BPS Ubah Indikator Inflasi, Pakai Biaya Hidup Pasca Pandemi

Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan perubahan indikator untuk mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). Terbaru IHK mulai 2024 akan menggunakan basis hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022.

Maria Elena

12 Des 2023 - 19.05
A-
A+
BPS Ubah Indikator Inflasi, Pakai Biaya Hidup Pasca Pandemi

Ilustrasi inflasi atau kenaikan harga bahan-bahan pokok. Pelanggan memilih barang kebutuhan di salah satu ritel modern di Depok, Jawa Barat./Bisnis-Himawan L Nugraha

Bisnis, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan perubahan indikator untuk mengukur Indeks Harga Konsumen (IHK). Terbaru IHK mulai 2024 akan menggunakan basis hasil Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2022.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan disamping memutakhirkan tahun dasar, SBH 2022 juga bertujuan untuk memutakhirkan paket komoditas dan diagram timbang IHK. Dengan perubahan ini data inflasi yang dihasilkan diharapkan lebih tepat, cepat, dan akurat.

“Menjadi penting bagi BPS untuk terus melakukan updating yang salah satunya dengan melaksanakan SBH. Yang terakhir kami lakukan di 2022 lalu, sehingga mulai angka inflasi Januari 2024 yang kemudian akan dirilis pada 1 Februari 2024, akan menggunakan SBH dengan tahun dasar 2022,” kata Amalia dalam acara Sosialisasi Hasil Survei Biaya Hidup 2022, Selasa (12/12/2023).

Sebelumnya, BPS menggunakan basis SBH tahun 2018 untuk perhitungan IHK dan berdasarkan Consumer Price Index Manual 2010, pembaruan paket SBH biasanya dilakukan tidak lebih dari 5 tahun.

Pembaruan juga dilakukan karena BPS melihat terjadi perubahan atau pergeseran pola konsumsi di masyarakat, yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, perubahan pendapatan masyarakat, perubahan pola penawaran barang dan jasa, perubahan kualitas dan kuantitas barang/jasa, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

“Pada 2022, BPS kembali melaksanakan SBH karena salah satu nilai penting SBH 2022 adalah ketepatan waktu untuk memotret pola konsumsi penduduk di saat kita sudah pulih dari pandemi Covid-19, jadi artinya 2 tahun setelah pandemi Covid kita anggap masyarakat sudah melalui masa krisis dan kembali ke pola konsumsi normal,” katanya.

Amalia menjelaskan, ada tiga faktor yang melatarbelakangi dilakukannya pemutakhiran tahun dasar. Pertama, perubahan pola konsumsi masyarakat akibat perubahan teknolog.

Dia mencontohkan, perubahan perilaku yang mungkin dulu bobot konsumsi masyarakat tidak banyak ke travelling, sekarang banyak yang lebih memilih melakukan spending travelling daripada membeli baju.

Kedua, adanya perubahan pendapatan, serta terjadi shock dan krisis terutama saat pandemi Covid-19. Keitiga, adanya perkembangan jenis dan kualitas barang/jasa, juga perubahan pasar outlet dan pusat perbelanjaan.

Bahan paparan BPS saat mengumumkan pergantian indikator inflasi./Istimewa

Beberapa pemutakhiran, diantaranya BPS menambah cakupan kota pantauan, dari sebelumnya 90 kabupaten kota menjadi 150 kabupaten kota.

“Hasilnya, paket komoditas yang tercakup dalam perhitungan IHK bertambah menjadi 847 komoditas [sebelumnya 835 komoditas], ini bisa meng-capture lebih baik pola konsumsi masyarakat,” jelas Amalia.

Selain itu, SBH 2022 juga memotret informasi pengeluaran rumah tangga yang dilakukan melalui transaksi pasar online, sehingga pada perhitungan IHK 2022, dilakukan pencacahan beberapa komoditas melalui pasar online dan marketplace.

“Dengan memperhitungkan bobot pasar dan bobot kualitas untuk seluruh komoditas, maka perhitungan rata-rata harga akan menghasilkan nilai yang lebih presisi, dapat merepresentasikan preferensi rumah tangga terhadap varian tertentu dari komoditas,” katanya.

Dia menambahkan, BPS juga menambah cakupan provinsi yang sebelumnya berjumlah 34 provinsi menjadi 38 provinsi. Lalu, dengan menggunakan tahun dasar 2022, diseminasi IHK juga dilakukan di level provinsi, sehingga nanti BPS juga akan merilis inflasi provinsi. 

BACA JUGA : Akhiri Polemik, Bea Cukai Terbitkan Aturan Khusus Impor Migran 

JAKARTA KOTA TERMAHAL

BPS memaparkan dfatar 10 kota dengan biaya hidup tertinggi berdasarkan hasil Survei Biaya Hidup tahun 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menyampaikan bahwa dari 90 kota, kota dengan nilai konsumsi rata-rata per bulan tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp14,88 juta.

Nilai rata-rata konsumsi per bulan di Jakarta tersebut meningkat jika dibandingkan dengan nilai konsumsi pada 2018 yang sebesar Rp13,45 juta.

BACA JUGA : Hitung Mundur Eksekusi Pajak Rokok Elektrik 

Sementara kota dengan biaya hidup termahal pada urutan kedua, yaitu Bekasi sebesar Rp14,33 juta, naik dari 2018 sebesar Rp13,67 juta.

“Kota yang termahal di 2018 adalah Bekasi, DKI Jakarta di urutan kedua. Pada 2022 mereka bertukar tempat, jadi DKI Jakarta berada pada posisi pertama, termahal, kemudian diikuti Bekasi,” katanya dalam acara Sosialisasi Hasil Survei Biaya Hidup 2022, Selasa (12/12/2023).

Lebih lanjut, kota urutan ketiga dengan biaya hidup termahal yaitu Surabaya, sebesar Rp13,35 juta, naik dari 2018 sebesar Rp11,96 juta.

Pada posisi keempat, Depok tercatat nilai konsumsi rata-rata per bulannya mencapai Rp12,35 juta, naik dari Rp11,04 juta pada 2018.



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.