Free

Cara Pemerintah Mencegah Korupsi Setoran Minerba

Peluncuran Simbara jadi momentum bagi kementerian/lembaga untuk bekerja secara terintegrasi.

Zufrizal

8 Mar 2022 - 13.19
A-
A+
 Cara Pemerintah Mencegah Korupsi Setoran Minerba

Sebuah kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (14/1/2022). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Bisnis, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menilai Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara (Simbara) akan dapat mencegah korupsi setoran mineral dan batu bara (minerba).

Pasalnya, sistem terintegrasi tersebut bisa menjadi sarana untuk memantau proses perdagangan, termasuk perizinan minerba dari hulu hingga hilir.

"Pengembangan Simbara telah mengidentifikasi celah-celah rawan korupsi sekaligus menutupnya dengan berbagai mekanisme baru, pengenaan blokir otomatis, dan pergerakan batu bara di pintu mana saja jika ditemukan dokumen yang tidak konsisten. Ini hal nyata upaya pencegahan korupsi berbasis elektronik," kata Menko Luhut dalam peluncuran Simbara oleh Kemenkeu seperti dikutip melalui Antara, Selasa (8/3/2022).


Menurutnya, peluncuran Simbara jadi momentum bagi kementerian/lembaga untuk bekerja secara terintegrasi sebab selama bertahun-tahun prosesnya masih tercerai berai antara kementerian/lembaga.

"Portal sistem informasi minerba ini saya kira sangat baik. Ini juga akan membantu pundi-pundinya Kementerian Keuangan," ujar Menko Luhut.

Dia menambahkan bahwa di dalam Simbara akan tercatat nomor transaksi penerimaan negara dan laporan hasil verifikasi yang akan digunakan untuk verifikasi dalam pemberian izin ekspor mulai dari penerbitan, laporan surveyor, penerbitan pemberitahuan ekspor barang, hingga penerbitan surat persetujuan berlayar.

"Ini baru awal integrasi, saya ulangi, baru awal integrasi. Masih banyak anomali dan iregularitas dari data mentah yang masuk dari berbagai kementerian/lembaga yang tadinya belum terintegrasi, sekarang terintegrasi," katanya.

Dugaan iregularitas itu antara lain penggunaan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tidak semestinya, NTPN tidak valid, hingga salah format.

"Saya minta tim teknis untuk segera menindaklanjuti, analisis data, dan perbaikan serta penegasan konsekuensi jika dipastikan iregularitas tersebut adalah kecurangan. Saya minta tim ini betul-betul dikaji, didalami dan diambil tindakan. Saya mohon Ketua KPK, di sini kita bermain," ujar Luhut.

Dia menuturkan bahwa penerapan Simbara juga berbanding lurus dengan penguatan pengawasan dalam pemenuhan domestic market obligation (DMO), pembayaran royalti, dan pemberantasan penambang tanpa izin sehingga langsung berkontribusi pada optimalisasi penerimaan negara.

Adapun dari sisi pemerintah, Simbara akan mewujudkan efektivitas pengawasan rekon data akurat, tata kelola yang baik sehingga terciptanya ultimate goal efficiency dan efektivitas pelayanan dengan peningkatan penerapan single out-input.

"Ini juga akan kami dorong dan sudah mulai jalan, walaupun belum efektif, yaitu mengenai seaport dan airport. Di seaport ada 10, sudah dua integrasi, tapi masih banyak di dalam ini masih banyak tikus-tikus yang perlu kita selesaikan. Karena ini tidak boleh sistem dilanggar, kalau ada pelanggaran dalam sistem, itu harus ditindak," katanya.

Luhut juga meminta agar kesuksesan integrasi Simbara yang saat ini baru diterapkan bagi perizinan penjualan batu bara bisa diperluas ke komoditas mineral lain seperti nikel dan bauksit.

"Data yang ada di Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, maupun di Kementerian Perindustrian itu mesti bisa diharmonisasi sehingga kita bisa tahu ada kecurangan atau kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan," kata Luhut.



Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Zufrizal

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA