Bisnis, JAKARTA - Indonesia masih terus berupaya menghilangkan kemiskinan ekstrem di dalam negeri. Upaya ini pun dari tahun ke tahun mulai membuahkan hasil.
Bank Dunia menyebut Indonesia telah berhasil memberantas kemiskinan ekstrim. Hal ini diungkapkan Country Director World Bank Indonesia dalam laporannya yang berjudul, “Indonesia Poverty Assessment” tahun 2023.
“Indonesia boleh dibilang telah mencapai tujuannya untuk memberantas kemiskinan ekstrem ketika kemiskinan tersebut mencapai 1,5 persen pada tahun 2022,” tulis Satu Kahkonen selaku Country Director World Bank Indonesia dan Timor Leste, dikutip Sabtu (19/5/2024).
Tidak hanya itu Kahkonen juga menyebut keberhasilan Indonesia ini tidak lepas dari pertumubahan ekonomi yang berkelanjutan dan adanya perlindungan sosial.
“Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan digabung dengan perlindungan sosial telah memungkinkan kemajuan ini,” tandasnya.
Dalam laporannya, World Bank juga membeberkan data, bahwa dari tahun 2002 hingga 2022 terjadi penurunan angka kemiskinan yang begitu signifikan dari 61% menjadi 16%.
Tidak hanya itu, dalam laporan yang sama, tren konsumsi masyarakat kelas bawah mengalami peningkatan tertinggi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Konsumsi tertinggi berada di angka sekitar 5,5%.
Senada dengan World Bank, laporan internal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2016 hingga 2023 juga menunjukkan hal yang sama membanggakannya.
Selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo angka kemiskinan ekstrem di tahun 2016 adalah 5,24%. Tren ini terus mengalami penurunan hingga di tahun 2023 berada di angka 1,04%.
Target 2025
Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun ke kisaran 7,0% hingga 8,0% dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Target tingkat kemiskinan tersebut jauh menurun dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada Maret 2023 yang tercatat mencapai 9,36%.
Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sejalan dengan tingkat kemiskinan, pemerintah juga menargetkan rasio gini turun ke kisaran 0,379-0,382, dari 0,388 pada Maret 2023.
“Tingkat kemiskinan 7,0%-8,0%, rasio gini bisa di 0,379,” katanya dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025.
Baca Juga :
Selanjutnya, pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun ke kisaran 4,5% hingga 5,0% pada 2025, dari 5,32% pada Agustus 2023.
Sementara itu, indeks modal manusia ditargetkan naik menjadi 0,56 pada 2025 dari realisasi pada 2023 sebesar 0,53.
“Indeks modal manusia [ditargetkan] 0,56. Kita sekarang menggunakan human capital index, tidak lagi human development index,” jelasnya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah saat ini mulai membahas RKP 2025 yang nantinya akan dijalankan oleh pemerintahan baru. Tema RKP 2025 yang telah disepakati yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
RKP tersebut menekankan pada tiga hal, di antaranya SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga :
Memutus Rantai
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta mahasiswa yang tengah mengemban pendidikan melalui beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) membantu pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Dalam acara LEAD x GEMA “Unlocking Potentials for Better Indonesian Future” di London, Senin (6/5/2024), Sri Mulyani mengungkapkan saat ini pemerintah masih bergulat dalam menekan angka kemiskinan menujul nol. Sementara saat ini, angka kemiskinan nasional masih 9,36%.
Padahal, target angka kemiskinan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah ditetapkan pemerintah sebesar 6,5% – 7,5%.
“Memotong generasi antar generasi kemiskinan itu suatu upaya yang tidak mudah. Tidak hanya sekadar menambah uangnya, kita perlu desain. Dan saya minta kalian nanti yang ada di sini thinking about that karena kita masih punya lebih dari 9% penduduk kita yang miskin,” ungkapnya.
Pasalnya, pemerintah saat ini telah mengeluarkan anggaran cukup besar dalam melindungi masyarakat miskin melalui bantuan sosial mulai dari kesehatan serta pendidikan.
Untuk itu, Sri Mulyani meminta kepada para mahasiswa yang tengah menempuh pendidikan menggunakan uang negara tersebut untuk ikut mendesain pengentasan kemiskinan.
Pemerintah saat ini sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk perlindungan sosial, mulai dari sekolah gratis, mengatasi stunting dengan pemberian bantuan sembako, serta imunisasi untuk memastikan kesehatan anak.
Meski demikian, eksekusi di lapangan masih terlampau jauh dari harapan. Menjadi kesulitan pemerintah untuk memastikan orang tua tetap menyekolahkan anaknya meskipun memiliki keterbatasan uang.
“Karena orang tua miskin akan mengatakan ngapain anak saya sekolah lebih baik dia kerja nambah ekonomi keluarga kita. Itu hard untuk di-cut. Satu yang saya ingin sampaikan ini adalah unlocking potential, untuk satu faktor yaitu SDM,” jelasnya.
Baca Juga :
Sebagai catatan, dari total dana Rp497 triliun dalam pos Perlindungan Sosial (Perlinsos), didominasi oleh subsidi energi dan nonenergi yang mencapai Rp330 triliun atau mencakup 66,43% dari pagu.
Perlindungan sosial lainnya sepereti Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan dengan ekskutor Kementerian Sosial, mencapai Rp75,6 triliun.
Bantuan melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang mencapai Rp30 triliun.
Sebanyak Rp49 triliun dari anggaran perlinsos berada di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi 96,7 juta masyarakat Indonesia. Anggaran perlinsos juga mengalir melalui Transfer ke Daerah (TKD) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa senilai Rp10,7 triliun.(Annasa Rizki Kamalina, Maria Elena)