Daftar Lengkap UMP 2024: Jakarta Tertinggi, Jawa Tengah Terendah

Dari besaran upah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai upah terbesar mencapai Rp5,06 juta atau naik 3,6% dibandingkan UMP 2023. Disusul Bangka Belitung Rp3,64 juta dan Sulawesi Utara senilai Rp3,54 juta.

Ni Luh Anggela

22 Nov 2023 - 12.59
A-
A+
Daftar Lengkap UMP 2024: Jakarta Tertinggi, Jawa Tengah Terendah

Buruh menggelar aksi demo di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis 14.9.2023. Para buruh menolak Omnibus Law Cipta Kerja dan menuntut kenaikan upah minimum 2024 sebesar 15 persen - Bisnis-Ni Luh Angela

Bisnis, JAKARTA - Sedikitnya 28 dari 38 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Penetapan itu sejalan dengan arahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Perubahan PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

Dari besaran upah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai upah terbesar mencapai Rp5,06 juta atau naik 3,6% dibandingkan UMP 2023. Disusul Bangka Belitung Rp3,64 juta dan  Sulawesi Utara senilai Rp3,54 juta.

Dari nilai upah tersebut, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan UMP terendah yakni Rp2,03 juta. Diikuti Jawa Barat Rp2,05 juta, DI Yogyakarta Rp2,12 juta dan Jawa Timur dengan upah Rp2,16 juta.

Meski demikian, secara persentase, kenaikan UMP terbesar berada di Provinsi Maluku Utara dengan kenaikan sebesar 7,5%, disusul oleh DI Yogyakarta 7,27%, Jawa Timur 6,13%, dan Sulawesi Tengah 5,28%. Sedangkan, persentase kenaikan UMP terendah berada di Provinsi Gorontalo 1,29%, disusul oleh Aceh 1,28%, dan Sulawesi Barat 1,5%. 

Baca juga

Kenaikan UMP 2024: Harapan Buruh Hadapi Kenyataan Dunia Usaha

Ada 26 Provinsi Sudah Sahkan UMP 2024, Kenaikan Tertinggi 7,5%

Ancaman Mogok Kerja Buruh Menolak Usulan UMP 2024 di Jakarta

Hingga saat ini, belum ada informasi terbaru mengenai penyesuaian UMP 2023 dari Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan.

Merujuk pada PP No.51/2023, provinsi baru, seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan masih mengikuti penetapan UMP 2024 dari provinsi induk.

“Penetapan UMP pertama kali sebesar nilai UMP induk,” bunyi beleid itu, dikutip Rabu (22/11/2023). 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri sebelumnya menyebut, pemerintah provinsi yang melapor lebih dari batas waktu yang ditetapkan dan tidak menetapkan UMP sesuai PP No.51/2023, bakal dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk kemudian ditindaklanjuti. 

“Sanksi bukan dari Kemenaker, tapi kita laporkan ke Kemendagri,” ujarnya.


Berikut daftar lengkap kenaikan UMP 2024 di 38 provinsi:

  1. Aceh - 1,28% (Rp3,46 juta)

  2. Sumatra Utara - 3,67% (Rp2,80 juta)

  3. Sumatra Barat - 2,52% (Rp2,81 juta)

  4. Bangka Belitung - 4,04% (Rp3,64 juta)

  5. Kepulauan Riau - 3,76% (Rp3,4 juta)

  6. Riau - 3,22% (Rp3,29 juta)

  7. Jambi - 3,2% (Rp3,03 juta)

  8. Bengkulu - 1,7% (Rp2,41 juta)

  9. Sumatra Selatan - 1,55% (Rp3,45 juta)

  10. Lampung - 3,16% (Rp2,71 juta)

  11. Banten - 2,5% (Rp2,72 juta)

  12. DKI Jakarta - 3,6% (Rp5,06 juta)

  13. Jawa Barat - 3,57% (Rp2,05 juta)

  14. Jawa Tengah - 4,02% (Rp2,03 juta)

  15. DI Yogyakarta - 7,27% (Rp2,12 juta)

  16. Jawa Timur - 6,13% (Rp2,16 juta)

  17. Bali - 3,68% (Rp2,81 juta)

  18. NTB - 3,06% (Rp2,44 juta)

  19. NTT - 2,96% (Rp2,18 juta)

  20. Kalimantan Barat - 3,6% (Rp2,70 juta)

  21. Kalimantan Selatan - 4,22% (Rp3,28 juta)

  22. Kalimantan Tengah - menunggu putusan resmi

  23. Kalimantan Timur - 4,98% (Rp3,36 juta)

  24. Kalimantan Utara - menunggu putusan resmi

  25. Gorontalo - 1,19% (Rp3,02 juta)

  26. Sulawesi Utara - 1,67% (Rp3,54 juta)

  27. Sulawesi Tengah - 5,28% (Rp2,73 juta)

  28. Sulawesi Tenggara - 4,6% (Rp2,88 juta)

  29. Sulawesi Selatan - 1,45% (Rp3,4 juta)

  30. Sulawesi Barat - 1,5% (Rp2,91 juta)

  31. Maluku - menunggu putusan resmi

  32. Maluku Utara - 7,50% (Rp3,2 juta)

  33. Papua - menunggu putusan resmi

  34. Papua Barat - menunggu putusan resmi

  35. Papua Tengah -  menunggu putusan resmi

  36. Papua Pegunungan - menunggu putusan resmi

  37. Papua Selatan - menunggu putusan resmi

  38. Papua Barat Daya - menunggu putusan resmi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.