 dengan komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25 1 2022). Bisnis Suselo Jati.jpg)
Bisnis, JAKARTA - Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD) baru saja merilis laporan terbaru terkait reformasi ekonomi demi pertumbuhan. Menariknya, OECD menyebut pengkhususan perlakuan pemerintah bagi BUMN menjadi hambatan terhadap investasi dan produktivitas.
Dalam laporan Economic Policy Reforms 2023: Going for Growth dari OECD, disebutkan penunjukan langsung terhadap BUMN terhadap sejumlah proyek pemerintah memberikan hambatan investasi dan produktivitas sektor swasta.
Menurut OECD, hal ini membuat perusahaan Indonesia menjadi kurang produktif dan inovatif termasuk menjadi penyebab tidak masuknya perusahaan Indonesia ke rantai pasok global.
"Hambatan terhadap investasi dan produktivitas sektor swasta, termasuk pengecualian persaingan usaha bagi Badan Usaha Milik Negara, jauh lebih parah dibandingkan negara-negara sejenis, sehingga menjadikan perusahaan-perusahaan Indonesia kurang produktif, kurang inovatif, dan kurang terintegrasi ke dalam rantai nilai global," ungkap lembaga dunia yang berbasis di Prancis itu dalam laporan, dikutip Kamis (5/10/2023).