Dana Hibah Pariwisata Naik, Perolehan Devisa Paceklik

Kenaikan dana hibah pariwisata pada tahun ni merupakan bagian dari perlindungan sosial tidak hanya untuk sektor perhotelan dan restoran, tetapi juga diperluas untuk industri biro perjalanan wisata, pengelola destinasi dan taman rekreasi

Stepanus I Nyoman A. Wahyudi

27 Sep 2021 - 20.14
A-
A+
Dana Hibah Pariwisata Naik, Perolehan Devisa Paceklik

Candi Ratu Boko. Aturan baru pemerintah pusat dan provinsi yang mengharuskan rapid test antigen terkait dengan kunjungan akhir tahun ini membuat wisatawan urung hadir. /TWC.

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah bakal menaikkan besaran dana hibah pariwisata menjadi Rp3,7 triliun pada tahun ini. Dengan demikian, industri turisme diharapkan dapat  kembali bergairah seiring dengan pelandaian kurva pandemi di Tanah Air. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dana hibah pariwisata pada tahun lalu digelontorkan senilai Rp3,3 triliun.

“[Kenaikan dana hibah pada tahun] ini [merupakan] bagian dari perlindungan sosial yang ditingkatkan tidak hanya di sektor hotel dan restoran, tetapi juga digunakan di biro perjalanan wisata, pengelola destinasi dan taman rekreasi,” kata Airlangga saat Rakornas Parekraf Tahun 2021 secara daring, Senin (27/9/2021). 

Selain itu, Airlangga mengatakan, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,67 triliun untuk mempercepat pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, wisata alam, dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pariwisata tersebut. 

“Terdapat peningkatan anggaran bantuan insentif pemerintah sebesar Rp60 miliar yang besarnya tiga kali lebih besar dibandingkan dengan 2020. Sasarannya untuk tujuh subsektor ekonomi kreatif yaitu aplikasi, pengembang gim, kriya, fesyen, film, dan sektor pariwisata,” kata dia. 

Alokasi anggaran pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif itu diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional hingga 4,5% year on year (yoy) pada akhir 2021.

“Pertumbuhan ekonomi pada kuartal dua sudah membaik yaitu di posisi 7,07%. Kita berharap akhir tahun ini bisa naik 3,7% sampai 4,5% persen secara year on year,” tuturnya. 

Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno justru menargetkan perolehan devisa dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di level sangat moderat, yaitu antara US$0,47 miliar sampai US$1,7 miliar pada tahun depan.

Sebagai perbandingan, realisasi devisa dari sektor pariwisata sebelum pandemi tidak pernah di bawah US$10 miliar. Pada 2019 saja, proyeksi perolehan devisa turisme mencapai US$20 miliar.

Target itu ditetapkan seiring dengan rencana pemerintah untuk membuka kembali sejumlah destinasi pariwisata unggulan pada akhir tahun ini. 

“Ini matriksnya sudah disepakati dengan DPR yaitu kontribusi PDB pariwisata 4,3%, pada 2022 total nilai devisa US$0,47 miliar sampai dengan US$1,7 miliar,” kata Sandi. 

Dia menyebut kementeriannya bakal berfokus untuk mengoptimalkan lama kunjungan dan jumlah konsumsi pelancong saat berwisata di dalam negeri.

Dengan demikian, terdapat sejumlah segmentasi pelancong yang bakal ditargetkan di tengah rencana pemulihan kembali sektor pariwisata di Tanah Air. 

“Dengan batas bawah US$0,47 miliar sampai US$1,7 miliar bisa tercapai tahun depan,” kata dia. 

Di sisi lain, menurut Sandi, target itu juga relatif dapat terlaksana lantaran Indonesia menjadi tuan rumah dari Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 yang dimulai pada 1 Desember 2020 hingga 30 November 2022. 

“Akan ada aktivitas seputar G20 baik aktivitas itu di pertemuan-pertemuan inti atau acara sampingan, itu akan kita perbanyak,” tuturnya. 

SALURKAN PINJAMAN

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta perbankan untuk tidak ragu menyalurkan pinjaman modal atau kredit kepada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menyusul momentum pemulihan ekonomi nasional. 

Sri beralasan pemerintah tengah berfokus untuk menjaga tren pelandaian kurva pandemi Covid-19 sembari mempercepat pemulihan ekonomi di sejumlah sektor terdampak signifikan beberapa waktu terakhir.

Kementerian keuangan, lanjutnya, telah memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi sertai pemulihan ekonomi tersebut.

“Ini untuk menciptakan kembali rasa percaya diri kepada dunia usaha terutama perbankan untuk mampu menyalurkan kreditnya lagi ke sektor yang masih dianggap berisiko besar akibat Covid-19,” kata Sri. 

Adapun, Kementerian Keuangan mengalokasikan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp699,43 triliun untuk menanggulangi pandemi dan membangkitkan ekonomi nasional pada 2021. 

