Citi Indonesia Catat Devisa Hasil Ekspor (DHE) Rp10,89 T

Citibank N.A., Indonesia (Citi Indonesia) mencatatkan transaksi Devisa Hasil Ekspor (DHE) meningkat hampir 300% menjadi US$500 juta hingga US$700 juta atau sekitar Rp7,78 triliun hingga Rp10,89 triliun (asumsi kurs Rp15.560) per September 2023.

Redaksi

17 Nov 2023 - 15.37
A-
A+
Citi Indonesia Catat Devisa Hasil Ekspor (DHE) Rp10,89 T

Ilustrasi Citibank./Istimewa

Bisnis, JAKARTA - Citibank N.A., Indonesia (Citi Indonesia) mencatatkan transaksi Devisa Hasil Ekspor (DHE) meningkat hampir 300% menjadi US$500 juta hingga US$700 juta atau sekitar Rp7,78 triliun hingga Rp10,89 triliun (asumsi kurs Rp15.560) per September 2023.

Director, Country Head of Treasury Trade Solutions, Citibank, N.A., Indonesia Yoanna Darwin mengatakan dengan ragam solusi yang ditawarkan untuk klien, transaksi DHE melonjak perusahaan sekitar tiga kali lipat.

“Citi Indonesia menjadi salah satu bank pertama yang ditunjuk oleh Bank Indonesia untuk memfasilitasi DHE, serta memfasilitasi transaksi ekspor impor secara end-to-end dan proses cross selling, terutama bagi nasabah multinasional Citi,” ujarnya pada Bisnis, Kamis (16/11/2023).

Sebelumnya, bank yang baru saja diakuisisi UOB pada awal tahun ini tersebut, memproyeksikan penerimaan dari penempatan eksportir atas devisa hasil elspor (DHE) sumber daya alam (SDA) masih akan besar di tengah fluktuasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Pada kesempatan terpisah, CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan pada dasarnya Citi Indonesia meproyeksikan positif penerimaan dari DHE di tengah dinamika nilai tukar rupiah.

"Untuk DHE ini, tidak begitu tergantung situasi valuta asing [valas]. Ini benar-benar devisa hasil ekspor. Berapa pun nilai tukar, yang penting dana hasil ekspor bisa ditempatkan di Citi," ujarnya.

Meski begitu, Batara melihat dalam 3 bulan aturan kewajiban penempatan DHE di Tanah Air berjalan, terdapat pertumbuhan yang signifikan dari eksportir yang menempatkan DHE di Citi Indonesia.

"Klien kita interested buka deposito minta juga untuk swap facility. Jadi kami optimistis pertumbuhan DHE akan stabil," ujar Batara. Sebagai informasi, pemerintah memiliki regulasi yang mewajibkan minimal 30% DHE ditempatkan dalam sistem keuangan Indonesia selama minimal tiga bulan.

Aturan tersebut tertuang dalam PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (PP DHE SDA), yang  berlaku per 1 Agustus 2023. Lebih tepatnya, beleid ini berlaku untuk barang-barang ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/atau pengolahan sumber daya alam (SDA).

ATURAN BARU

Di sisi lain, pemerintah melaporkan proses pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait devisa hasil ekspor (DHE) akan rampung pada akhir November 2023. 

Sekretaris Menteri Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan saat ini proses evaluasi tengah berjalan dan terus dilakukan penyempurnaan. 

“Kami tinggal tuangkan di dalam konsep penyempurnaan dari regulasi PP nya, paling tidak akhir November harusnya selesai,” ujarnya kepada awak media. 

Baca Juga : Revisi Penerimaan, Diskriminasi Pajak Orang Pribadi 

Susi mengaku pihaknya bersama stakeholders hanya memiliki waktu hingga akhir November, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengamanatkan DHE untuk diimplementasi secara penuh mulai Desember tahun ini. Termasuk penerapan sanksi blokir. 

Dalam perjalanannya sejak Agustus 2023, Susi menyampaikan adanya evaluasi dari sektor pertambangan. 

Susi mencontohkan, kontraktor migas yang melakukan ekspor memiliki kewajiban untuk menyisihkan dari hasil ekspornya ke pemerintah. Untuk itu, sektor tersebut dirasa tak diharuskan untuk memarkir dolarnya di dalam negeri. 

“Arahan Pak Presiden tidak ada pengecualin, semua sektor tetep harus tunduk pada PP. Kalau ada yang khusus [migas], masukkan dalam regulasinya,” tegasnya. 

Baca Juga : Perkuat Ekspor Manfaatkan Momentum 

Sebelumnya, Susi menjelaskan bahwa terdapat beberapa hal yang akan dievaluasi pemerintah terkait kebijakan DHE sumber daya alam (SDA). 

Pertama, perkembangan pemasukan DHE SDA ke dalam rekening khusus (pemasukan DHE/ repatriasi). Kedua, perkembangan penempatan DHE SDA pada instrumen yang telah ditetapkan (penempatan DHE/ Retensi). Ketiga, evaluasi komoditas yang terkena ketentuan DHE SDA. 

Keempat, evaluasi pemanfaatan instrumen DHE SDA. Kelima, evaluasi kesiapan sistem informasi terintegrasi. Terakhir, evaluasi masukan dan feedback dari pelaku usaha dan asosiasi.(Annasa Rizki Kamalina, Arlina Laras)


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.