Bisnis, JAKARTA – Masalah klasik penumpukan dana pemerintah daerah di bank hingga saat ini masih belum terselesaikan. Pemerintah pusat sedang menyiapkan regulasi baru yang akan mendorong terpangkasnya dana daerah yang tidak digunakan. Regulasi yang bisa juga dinilai sebagai sanksi tersebut memungkinkan pemerintah pusat menahan transfer keuangan ke daerah.

Penumpukan dana pemerintah daerah di bank bukan semata-mata faktor sumber daya manusia yang menjalankan pemerintahan. Masalahnya dinilai kompleks dan struktural, sehingga kerap belum terselesaikan. 

"Di daerah itu belanja menjadi urusan tiga unit. Yang membuat perencanaan Bappeda, yang bagian mengerjakan adalah dinas terkait, yang bayar BPKAD, kadang-kadang enggak nyambung tiga ini. Di daerah, Sekda [yang bertanggung jawab atas belanja] kerjaannya banyak, yang teknis kadang tidak termonitor," ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.

Hal itu disampaikan Prima dalam temu media di Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/7/2022).