Dana tersebut meningkat dari alokasi sebelumnya yang sebesar Rp695,2 triliun atau meningkat 20,63% dari realisasi anggaran PEN 2020. 

Anggaran PEN 2021 terfokus pada lima bidang yakni, kesehatan sebesar Rp176,3 triliun, perlindungan sosial Rp157,4 triliun, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi Rp186,8 triliun, insentif usaha dan pajak Rp53,9 triliun, serta program prioritas Rp125,1 triliun. 

“Kami mencoba menyehatkan kembali termasuk di dalam keputusan kebijakan dan berbagai instrumen itu untuk menyehatkan ekonomi dan dunia usaha,” kata menkeu. 

Komodo menjadi primadona di Pameran Wisata Internasional di Budapest./KBRI Budapest

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), di sisi lain, menilai sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mencatatkan pertumbuhan kredit yang positif seiring dengan pelandaian kurva pandemi pada paruh kedua tahun ini.

Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Teguh Supangkat mengatakan hal itu terlihat dari pertumbuhan positif kredit pada sektor perdagangan besar, akomodasi, makan dan minum, transportasi, pergudangan dan komunikasi. 

“Kita melihat bahwa outstanding restrukturisasi kredit dan jumlah debitur restrukturisasi kredit perbankan trennya pada 2021 sudah mulai melandai, kenaikannya sudah mulai sedikit,” kata Teguh. 

Artinya, Teguh menerangkan, terdapat sejumlah kredit dari sektor pariwisata yang direstrukturisasi sudah kembali normal. Malahan ada sejumlah kredit yang telah rampung dilunasi. “Walaupun ada beberapa yang tetap berjalan,” tuturnya. 

OJK mencatat restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh 101 bank di Indonesia sudah menyentuh Rp779 triliun per Juli 2021. Kebijakan restrukturisasi ini telah menyasar 5,1 juta debitur yang terbagi ke sektor UMKM dan Non-UMKM. 

Adapun, OJK juga telah menyalurkan pembiayaan di sektor ekonomi kreatif mencapai Rp39,19 triliun selama kuartal II/2021. 

GELEMBUNG PARIWISATA

Dari sisi kebijakan akses wisatawan mancanegara (wisman), pemerintah juga berencana memperluas pintu tourism bubble dengan sejumlah negara mitra seiring pelandaian kurva pandemi di Tanah Air. 

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan pemerintah tengah membuka kerja sama tourism bubble dengan sejumlah negara yang telah berhasil menekan laju sebaran Covid-19 belakangan ini. 

“Kami akan buka dan dorong untuk tourism bubble karena basisnya memang untuk bisnis traveller tidak akan sulit untuk kita kembangkan juga,” kata Mahendra. 

Pemerintah, menurut Mahendra, tengah menjajaki peluang kerja sama untuk pengembangan tourism bubble dengan Belanda, Hungaria, Australia, Singapura, China, Korea Selatan, Malaysia, Hong Kong dan Arab Saudi. 

“Ke depan yang kami lihat potensial ada beberapa negara yang sudah kita jajaki sejak awal untuk pengembangan tourism bubble dan koridor khusus tadi,” kata dia. 

Delegasi peserta Annual Meeting IMF-World Bank Group 2018 menonton atraksi budaya di salah satu destinasi wisata di Gianyar, Bali, Sabtu (13/10)./Bisnis-Ema Sukarelawanto

Dari sisi pelaku usaha, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meminta pemerintah untuk meniadakan kebijakan karantina bagi wisatawan mancanegara yang hendak pelesir ke dalam negeri. 

Ketua Umum GIPI Didien Djunaedi mengatakan permohonan itu berasal dari anggotannya yang bergerak di bidang operasi tur atau tour operation untuk mengoptimalkan pendapatan mereka di tengah momentum pemulihan ekonomi nasional.

Alasannya, kebijakan karantina bagi wisatawan mancanegara dinilai merugikan pelaku usaha dari sisi penyerapan akomodasi. 

“Mereka ingin kalau rombongan itu 15 atau 16 hari maka pertimbangannya untuk tidak dikenakan kewajiban karantina pada waktu kedatangannya karena mereka sudah siap dengan asuransi umum, asuransi Covid-19 dan segala hal terkait dengan kesehatan,” kata Didien. 

Didien mengatakan calon pelancong luar negeri itu juga telah rampung divaksinasi Covid-19 dan memiliki dokumen kesehatan berupa hasil tes polymerase chain reaction atau PCR.

Dia berharap peniadaan syarat karantina tersebut dapat mengoptimalkan pendapatan pelaku usaha di bidang terkait seiring dengan rencana pembukaan sejumlah destinasi unggulan pada akhir tahun ini. 

“Banyak pemandu wisata yang sudah mendapat pesanan barangkali, tetapi permohonan yang karantina ini sangat penting buat grup [wisatawan] itu kalau kita bicara dengan mereka,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Wike D. Herlinda

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.