Bisnis, JAKARTA – Indonesia akan mengusulkan pembentukan badan kesehatan dunia yang lebih kuat dari WHO saat para pemimpin dunia bertemu dalam KTT G20.
Dilansir Antara, Presiden Joko Widodo mengatakan dunia membutuhkan solusi permanen dalam menghadapi persoalan kesehatan yang tidak terduga. Menurutnya, krisis Covid-19 menunjukkan kerapuhan ketahanan kesehatan global di semua negara. Semua pihak harus mengevaluasi kondisi saat ini.
Presiden mengatakan kolaborasi saat ini seperti Covax Facility hanyalah solusi sesaat dan peran WHO belum mencakup banyak hal strategis bagi kehidupan dunia.
Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan Presidensi G20 Indonesia akan memperjuangkan penguatan arsitektur sistem ketahanan kesehatan dunia yang dijalankan sebuah badan dunia semacam IMF di sektor keuangan yang bertugas menggalang sumber daya kesehatan dunia, antara lain untuk pembiayaan darurat kesehatan dunia, pembelian vaksin, pembelian obat-obatan, hingga pembelian alat kesehatan.
Badan itu juga akan merumuskan standar protokol kesehatan global yang antara lain mengatur protokol perjalanan lintas batas negara agar di semua negara bisa sama, serta memberdayakan negara berkembang dalam kapasitas manufaktur lokal berupa pengelolaan hak paten akses-akses terhadap teknologi investasi di alat kesehatan dan obat-obatan.
"Dibutuhkan pembiayaan bersama untuk arsitektur baru sistem ketahanan kesehatan dunia tersebut," kata Jokowi dalam pidatonya saat menghadiri World Economic Forum secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (20/1/2022).
Menurutnya, biaya arsitektur ini jauh lebih kecil dibandingkan kerugian dunia saat sistem kesehatan global rapuh ketika menghadapi pandemi Covid-19. Negara maju, tutur dia, seharusnya tidak keberatan untuk mendukung inisiasi bersama ini. Dia mengundang anggota G20 untuk berperan menggerakkan pembangunan arsitektur ketahanan kesehatan global itu.
Jokowi juga mengajak sektor swasta di dunia untuk mengidentifikasi sejumlah kontribusi nyata yang dapat diberikan pada tiga sektor prioritas dalam Presidensi G20 Indonesia.
Pertama, penataan kembali arsitektur kesehatan global agar lebih inklusif dan tanggap terhadap krisis. Produksi vaksin harus ditingkatkan dengan distribusi yang merata, investasi dan pendanaan yang dibutuhkan harus dapat dimobilisasi secara cepat, dan upaya-upaya untuk mencegah krisis selanjutnya,” ujar presiden.
Kedua, optimalisasi teknologi digital untuk transformasi ekonomi. Dampak dari digitalisasi harus dirasakan berbagai kalangan masyarakat, terutama oleh pelaku UMKM. Kemampuan digital masyarakat harus ditingkatkan, tetapi keamanan data harus tetap dijaga.
Ketiga, transisi energi di global menuju penggunaan energi yang ramah lingkungan. Presiden menekankan pentingnya transfer teknologi dan pendanaan untuk transisi energi ini.
Presiden mengajak para pelaku ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 Indonesia guna memastikan pemulihan global yang lebih kuat dan lebih inklusif.
Presidensi G20 Indonesia, kata Jokowi, harus memberikan dampak konkret bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta masyarakat luas.
“Saya mengundang seluruh pemimpin ekonomi dunia untuk berkontribusi pada Presidensi G20 untuk memastikan pemulihan global yang lebih kuat, lebih inklusif, dan kerja sama tidak hanya antara pemerintah, tapi juga G to B (government to business) atau B to B (business to business),” ujarnya.
DANA GLOBAL
Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani, yang menjadi Chair Business 20 (B20) tahun ini, menargetkan forum B20 bisa menghasilkan pendanaan kesehatan global hasil kerja sama dunia usaha, filantropi, pendanaan multilateral, dan pemerintah. Dana kesehatan global itu ditujukan untuk memperkuat arsitektur kesehatan global menghadapi ancaman pandemi global yang bisa datang sewaktu-waktu.
"Jadi, blended finance [diharapkan] konkret atau bisa dilihat sebagai suatu fund yang bisa di-commit atau dijadikan pledge agar bisa dimanfaatkan," jelas Shinta.
Dia ingin dana kesehatan global menjadi semacam legasi yang ditinggalkan Indonesia selama memegang Presidensi G20.
B20 tahun ini juga akan mendorong agenda peningkatan kewirausahaan digital (digital entrepreneurship), baik kewirausahaan di bidang teknologi digital maupun digitalisasi usaha.
"Lalu ada hubungannya juga dengan [digital] safety. Kita juga akan membicarakan soal [cybercrime] dan lain-lain. Jadi ini memang topik yang akan cukup diangkat dan akan menjadi isu prioritas tidak hanya di Indonesia, tapi juga negara-negara G20," ujar Shinta.
Forum bisnis negara-negara dengan kontribusi PDB terbesar dunia ini pun akan membahas peralihan ke energi bersih, mulai dari pembiayaan, teknologi, hingga prinsip ketahanan dan inklusivitas transisi energi.
Wakil Ketua Umum Kadin sekaligus Chair Business 20 (B20) Shinta Widjaja Kamdani/Bisnis-Nurul Hidayat
Prinsip ketahanan dan inklusivitas menurutnya harus dibahas untuk memastikan ketersediaan sumber daya untuk bertransisi dari energi kotor alias fosil. Berkaca dari pro-kontra larangan ekspor batu bara Indonesia dan krisis energi global, CEO Sintesa Group ini mengatakan transisi energi harus memperhatikan ketahanan energi setiap negara.
Rencana pensiun dini PLTU batu bara akan turut dibahas bersama dengan 19 negara anggota lainnya. Di dalam negeri, pemerintah berencana untuk memensiunkan lebih dini PLTU batu bara untuk mencapai emisi nol 2060. Kementerian Keuangan sebelumnya mengestimasi biaya yang diperlukan untuk mengompensasi pemensiunan PLTU batu bara mencapai Rp3.500 triliun.