Demo Tolak Kenaikan BBM, Buruh ke DPR Jokowi Ngantor di Bogor

Ribuan buruh mendatangi lokasi aksi yang dipusatkan di depan Gedung DPR RI untuk wilayah Jakarta. Sementara itu, hari ini Presiden Jokowi dilaporkan berkantor di Istana Bogor.

Saeno

6 Sep 2022 - 14.30
A-
A+
Demo Tolak Kenaikan BBM, Buruh ke DPR Jokowi Ngantor di Bogor

Ilustrasi - Aksi buruh di Jalan Gatot Subroto depan Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/8/2022)./Antara

Bisnis, JAKARTA – Rencana buruh melakukan aksi unjuk rasa menjadi kenyataan pada Selasa (6/9/2022). Ribuan buruh mendatangi lokasi aksi yang dipusatkan  di depan Gedung DPR RI untuk wilayah Jakarta. Sementara itu, hari ini Presiden Jokowi dilaporkan berkantor di Istana Bogor.

Berdasarkan pantauan Bisnis pukul 13.20 WIB, hanya satu jalur lalu lintas yang bisa digunakan kendaraan dari Semanggi yang melewati Jalan Gatot Subroto menuju Slipi. 

Ketua Forum Serikat Pekerja/Buruh Karet dan Ban Indonesia (FSPKBI) Guntoro mengarahkan massa untuk menutup seluruh jalan pukul 13.30 WIB. 

“Itu jalan di belakang, mobil masih bisa lewat, kita tutup total nanti setelah istirahat,” kata Guntoro dalam orasinya, Selasa (6/9/2022). 

Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Komarudin menyatakan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi penyampaian pendapat buruh akan dilakukan secara situasional. 

"Sekira tidak dibutuhkan ya tidak akan kami tutup. Tetapi sekira nanti memang jumlah massanya diperkirakan dapat menutup Jalan Gatot Subroto ya akan kami tutup khususnya yang dari Semanggi menuju Slipi," ujarnya.

Alasan Presiden Berkantor di Bogor

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyebutkan kegiatan Presiden Jokowi di Istana Bogor sudah terjadwal dari minggu lalu.

”Setelah menerima tamara (tamu negara) di Bogor sehingga berlanjut kegiatan hari ini di Bogor. Terkait demo, mungkin dari pejabat terkait yang menerima. Mungkin dari Kepala Staf Kepresidenan, saat ini dari mana kami terima saja aspirasinya,” tutur Heru, Selasa (6/9/2022).

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin mengatakan Kepala Negara bisa juga kembali berkegiatan di Istana Kepresidenan Jakarta.

"Saat ini memang karena sudah terjadwal di Bogor, tetapi seperti kemarin [Senin] kan tiba-tiba ke Jakarta, Jadi tidak masalah jadwal itu karena sudah jadwal di Bogor, kalau diperlukan ke Jakarta, ya ke Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi berharap agar aksi unjuk rasa terkait kenaikan BBM tetap disampaikan dengan cara yang baik. “Ya, [silahkan] ini kan negara demokrasi. Jadi sampaikan [aspirasi] dengan cara-cara yang baik ya,” katanya di kawasan Gedung Sarinah, Senin (5/9/2022).

Buruh Khawatirkan Daya Beli

Aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung DPR RI tak hanya menyoal kenaikan harga BBM. Lebih dari itu, mereka mengkhawatirkan terganggunya daya beli dan kenaikan upah tahunan yang tidak sebanding dengan dampak kenaikan harga BBM.

Tahun ini pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan hanya menaikkan upah minimum sebesar 1,09 persen. Untuk 2023 kenaikan upah diprediksi sama dengan 2022 yang mengacu pada Pasal 26 PP No. 36/2021. 

Dengan begitu, bila seorang pekerja mendapatkan gaji Rp3 juta per bulan, dia hanya mendapat kenaikan upah sebesar Rp30.000. 

Kenaikan BBM yang berpotensi menaikkan harga bahan pokok, dikhawatirkan akan menggerus daya beli para buruh/pekerja. 

Bantuan subsidi upah (BSU) sebesar Rp150.000 untuk 4 bulan atau Rp600.000 per orang, menurut Iqbal hanya "gula-gula saja" agar buruh tidak protes. 

“Tidak mungkin uang Rp150.000 akan menutupi kenaikan harga akibat inflasi yang meroket,” ujar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Sabtu (3/9/2022).

Untuk mengimbangi dampak kenaikan harga BBM, organisasi serikat buruh ini menuntut kenaikan upah sebesar 10 persen pada 2023. Hal itu sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar yang lebih dari 30 persen. 

Di sisi lain, Iqbal juga khawatir kenaikan harga BBM akan membuat ongkos energi industri meningkat. Hal itu dapat memicu terjadinya ledakan pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Hari ini, Selasa (6/9/2022) Iqbal dan massa buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan Gedung DPR. 

