Di Balik Keinginan Anies Memisahkan Ditjen Pajak

Kajian pemisahan Ditjen Pajak terus mengemuka. Bakal Calon Presiden Anies Baswedan buka suara soal rencananya ingin memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta mendirikan badan penerimaan negara.

Feni Freycinetia Fitri

8 Nov 2023 - 17.21
A-
A+
Di Balik Keinginan Anies Memisahkan Ditjen Pajak

Petugas melayani wajib pajak di salah satu kantor pelayanan pajak pratama di Jakarta, Selasa (30/8/2022). (Bisnis/Eusebio Chrysnamurti)

Bisnis, JAKARTA - Kajian pemisahan Ditjen Pajak terus mengemuka. Bakal Calon Presiden Anies Baswedan buka suara soal rencananya ingin memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) serta mendirikan badan penerimaan negara. 

Hal yang sama juga pernah diungkap oleh Prabowo Subianto yang juga mengikuti bursa calon presiden pada 2019.  

Anies mengatakan ada dua catatan yang dia dapatkan sebelum memutuskan untuk memisahkan DJP-Bea Cukai dari Kemenkeu.

“Kami melihat fokus harus dibuat minimal 2 hal. Pertama, badan pengelolaan kelembagaan keuangan untuk menghadapi potensi krisis punya kapasitas resiliensi,” ujarnya dalam acara Sarasehat 100 Ekonom 2023 di Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Kedua, lanjut Anies, pemisahan tersebut untuk mendukung perekonomian dan sektor swasta atau private sector untuk bisa tumbuh dan berkembang.

Oleh karena itu, Anies menilai realisasi pembuatan Badan Penerimaan Negara perlu dilakukan agar integrasi dan koordinasi seluruh pendapatan atau revenue negara.

Menurutnya, saat ini ada dua direktorat jenderal yang melakukan fungsi tersebut, yaitu Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.

Meski demikian, Anies tak menampik bahwa pembentukan Badan Penerimaan  mungkin akan memakan waktu.

“Tapi yang namanya pembuatan institusi baru gak bisa seperti proklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, jadi harus smooth,” jelasnya.

Seperti diketahui, Calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Anies-Cak Imin memiliki sederet janji politik pada Pilpres 2024, salah satunya membentuk badan penerimaan negara, yaitu dengan memisahkan Ditjen Pajak (DJP) serta Ditjen Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). 

Pada poin kedelapan visi misi pasangan yang disebut sebagai ‘AMIN’ tersebut, Anies bersama Cak Imin ingin membangun kelembagaan yang berintegritas dan akuntabel, melalui pembagian kewenangan yang harmonis antar instansi. 

“Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung Presiden untuk memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara,” tulisnya, dikutip Senin (23/10/2023). 

Dalam janjinya tersebut, Anies-Cak Imin turut memastikan proses penataan kelembagaan Keuangan Negara berjalan lancar melalui perencanaan dan eksekusi yang matang. 

Wacana pemisahan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan sejatinya sudah mengemuka sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur hingga masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dalam wawancara pada Maret, ekonom Center of Reform on Economics (Core) M. Faisal mengatakan ide pemisahan ini  memungkinkan adanya kontrol yang lebih baik, karena fungsi yang terlalu banyak dalam Kemenkeu dapat dipecah. Dengan demikian, tugas mengelola perpajakan dana pendapatan negara bisal dilakukan lebih fokus. 

Kendati demikian, anggaran yang besar patut menjadi pertimbangan untuk mendirikan lembaga pajak secara terpisaah. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
Editor: Nindya Aldila

Anda harus login untuk mengomentari artikel ini

Total 0 Komentar

Kembali ke Atas
BIG MEDIA
Jalan K.H. Mas Mansyur No. 12AKaret Tengsin - Jakarta Pusat 10220
© Copyright 2024, Hak Cipta Dilindungi Undang - Undang.