BPJS Jadi Syarat pembuatan SKCK, Cek Alasannya

Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bakal punya syarat baru. Bagi masyarakat yang akan membuat SKCK nantinya harus terdaftar sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Tim Redaksi

28 Feb 2024 - 14.48
A-
A+
BPJS Jadi Syarat pembuatan SKCK, Cek Alasannya

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah bakal menjadikan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai syarat pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Nantinya bagi masyarakat yang ingin membuat SKCK harus terdaftar pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Kebijakan tersebut akan diuji coba terlebih dahulu, yang akan dilaksanakan di enam daerah pada 1 Maret - 31 Maret 2024. Beberapa daerah tersebut di antaranya di Polda Kepulauan Riau, Polda Jawa Tengah, Polda Kalimantan Timur, Polda Sulawesi Selatan, Polda Bali dan Polda Papua Barat.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugrah, mengungkap alasan dibuatnya kebijakan tersebut adalah untuk memastikan kepesertaan JKN aktif. Serta memastikan masyarakat khususnya pemohon SKCK terlindungi program JKN.

“Pemohon SKCK dapat dipastikan juga memiliki perlindungan jaminan kesehatan, di mana yang belum menjadi peserta akan diarahkan untuk mendaftar sesuai segmen-nya pemohon,” kata Rizzky saat dihubungi Bisnis, Senin (26/2/2024).

Baca Juga:

Ini Rapor Kinerja Industri Perbankan Sepanjang 2023

Kala Kinerja Bank Jumbo Kompak Capai Rekor

Mengintip Laporan Keuangan Bank-bank Domestik Milik Asing Sepanjang 2023

Kala Rasio NPL BPR Sentuh Rekor Tertinggi

Refleksi 2023 dan Proyeksi 2024 Kinerja Industri Perbankan

Segmen yang tercantum di antaranya adalah mampu dan tidak mampu, bekerja dan tidak bekerja, serta peserta non-aktif karena menunggak iuran.

Bagi peserta non-aktif akan diarahkan untuk mengaktifkan dengan membayar iuran atau jika tidak mampu maka akan mendapat keringanan mencicil dengan program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).


Bagi peserta non aktif karena baru saja menyelesaikan pendidikan di universitas, yang sebelumnya merupakan anak dari peserta segmen Pekerja Penerima Upah (PPU), peserta nonaktif dapat mengalihkan kepesertaan JKN menjadi peserta mandiri dengan mengakses chat PANDAWA melalui nomor Whatsapp 08118165165.

Adapun, peserta yang tidak aktif karena saat ini akan melanjutkan pendidikan atau dalam hal ini pemohon SKCK berusia 21–25 tahun dan masih melanjutkan pendidikan, maka yang bersangkutan masih menjadi tanggungan orang tua di program JKN.

Untuk mengaktifkan kepesertaan JKN, pemohon SKCK dapat mengakses chat Pandawa di nomor Whatsapp 08118165165 melalui fitur “Pengaktifan Kembali Status Kepesertaan”, mengisi data diri dan mengunggah dokumen bukti keterangan kuliah/bukti bayar uang sekolah terakhir, status kepesertaan JKN pemohon langsung aktif.


Kebijakan syarat pembuatan SKCK ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program JKN. Inpres tersebut menyebutkan 30 kementerian/lembaga (termasuk Polri) untuk mendukung terlaksananya implementasi program JKN dan memastikan kepesertaan JKN aktif bagi masyarakat dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

(Reporter: Muhammad Fauzan & Pernita Hestin Untari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Emanuel Berkah Caesario

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.