CPO Tidak Boleh Diekspor, Pemerintah Siap Lawan Mafia Migor?

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22 tahun 2022 resmi melarang untuk sementara ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Saeno

27 Apr 2022 - 22.11
A-
A+
CPO Tidak Boleh Diekspor, Pemerintah Siap Lawan Mafia Migor?

Bisnis, JAKARTA – Pemerintah memilih bersikap tegas menghadapi kelangkaan minyak goreng di Indonesia yang dikenal sebagai penghasil minyak sawit utama. Sikap pemerintah seakan genderang perang menghadapi apa yang selama ini disinyalir sebagai mafia minyak goreng. Meski tidak ada penjelasan terperinci, kelangkaan yang disusul kenaikan harga minyak goreng dinilai publik sebagai ulang mafia minyak goreng di Tanah Air.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 22 tahun 2022 resmi melarang untuk sementara ekspor CPO, RBD Palm Oil, RBD Palm Olein, dan Used Cooking Oil. Keputusan itu diambil setelah sebelum dikabarkan pemerintah merevisi larangan ekspor CPO menjadi hanya larangan ekspor minyak goreng dan bahan pembuat minyak goreng, yakni RBD Palm Olein.

Namun, Rabu (27/4/2022) sore, situasinya kembali berubah. Pemerintah dikabarkan mengubah haluan dan memperluas larangan ekspor. Nada ke arah perluasan larangan ekspor memang sempat terungkap Selasa (26/4/2022). Sebuah media luar negeri menyatakan larangan bisa saja diperluas, tergantung dari kondisi yang terjadi.

Hasilnya, kini muncul Permendag Nomor 22/2022. Pasal 2 Permendag tersebut secara gamblang menuliskan sebagai berikut:

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Saeno
company-logo

Lanjutkan Membaca

CPO Tidak Boleh Diekspor, Pemerintah Siap Lawan Mafia Migor?

Dengan paket langganan dibawah ini :

Tidak memerlukan komitmen. Batalkan kapan saja.

Penawaran terbatas. Ini adalah penawaran untuk Langganan Akses Digital Dasar. Metode pembayaran Anda secara otomatis akan ditagih di muka setiap empat minggu. Anda akan dikenai tarif penawaran perkenalan setiap empat minggu untuk periode perkenalan selama satu tahun, dan setelah itu akan dikenakan tarif standar setiap empat minggu hingga Anda membatalkan. Semua langganan diperpanjang secara otomatis. Anda bisa membatalkannya kapan saja. Pembatalan mulai berlaku pada awal siklus penagihan Anda berikutnya. Langganan Akses Digital Dasar tidak termasuk edisi. Pembatasan dan pajak lain mungkin berlaku. Penawaran dan harga dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Copyright © Bisnis Indonesia Butuh Bantuan ?FAQ
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.