pekerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Anggoro fokus untuk meraih peserta baru.
Dia pun menargetkan jumlah peserta aktif pada akhir tahun ini bisa mencapai 37 juta orang. Jumlahnya naik 9,2 juta orang dari peserta yang ada saat ini.
BPJS Ketenagakerjaan pun bakal menyasar segmen pekerja yang dinilai potensial. Beberapa di antaranya yaitu kelompok pengemudi daring, online merchant, petani, nelayan, hingga penerima kredit usaha rakyat (KUR).
Untuk mencapai target tersebut, Anggoro telah mengidentifikasi penyebab utama minimnya peserta baru jaminan sosial. Salah satu faktor kunci yaitu kualitas pelayanan BPJS Kesehatan.
Menurut dia, peserta jaminan sosial dapat mendaftar melalui BPJSTKU atau Jamsostek Mobile. Namun, pembayaran iuran harus melalui plaftorm berbeda, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), bank, kantor pos, atau tempat lainnya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Anggoro mengatakan pihaknya bakal mengembangkan teknologi biometrik untuk memudahkan peserta mendaftar dan membayar iuran. Untuk mengembangkan fitur itu, BPJS Kesehatan bakal menggandeng fintech, e-commerce, dan perbankan.
Selain itu, pihaknya juga menemukan bahwa pekerja tak mendapat informasi yang cukup terkait manfaat jaminan sosial. Hal itu menyebabkan pekerja dan pemberi kerja tidak mendaftar atau membayar iuran jaminan sosial.
"Jumlah peserta yang belum bertambah ini salah satunya karena mereka belum banyak mendengar kemudahan-kemudahan pada saat klaim, karena asuransi stigmanya gampang iurannya, susah klaimnya," kata Anggoro dalam diskusi secara daring dengan pemimpin redaksi media pada Senin (10/5/2021).
Menurut dia, proses klaim BPJAMSOSTEK masih membutuhkan waktu 5-19 hari. Durasi tersebut harus dipercepat terutama dengan adanya potensi kenaikkan pengajuan klaim mulai 2022.
Pada tahun depan, program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) mulai berlaku. Dia pun memperkirakan adanya JKP dan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) akan mencapai 10 juta per tahun.
Adapun kemampuan layanan klaim BPJS Ketenagakerjaan saat ini 2,5 juta per tahun dari 325 outlet. "Itu tidak mungkin kami lakukan dengan menambah kantor cabang, harus digitalisasi," kata Anggoro.
Racik Ulang Portofolio Investasi
Di sisi lain, BPJS Ketenagakerjaan juga mengejari hasil investasi yang positif pada tahun ini. Lembaga tersebut mencatat hasil investasi program jaminan pensiun (JP) mencapai Rp 1,36 triliun atau 109,2 persen dari target kuartal I/2021 sebesar RP 1,25 triliun.
Namun, hasil investasi dari program jaminan hari tua (JHT) senilai Rp 5,3 triliun. Jumlah tersebut masih mencapai 76,7 persen dari target sebesar Rp 6,9 triliun.
"Pencapaian hasil investasi jika dibandingkan dengan target 2021 telah mencapai 20,86 persen, sedangkan dibandingkan dengan target Maret 2021 mencapai 83,4 persen atau Rp 7,8 triliun," kata Anggoro.
Agar hasil investasi makin moncer, lembaga tersebut berencana melakukan rekomposisi aset investasi. Hal itu untuk menyesuaikan kondisi pasar dalam beberapa tahun ke depan.
Penempatan dana investasi akan disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaran jaminan sosial, yaitu jangka pendek dan menengah, serta jangka panjang. Misalnya, dana untuk program jaminan pensiun ditempatkan di instrumen investasi jangka panjang.
Adapun portofolio investasi BPJS Ketenagakerjaan saat ini terbagi pada obligasi sekitar Rp 324,15 triliun atau 66,05 persen. Kemudian, sebanyak Rp 67,62 triliun (13,78 persen ditempatkan pada instrumen saham.
Sedangkan Rp 59,58 triliun (12,14 persen) pada deposito. Selanjutnya, Rp 37,05 triliun (7,55 persen) dialokasikan pada reksa dana.
Dengan kondisi pasar saat ini, BPJS Ketenagakerjaan bakal mengurangi komposisi investasi pada saham dan reksa dana. Hal itu untuk meminimalisir fluktuasi investasi.
"Kami akan rebalancing portofolio. Kami tidak akan keluar dari sana, tapi dalam kondisi seperti ini kami harus bisa menjaga betul yield tetap optimal dan sustainability-nya terjaga," ujar Anggoro.
(Reporter : Wibi Pangestu Pratama)