Dampak Jika Indonesia Kalah Gugatan Nikel di WTO

Pemerintah bersiap mengambil sikap untuk menghadapi dampak apabila Indonesia kalah gugatan nikel di WTO. Presiden Joko Widodo berulangkali buka suara menanggapi hasil gugatan tersebut.

Rayful Mudassir

26 Sep 2022 - 16.18
A-
A+
Dampak Jika Indonesia Kalah Gugatan Nikel di WTO

Bisnis, JAKARTA - Indonesia telah mengambil ancang-ancang menghadapi hasil gugatan Uni Eropa ke organisasi perdagangan dunia (WTO) setelah RI menghentikan ekspor bijih nikel sejak dua tahun terakhir.


Gugatan Benua Biru tersebut dilakukan pada 2021, setahun setelah Indonesia benar-benar menyetop ekspor nickel ore. Dari kebijakan ini pemerintahan Presiden Joko Widodo menargetkan percepatan penghiliran nikel menjadi produk olahan. 


Setelah gugatan ini, butuh waktu beberapa tahun untuk mengetahui hasil yang diputuskan World Trade Organization. Dari laman resmi organisasi itu disebutkan proses persidangan masih dalam tahap diskusi panel antara Uni Eropa dan sejumlah negara dengan badan penyelesaian sengketa WTO. 


Hasil diskusi panel ini baru akan keluar pada kuartal IV/2022. Laporan ini diperkirakan bakal tersedia untuk umum. Pun perjalanan gugatan ini masih cukup panjang, Presiden Joko Widodo memberi respons soal sikap RI saat UE menang gugatan. 


Baca Juga: Nikel RI Makin Berkilau di Tengah Gugatan Uni Eropa ke WTO


Bila Eropa memenangkan gugatan ini, setidaknya Indonesia harus membuka kembali ekspor bijih nikel kepada negara importir. Namun, pemerintah diperkirakan akan membuat perlawanan agar upaya penghentian ekspor tetap berlanjut.


Jokowi menegaskan bahwa pemerintahannya tidak mempermasalahkan apabila Indonesia kalah dalam gugatan terkait penghentian ekspor produk bijih nikel. 

"Untuk semua, tidak perlu takut apabila kita ini menghentikan ekspor nikel, kemudian dibawa [Uni Eropa] ke WTO, tidak apa-apa. Dan [apabila] kelihatannya juga kalah kita di WTO tidak apa-apa," katanya saat menghadiri Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2022 di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Alih-alih mengkhawatirkan gugatan tersebut, Jokowi justru menilai penghentian ekspor nikel merupakan titik balik semangat untuk memperbaiki tata kelola tambang di Tanah Air, tentunya hal tersebut perlu dilakukan dengan upaya menghidupkan industri hilir demi mendorong nilai tambah di dalam negeri.

"Barangnya sudah jadi dulu, industrinya sudah jadi. Tidak apa-apa. Kenapa kita harus takut dibawa ke WTO kalah. Kalah tidak apa-apa. Syukur bisa menang, tetapi kalah pun tidak apa-apa. Industrinya sudah jadi dulu, ini memperbaiki tata kelola kok. Dan nilai tambah itu ada di dalam negeri," katanya.


Sebagai catatan, gugatan UE terhadap Indonesia atas larangan ekspor produk mineral nikel tercantum dalam gugatan WTO nomor DS592.

Pada 18 November 2021, perwakilan pemerintah Indonesia menghadiri pertemuan virtual panel WTO yang dipimpin oleh Leora Bloomberg di Jenewa, Swiss untuk terakhir kalinya.

Delegasi Indonesia saat itu mengatakan bahwa alasan pelarangan ekspor produk bijih nikel mentah dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan WTO sesuai dengan alasan pembentukan organisasi pada 1995.

Sementara itu, UE menilai Indonesia melanggar komitmen anggota WTO untuk memberikan akses seluas-luasnya ke perdagangan internasional, termasuk produk nikel yang belum diproses yang jelas melanggar Pasal XI:1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994.

"Meskipun kita digugat di WTO enggak apa-apa. Kan nikel, nikel kita, barang, barang kita, mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong," kata Jokowi, Senin (17/9/2022).


Bersiap Ajukan Banding


Kendati belum menuai hasil, Kementerian Perdagangan bersiap mengajukan banding apabila RI kalah dalam sidang gugatan tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menekankan bahwa langkah itu akan dilakukan setelah hasil panel keluar. 

“Bagaimana setelah ini, kita tunggu dulu hasil panel. Dari hasil panel akan ketahuan. Kita tunggu hasil panel. Tapi saya diskusi juga dengan Airlangga, Bahlil, andai kata terburuk nanti kita banding. Banding panel belum ada jadi butuh waktu, bisa 5 tahun lagi. Masih banyak jalan,” ujar dia di Kemendag, Minggu (25/9/2022).

“Sebetulnya dia [Eropa] tidak ada bisnisnya. Kita itu nikel ke Ini Eropa tidak ada. Jadi kepentingan usaha di Uni Eropa tidak ada tapi dia menggugat kita. Kenapa? Karena dari WTO melarang itu seperti haram,” imbuh Zulhas.

Direktur Jenderal Perundingan Perjanjian Internasional Kemendag Djatmiko Bris Witjaksono menjelaskan langkah itu diambil sebagai upaya mengamankan nikel sebagai modal memberdayakan sumber daya dalam negeri.


Selain itu, sikap itu menunjukkan ikhtiar pemerintah agar tidak melulu melakukan ekspor dalam bentuk mentah. Lewat komoditas nikel, RI diharap naik kelas menjadi negara maju dengan mampu memproduksi barang jadi, bukan mentah ataupun setengah jadi dari nikel.

Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Trade, Industry, dan Investment Ahmad Heri Firdaus turut melihat tidak masalah bila memang terjadi kalah menang, hal terpenting Indonesia dapat terus melakukan pembangunan industri nikel.

“Soal gugatan, tetapi selama proses dalam negeri terus membangun, kalau nanti kalah, Indonesia punya industrinya, intinya adalah keberpihakan, kemauan agar bisa menghiliriasai sumber daya termasuk nikel, yang arahnya akan menjadi bahan baku kendaraan listrik,” kata Heri, Selasa (13/9/2022). (Indra Gunawan, Annasa Rizki Kamalina & Akbar Evandio)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Rayful Mudassir

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.