Bisnis, JAKARTA — Kementerian Perdagangan mengebut perundingan Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA) guna meningkatkan potensi ekspor minyak sawit dan produk turnannya ke negara Eurasia itu.
Terlebih, melalui kemitraan komprehensif ini, negara bekas Kesultanan Utsumaniyah itu memiliki nilai strategis bagi Indonesia untuk dijadikan sebagai hub ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) serta produk turunannya.
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengatakan IT-CEPA dapat dijadikan sebagai pintu masuk komoditas CPO Indonesia ke sejumlah negara tetangga Turki.
“Ke depannya diharapkan Indonesia dapat berinvestasi di sektor penyulingan berbasis minyak sawit untuk memenuhi Industri Turki atau dijual ke negara di sekitar Turki,” kata Djatmiko saat dihubungi Bisnis, Minggu (7/11/2021).
Menurutnya, Turki merupakan mitra dagang nontradisional yang memiliki memiliki potensi nilai perdagangan yang cukup besar. Serentang 2016 hingga 2020, total nilai perdagangan kedua negara mencapai US$1,3 hingga US$1,7 miliar.
Selain CPO, dia menambahkan, akselerasi perundingan dagang itu diharapkan dapat memperluas akses pasar produk dalam negeri seperti alas kaki, mineral, kayu dan olahan kayu, produk nabati, industri kimia, hewan dan produk hewani, kulit mentah, kulit dan bulu, mesin atau listrik hingga bahan makanan.
“Pada tahap awal, IT-CEPA akan fokus membahas akses pasar barang dan isu-isu terkait perdagangan barang, seperti surat keterangan asal barang, standar, dan pengamanan perdagangan,” ujar Bris.
Adapun, total perdagangan Indonesia dengan Turki mencapai US$1,32 miliar selama Januari hingga Agustus 2021. Pencatatan itu mengalami kenaikan mencapai 54,09 persen jika dibandingkan dengan jumlah perdagangan pada tahun lalu yang berada di posisi US$856,7 miliar.
Indonesia mencatatkan surplus dagang mencapai US$780,25 juta dengan Turki selama Januari hingga Agustus tahun ini. Torehan surplus itu naik 60,87 persen jika dibandingkan dengan posisi tahun lalu sebesar US$485,02 juta.
Neraca yang surplus tahun ini berasal dari kinerja ekspor yang mencapai US$1,05 miliar dan impor senilai US$269,98 juta.
TEKAN TARIF
Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di sisi lain, meminta pemerintah untuk menekan bea masuk CPO dan produk turunannya ke Turki.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Shinta W.Kamdani mengatakan ekspor CPO Indonesia selama ini kalah bersaing dengan Malaysia yang telah lebih dahulu memiliki perjanjian dagang dengan Turki.
Konsekuensinya, bea masuk CPO asal Negeri Jiran itu turun dari 31 persen menjadi 20 persen.
“Isu perdagangan yang harus diatasi tentu masalah tarif karena saat ini yang membuat kita tidak bersaing dengan Malaysia adalah tarif yang dikenakan kepada Indonesia lebih tinggi daripada yang dikenakan ke Malaysia karena kita belum punya free trade agreement [FTA],” kata Shinta.
Selain itu, kata Shinta, pemerintah juga mesti membuat perundingan dengan Turki ihwal standar keberlanjutan CPO. Dia berharap Turki dapat menerima standar CPO yang ada di dalam negeri dan tidak berpatok pada standar lainnya yang relatif bersifat restriktif.
“Kami harap Turki menerima CPO kita dengan standar yang kita miliki, dan bukan dengan standar lain yang lebih menyulitkan atau lebih restriktif bagi produsen-produsen CPO kita yang umumnya adalah petani plasma,” kata dia.
Senada, Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah untuk mempercepat perundingan IT-CEPA tahun ini. Permintaan itu menyusul anjloknya kinerja ekspor CPO sekitar 83,3 persen selama 10 tahun terakhir.
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono membenarkan turunnya kinerja ekspor CPO dalam negeri lantaran Malaysia telah memiliki FTA dengan Turki, yang mengakibatkan bea masuk CPO asal Negeri Jiran turun dari 31 persen menjadi 20 persen.
Joko mengatakan volume ekspor CPO Indonesia ke Turki sempat mencapai rata-rata sebanyak 600.000 ton setiap tahunnya sebelum 2012. Hanya saja, kinerja ekspor CPO itu mengalami penurunan drastis selama 10 tahun terakhir menjadi sekitar 100.000 ton.
“Karena tarif yang diberikan ke Malaysia jauh lebih kompetitif dibanding tarif Indonesia karena belum memiliki FTA, akhirnya Malaysia masuk dengan cepat dan mengambil pasar Indonesia di Turki dari 2012,” kata Joko.
Ihwal persoalan itu, Joko menuturkan, Gapki sempat bertemu dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi pekan lalu. Dalam pertemuan itu, Lutfi disebutkan berkomitmen untuk mengambil kembali pasar ekspor CPO di Turki dari Malaysia.
“Intinya perlu diraih kembali karena dulu ekspor sawit ke Turki itu sebenarnya Indonesia cukup besar,” kata dia.
Dengan demikian, dia meminta pemerintah untuk mempercepat perundingan IT CEPA menyusul rencana kunjungan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Tanah Air pada awal tahun depan.
Kunjungan itu disinyalir menjadi pembahasan akhir dari perundingan perdagangan yang sudah berjalan sebanyak empat putaran.
“Perlu ada perjanjian perdagangan sehingga nanti ekspor sawit itu bisa juga mendapatkan penurunan tarif agar bisa kompetitif kembali untuk merebut pasar Turki,” kata dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melakukan pertemuan bilateral di sela-sela KTT G20 di Roma, akhir bulan lalu.
Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas mengenai kerja sama Indonesia-Turki CEPA, khususnya tentang CPO Indonesia.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pasar CPO Indonesia yang awalnya besar di Turki, namun sekarang turun nilainya akibat ada negara tetangga Indonesia yang mempunyai CEPA juga.
“Jadi untuk mengembalikannya, tentu kita perlu mengakselerasi ini. Bapak Presiden menugaskan Menteri Perdagangan menangani CEPA [dengan Turki] tersebut,” katanya.