Defisit APBN Pertama dan PR Genjot Belanja Negara

APBN catatkan defisit pertama kalinya per Oktober 2023. Kendati sudah defisit, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah menggenjot belanja negara yang realisasinya baru 73,2%. Mungkinkah defisit melebar dari target?

Annasa Rizki Kamalina

24 Nov 2023 - 10.10
A-
A+
Defisit APBN Pertama dan PR Genjot Belanja Negara

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam agenda Bisnis Indonesia Business Challenges 2024, Kamis (23/11/2023)./BISNIS-ARF

Bisnis, JAKARTA - APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencatatkan defisit untuk pertama kalinya pada tahun ini, yaitu senilai Rp700 miliar per Oktober 2023. 

Secara persentase, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan defisit sebesar 0,003% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini akibat kinerja pendapatan dan belanja pemerintah yang melewati titik seimbangnya pada periode ini. 

Tercatat, belanja negara hingga Oktober 2023 sejumlah Rp2.240,8 triliun. Sementara pendapatan yang masuk ke kas negara terkumpul senilai Rp2.240,1 triliun.

"Belanja negara hampir sama angkanya antara nominal pendapatan dan belanja negara, namun belanja negara baru 70,32% dari total pagu dalam UU APBN," ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi November 2023, Jumat (24/11/2023).

Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara yang tumbuh sebesar 2,8% (year-on-year/yoy) tersebut berasal dari penerimaan pajak senilai Rp1.523,7 triliun atau 88,7% dari target pemerintah. 

Penerimaan negara yang bersumber dari bea dan cukai harus terkontraksi 13,6% pada periode ini dengan nilai Rp220,8 triliun. Hal ini akibat penurunan cukai dan bea keluar, meskipun bea masuk masih tercatat tumbuh positif. 

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Sri Mulyani cukup tersenyum lebar karena telah mencapai Rp494,2 triliun atau tembus 112% dari target. Utamanya dari kontribusi dan peningkatan pendapatan sumber daya alam nonmigas, dividen BUMN, dan BLU.

Baca Juga : Alasan BI Tahan Suku Bunga Acuan 6% 

Realisasi APBN per Oktober 2023. / dok. Kemenkeu

Paparan Kementerian Keuangan mengenai realisasi APBN per Oktober 2023./Youtube Kemenkeu

GENJOT BELANJA 30%

Sementara itu, kinerja belanja negara justru terkontraksi sebesar 4,7%. Sri Mulyani menjelaskan hal tersebut karena belanja pemerintah pusat dari non kementerian/lembaga lebih rendah untuk subsidi dan kompensasi energi.

Ani, sapaannya, memaparkan realisasi belanja pemerintah pusat yang terdiri dari belanja K/L senilai Rp768,7 triliun dan belanja non K/L sejumlah Rp803,6 triliun. 

Belanja transfer ke daerah juga kontraksi sebesar 1,6% dengan nilai Rp668,5 triliun atau 82,1% dari pagu. 

Dengan demikian, keseimbangan primer positif surplus Rp365,4 triliun. Sementara total postur defisit Rp700 miliar atau 0,003% dari PDB.

Baca Juga : Dana Asing Balik Lagi 

Sementara kinerja pembiayaan anggaran justru turun signifikan dari periode yang sama tahun lalu, dari Rp441,1 triliun menjadi Rp168,5 triliun. 

"Itu turun drastis, drop 61,8%, dari tahun lalu di mana pembiayan anggaran mencapai Rp441 triliun," jelasnya.

Untuk sisa tahun ini, Sri Mulyani harus mengejar target belanja Rp3.061 triliun dalam dua bulan terakhir, yang baru terealisasi 73,2%.

"Makanya penting pada November Desember ini belanja pemerintah pusat akan semakin disisir untuk melihat apakah mereka bisa untuk merealisir seluruh alokasi yang sudah dipagukan di APBN," katanya.

Editor: Rinaldi Azka
Kembali ke Atas
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.