Free

Dana Stunting dan UMKM Ternyata Habis di Perdin & Program Absurd

Presiden Jokowi mengingatkan jajaran kementerian dan lembaga, anggaran jangan dihabiskan untuk perjalanan dinas dan program tak jelas atau absurd.

Jaffry Prabu Prakoso

14 Jun 2023 - 15.05
A-
A+
Dana Stunting dan UMKM Ternyata Habis di Perdin & Program Absurd

Pelaku UMKM sedang menyelesaikan pesanan. /Bisnis-Himawan L. Nugraha

Bisnis, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyayangkan pemakaian anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mayoritas digunakan untuk perjalanan dinas (perdin) dan program tak jelas atau absurd. 

Jokowi tak dapat menyembunyikan rasa geramnya karena masih menemukan penggunaan APBN dan APBD untuk program yang absurd dan tidak tepat sasaran. 

Dia memberi contoh pada program penanganan stunting atau tengkes yang anggarannya mencapai Rp10 miliar. Hanya sekitar 20 persen yang betul-betul digunakan untuk masyarakat.

"Rp10 miliar untuk stunting. Saya cek, perjalanan dinas Rp3 miliar, rapat-rapat Rp3 miliar, penguatan pengembangan apa bla bla bla Rp2 miliar. Yang benar-benar untuk beli telur enggak ada Rp2 miliar. Kapan stunting ini akan selesai kalau caranya seperti ini? Ini yang harus diubah," ujarnya saat memberikan pengarahan di Kantor Pusat BPKP, Rabu (14/6/2023).


Presiden Jokowi. /Dok Bank Indonesia


Menurutnya, apabila anggaran pengentasan stunting mencapai Rp10 miliar, maka seharusnya porsi untuk membeli makanan sekitar Rp8 miliar dan Rp2 miliar lainnya untuk keperluan lain seperti perjalanan dinas.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku kesal sebab justu mendapat temuan penggunaan anggaran yang sebaliknya. 

Tak hanya pengentasan stunting, dia melanjutkan bahwa penggunaan anggaran untuk kegiatan tak penting juga Jokowi temukan di program pengembangan UMKM, di mana secara besaran kebutuhan untuk rapat dan perjalanan dinas disebutnya sangat besar.

Jokowi menjabarkan dari anggaran Rp2,5 miliar, sebanyak Rp1,9 miliar untuk honor dan perjalanan dinas. Sisanya Rp600 juta untuk program tak penting. 

Baca juga: Meredam Risiko Kebijakan Moneter AS ke Indonesia

"Rp600 juta itu nanti juga masih muter-muter aja. Pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd. Yang konkret dan langsung aja lah, untuk beli mesin produksi, untuk marketing. Kalau pengembangan UMKM mestinya itu untuk pameran. Jelas," tuturnya

Alhasil, Jokowi mengaku melihat banyaknya anggaran yang dibelanjakan tidak tepat sasaran tersebut. Dia meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memaksimalkan fungsinya agar meminta setiap uang negara yang dibelanjakan benar-benar digunakan tepat sasaran. 

Apalagi, Jokowi menyebut saat ini di Eropa secara teknis sudah memasuki masa resesi. Secara tegas dia menyebut Indonesia harus berhati-hati agar tidak ikut masuk dalam perangkap resesi tersebut. 

"Oleh karena itu, setiap Rupiah yang kita belanjakan di APBN dan APBD semuanya harus produktif karena cari uangnya sangat sulit. Baik itu lewat pajak, PBB, royalti, dividen, tidak mudah sekarang ini," katanya.

Baca juga: Fakta-Fakta Sri Mulyani vs Jusuf Hamka soal Utang Rp800 Miliar

Dia juga mengungkapkan jumlah negara yang menjadi pasien International Monetary Fund (IMF) sudah mencapai 98 negara.

Informasi ini Jokowi dapatkan langsung dari Managing Director IMF Kristalina Ivanova Georgieva saat menghadiri KTT G7 di Hiroshima, Jepang pada Mei 2023. 

Menurutnya, banyaknya negara yang menjadi pasien IMF ini menjadi indikasi kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. 

"Yang menjadi pasien sudah 96 negara. Dulu tahun 98 ada berapa sih? 10 saja tidak ada," pungkas Jokowi. (Akbar Evandio)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Jaffry Prabu Prakoso

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.