Bisnis, JAKARTA — Iklim investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi membutuhkan perhatian serius agar bisa tetap menarik bagi investor. Kondisi pandemi Covid-19 masih membayangi para perusahan migas untuk lebih agresif mengucurkan dananya guna merealisasikan proyek-proyek di sektor hulu.
Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan salah satu penyebab rendahnya invesitasi migas pada tahun ini dikarenakan pandemi Covid-19. Hal itu mempengaruhi pergerakan personel dan juga barang karena keterlambatan pembuatan atau manufaktur peralatan.
Dengan keterbatasan tersebut, imbuhnya, kegiatan di hulu migas jadi terganggu sehingga berdampak pada kemunduran kegiatan. Di sisi lain, kondisi lapangan migas yang sudah berumur juga menjadi pertimbangan investor yang menyebabkan investasi migas agak seret.
"Investor masih dalam posisi wait and see. Harga minyak dunia juga, untuk meningkatkan investasi mereka di tengah tantangan lapangan di Indonesia yang cukup menantang ini. Dengan kondisi yang tinggal beberapa bulan lagi, saya agak pesimis target investasi kita bisa tercapai untuk 2021 ini," katanya kepada Bisnis, Senin (4/10/2021).
Kendati demikian, kenaikan harga minyak dunia bisa menjadi momentum bagi pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk lebih menggenjot kontraktor untuk lebih bisa merealisasikan investasinya.
Dengan sisa periode yang ada tahun ini, imbuhnya, momentum kenaikan harga minyak dunia bisa menjadi pendorong untuk investasi pada tahun depan.
"Kenaikan ini kan baru pertengahan 2021, sedangkan SKK Migas dan KKKS sudah menyepakati WPNB 2021 jauh sebelum harga minyak dunia naik. Mudah-mudahan pada 2022 harga minyak tetap stabil sehingga investasi hulu migas bisa terus meningkat," jelasnya.
Berdasarkan data SKK Migas, per Agustus 2021 realisasi investasi hulu migas di Tanah Air baru mencapai US$6,13 miliar atau 49,5% dari target tahun ini senilai US$12,38 miliar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pada subsektor migas, selain mengubah skema kontrak bagi hasil menjadi lebih fleksibel, pemerintah juga memberikan berbagai macam insentif untuk menarik investasi.
"Di bidang migas, kontrak bagi hasil migas telah dibuat lebih fleksibel yaitu skema gross split atau cost recovery. Untuk lebih menarik investasi hulu migas, berbagai insentif telah diberikan, antara lain untuk Blok Mahakam. Pada Agustus 2021, Blok Migas Rokan, salah satu blok migas terbesar Indonesia juga secara resmi telah dikelola negara melalui Pertamina," jelasnya.
Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto sebelumnya mengatakan bahwa pemerintah seharusnya telah masuk pada tahapan untuk meyakinkan investor agar mau menamamkan investasi di Indonesia. Persepsi Indonesia di mata investor menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi.
Selama belum ada pemain migas besar baru yang masuk ke Indonesia, imbuhnya, perusahaan migas global existing di dalam negeri pun polanya akan lebih ke investasi untuk operasi yang sudah berjalan.
“Intinya ke depan IOC [International Oil Company] akan semakin sangat selektif dalam memilih negara tempat mereka akan berinvestasi. Jadi, hanya prospek-prospek hulu migas yang menarik dan memiliki iklim investasi yang kondusif yang akan mereka pilih,” tuturnya.
Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan kondisi investasi hulu migas memang sedang sulit.
Pasalnya, Indonesia masih harus bersaing dengan sejumlah negara untuk menarik investasi masuk. Dia menilai pemerintah perlu melakukan pembandingan terhadap negara-negara lain terkait hal yang membuat investor lebih tertarik.
Berdasarkan hal tersebut, kata Moshe, berbagai kemudahan dan insentif yang diberikan baru dapat dinilai telah berjalan efektif atau tidak.
“Efektif atau tidaknya bisa kita lihat jumlah peminat yang ke Indonesia dibandingkan dengan negara lain,” katanya kepada Bisnis.
Kendati demikian, upaya pemerintah untuk mempercepat pemberian izin proyek hulu migas selayaknya harus dilanjutkan dan dikembangkan.
Menurut dia, pemberian izin memang harus berjalan secara cepat dan tepat. Pemerintah perlu memperkuat tim monitoring-nya, bukan izinnya yang diperlambat,” ujarnya.