Sebelumnya, Iqbal menyatakan jika aksi tersebut tidak membuahkan hasil, KSPI bersama anggotanya akan menggelar aksi lanjutan menuntut kenaikan upah buruh dan isu lainnya. 

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjut dengan mengusung isu tolak kenaikan harga BBM, tolak Omnibus Law, dan naikkan upah tahun 2023 sebesar 10 persen sampai 13 persen,” kata Iqbal. 

Sementara itu, dalam kalkulasinya, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal  menyebutkan apabila upah atau gaji hanya mengalami kenaikan 1 persen per tahun, hal itu akan menimbulkan penurunan daya beli pekerja. 

“Inflasi akan lebih tinggi dibandingkan kenaikan upah secara nominal, upah riil akan turun. Artinya daya beli dari pekerja akan turun,” ungkapnya membandingkan kenaikan BBM kali ini dengan kenaikan upah pekerja secara tahunan. 

Selain berlangsung di Jakarta, aksi buruh berlangsung serentak di 34 provinsi.

“Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur," kata Iqbal, Selasa (6/9/2022).

Iqbal menegaskan demo buruh kali ini menolak kenaikan harga BBM. Dia menyebutkan kenaikan harga BBM akan menurunkan daya beli yang sekarang ini sudah turun 30 persen. Daya beli akan semakin turun, bahkan bisa mencapai 50 persen, akibat inflasi September yang diprediksi menjadi yang tertinggi tahun ini. Di sisi lain, upah buruh juga tidak naik dalam 3 tahun terakhir.

Pada kesempatan yang sama, Sekjen KSPI Muhammas Rudi menegaskan penolakan buruh terhadap kenaikan harga BBM.  “Kami meminta pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan kenaikan BBM,” ujarnya.

Selain menolak kenaikan harga BBM, buruh mendesak DPR segera membentuk panitia kerja (panja) atau panitia khusus (pansus) BBM.

“Kami minta dengan hormat [DPR] membentuk Panja atau Pansus tentang BBM,” kata Iqbal di depan Gedung DPR.

Iqbal memimpin rombongan buruh menunggu perwakilan dari DPR untuk menyatakan akan membentuk Panja atau Pansus soal BBM.

Dalam aksi unjuk rasa yang diikuti hampir 2.000 massa buruh tersebut, Iqbal juga menyoroti harga BBM di Indonesia yang lebih tinggi dari Malaysia.

“Harga BBM dunia sudah turun, di Malaysia RON 92 harga Rp7.000 per liter,” ujarnya.

Subsidi Jumbo Pemerintah Malaysia

Masih lebih rendahnya harga BBM di Malaysia dibandingkan harga BBM di Indonesia saat ini tidak terlepas dari kebijakan subsidi yang dijalankan negeri jiran tersebut.

Mengutip kantor berita Bernama, thestar.com.my edisi Selasa, 30 Agustus 2022, menyebutkan tagihan subsidi Malaysia diperkirakan mencapai RM80 miliar pada tahun ini. Angka tersebut, menurut Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz merupakan yang  tertinggi dalam sejarah.

Mengutip angka dari Departemen Statistik Malaysia, Zafrul mengatakan tanpa subsidi, tingkat inflasi Malaysia bisa mencapai lebih dari 12 persen.

"Tingkat inflasi Malaysia adalah salah satu yang terendah di dunia, sebagian karena tagihan subsidi kami yang tinggi," kata Zafrul di akun Twitter-nya.

Secara global, banyak negara mengalami tekanan inflasi akibat kenaikan input produksi dan harga energi.

Sementara itu, Perdana Menteri Ismail Sabri Yakoob  menyebutkan Pemerintah Malaysia menggelontorkan dana lebih dari 70 miliar ringgit Malaysia (setara Rp237,86 triliun) untuk mensubsidi bahan pangan pokok hingga minyak goreng bagi masyarakatnya. Langkah itu diambil Malaysia demi menekan potensi lonjakan laju inflasi nasional. 

Seperti dikutip dari Antara, Minggu (3/7/2022), Sabri mengatakan inflasi Malaysia masih dianggap paling rendah di dunia yaitu mencapai dua persen. Kondisi yang dialami oleh Malaysia itu, menurutnya, tak lepas dari langkah pemerintah menggelontorkan subsidi agar harga sejumlah bahan pokok tidak naik. 

"Sebab apa inflasi kita rendah? Inflasi rendah adalah karena kerajaan beri subsidi agar harga tidak naik," ujarnya dalam pernyataan yang dipublikasikan melalui laman Facebook resminya.


 

(Annasa Rizki Kamalina/Akbar Evandio/ Yustinus Andri DP/Saeno)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Saeno
Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.